Cegah Keracunan Berulang, Sempurnakan Sistem MBG dan Awasi Penyimpanan Makanan

JAKARTA, KOMPAS — Kasus keracunan di Cianjur, Jawa Barat, yang diduga terjadi setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis menuntut evaluasi menyeluruh pelaksanaan program tersebut. Upaya pencegahan pun perlu diperkuat agar kasus keracunan tidak berulang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan yang dialami siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih dilakukan. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah penyebab keracunan tersebut berasal dari menu yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan laporan yang disampaikan Dinas Kesehatan Cianjur, jumlah siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG mencapai 79 orang. Dari kejadian tersebut, pemerintah setempat menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa.

”Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan. Kami sedang menunggu hasil labkesda (laboratorium kesehatan daerah) provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan,” tutur Dadan, Rabu (23/4/2025).

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan sampel diperkirakan akan selesai dalam rentang sepuluh hari ke depan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), makanan yang diolah pun telah memenuhi standar dan sudah melalui proses yang seharusnya.

Dadan menuturkan, dengan adanya kasus keracunan ini, upaya pencegahan keracunan akan ditingkatkan. Itu antara lain dengan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, penyempurnaan sistem dengan skala nasional, mendorong transparansi jadwal menu harian yang terpantau secara digital, serta meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

”Dengan adanya kejadian ini, kami akan menambah satu SOP baru, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tetapi di SPPG. Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan lewat pelatihan. SPPG di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari dan ini kejadian pertama kali. Jadi, perlu penyegaran melalui pelatihan,” tuturnya.

Dengan adanya kejadian ini, kami akan menambah satu SOP baru, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tetapi di SPPG.

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih mengatakan, kasus keracunan makanan yang masih terjadi dalam pelaksanaan MBG memunculkan kekhawatiran akan keamanan pangan yang disalurkan dari program tersebut. Hal ini dinilai juga menunjukkan implementasi standar keamanan pangan yang belum optimal.

”Penerapan standar keamanan pangan yang belum optimal, ditambah dengan kekurangan pengaturan keamanan pangan dalam petunjuk teknis, menjadi catatan penting yang harus segera ditangani oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan kualitas pangan yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam standar keamanan pangan terdapat hazard analysis and critical control points (HACCP) yang harus diperhatikan. HACCP ini merupakan sistem manajemen risiko yang mengatur keamanan pangan, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.

Selain itu, Diah menuturkan, catatan lain juga perlu diperhatikan dalam penggunaan program makanan ultra-olahan yang disajikan dalam paket menu MBG. Setidaknya, dari kajian CISDI, ditemukan 45 persen sampel menu MBG dengan makanan ultra-olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Temuan tersebut termasuk pada susu kemasan berperisa dengan kadar gula yang melebihi standar gizi yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan.

Produk tinggi gula, garam, dan lemak lain yang juga ditemukan adalah sereal instan dan biskuit kering. Produk tersebut dikombinasikan dengan telur rebus, roti, kurma, dan buah. Pemberian pangan ultra-olahan bisa memicu berat badan berlebih dan obesitas pada remaja sehingga tidak sesuai dengan program MBG yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak di Indonesia.

”Belum terlambat untuk memperbaiki berbagai masalah yang telah teridentifikasi, antara lain melalui pembenahan tata kelola program, termasuk penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait. Penyempurnaan landasan regulasi juga diperlukan serta memperkuat standardisasi keamanan pangan dan gizi dalam menu MBG,” papar Diah.