Celah Strategis di Antara Tekanan Tarif Trump

Tanggal 2 April 2025 bolehlah menjadi hari baik untuk Amerika Serikat, menurut Presiden Donald Trump. Namun, tidak bagi dunia, termasuk Indonesia. Indonesia terkena kenaikan bea masuk impor atau BMI sebesar 10 persen per 5 April dan BMI khusus 32 persen per 9 April yang sudah ditunda selama 90 hari.

Pemerintah Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk merespons tarif Trump. Selain akan mengirim tim negosiasi, pemerintah menawarkan penyesuaian tarif, mereformasi birokrasi dan regulasi, serta mengatasi hambatan dagang nontarif, seperti aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Rizki Nauli Siregar, mengatakan, penetapan tarif AS dapat berdampak besar bagi Indonesia. Hal ini bisa terlihat melalui beberapa aspek, terutama perdagangan yang terkait dengan penanaman modal asing serta makroekonomi.

”Dampak di setiap negara Asia Tenggara berbeda kedalamannya, tetapi semuanya akan merasakan, terlepas dari apakah negara tersebut mendapatkan tarif balasan,” kata Rizki di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Negara-negara bisa merasakan penurunan permintaan, bahkan kehilangan daya saing di pasar AS. Sementara itu, ucap Rizki, persaingan di pasar dalam negeri dan pasar lain di negara non-AS akan semakin ketat.

Sulit pula bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi perang dagang AS-China. Di masa lalu, adu tarif di antara kedua negara dapat menarik perpindahan pabrik dari China ke Vietnam dan Malaysia. Namun, pengenaan tarif sekarang ikut membuat daya saing kawasan tidak menentu, khususnya ke negara-negara dengan rantai nilai regional.

Alasannya, akan terpengaruh pada perbandingan harga produksi relatif antarrantai nilai regional, misalnya dengan kawasan Eropa Timur. ”Ini sangat tidak efisien untuk semua pihak, termasuk AS,” ujar Rizki.

Rizki menilai, perundingan regional akan baik secara umum bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, negara-negara anggota cukup terkait dalam rantai produksi regional di beberapa industri.

Hanya, Rizki melanjutkan, tantangan perundingan atas nama ASEAN adalah setiap negara mempunyai kepentingan berbeda. Tidak semua negara mengalami surplus perdagangan atas AS. Selain itu, ada kompetisi untuk mendapat akses yang lebih baik di pasar AS dan upaya mempertahankan investasi yang sudah masuk.

Rizki mengatakan, Indonesia sebagai perekonomian terbesar di ASEAN dan salah satu pendorong Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dapat memimpin proses negosiasi bersama ini. Salah satu motivasi agar ASEAN tergerak untuk berunding secara kolektif adalah kenyataan bahwa Trump belum tentu menggunakan logika ekonomi dalam menentukan kebijakan.

”Semua negara menghadapi ketidakpastian dan risiko yang sama besarnya untuk kehilangan akses pasar dan investasi dari AS,” kata Rizki.

Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Senin (7/4/2025). Tarif Trump adalah salah satu topik pembahasan utama. Malaysia adalah Ketua ASEAN saat ini.

Managing Director BowerGroupAsia Indonesia Douglas Ramage menambahkan, langkah Presiden Prabowo ke Malaysia sudah tepat. ”Ini adalah salah satu kekuatan Indonesia, yaitu bagaimana menggunakan kepemimpinannya di ASEAN untuk menyelesaikan berbagai masalah,” ujarnya.

Terlepas dari tantangan eksternal, Ramage mengapresiasi langkah pragmatis Indonesia dalam menyikapi tarif Trump. Malahan, beberapa strategi, termasuk relaksasi proses impor dan TKDN, dapat berdampak positif terhadap iklim investasi Indonesia untuk jangka menengah hingga panjang.

”Indonesia menyadari beberapa praktik impor dan TKDN mengganjal investasi. Perusahaan dan investor asing juga sudah lama meminta pemerintah mempertimbangkan hal ini agar investasi bisa lebih banyak masuk,” kata Ramage, Kamis (10/4/2025).

Banyak negara menerapkan TKDN, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia mewajibkan TKDN sebagai syarat investasi. Di negara lain, TKDN berlaku sebagai insentif. Dengan strategi terbaru, Indonesia bakal mengambil pendekatan serupa.

Investor asing, Ramage melanjutkan, sangat bersimpati dengan kondisi Indonesia saat ini. Melihat respons pemerintah, sejauh ini para investor belum mengubah pandangan dan ketertarikan investasi di Indonesia. Sebab, guncangan ekonomi akibat tarif terjadi secara global.

Para investor pun masih memercayai kemampuan Bank Indonesia mengambil keputusan. ”BI dianggap konservatif dan profesional. Selain itu, Indonesia dianggap kompeten dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dua hal ini selalu dipertimbangkan investor asing,” ujar Ramage.

Menurut Ramage, ada tiga hal yang menjadi catatan. Pertama, belum ada jaminan AS akan merespons positif langkah-langkah Indonesia. Investor juga belum tentu sabar menanti pemerintah merealisasi strategi terkait tarif.

Ditambah lagi, Indonesia mesti mewaspadai banjir ekspor dari negara lain, seperti China. Selain itu, pengalihan ekspor untuk AS ke negara lain berpotensi mengganggu sektor manufaktur dalam negeri yang sudah tertekan. ”Secara keseluruhan, komunitas investor internasional terkesan dengan respons Indonesia,” kata Ramage.

Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menambahkan, hal yang perlu diingat Indonesia adalah Trump menggunakan rumusan tarif yang sangat subjektif. Trump menghitung tarif berdasarkan selisih nilai perdagangan (trade gap).

“Selama saya belajar tentang international trade and economics, saya belum pernah belajar tentang hitung-hitungan semacam itu,” ujar Fithra.

Dengan demikian, lanjut dia, cara untuk memperkecil tarif adalah dengan mengurangi defisit perdagangan antara kedua negara sampai mendekati nol. Angka nol akan membuat nilai apa pun ketika dibagi menjadi nol.

Fithra menyampaikan, tidak perlu meniru langkah Vietnam yang menawarkan tarif impor sampai nol persen atas AS. Hal ini karena meski awalnya Trump merespons positif, Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro kemudian menolak tawaran tersebut.

Saat ini, menurut Fithra, justru adalah momen untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Apalagi, fokus pengembangan industri manufaktur kedua negara cukup berbeda sehingga tidak berkompetisi secara langsung. AS kuat di industri otomotif, misalnya, sedangkan Indonesia terkenal dengan industri kelapa sawit.

“Paling gampang, Indonesia mengimpor alutsista dari AS karena kita juga membutuhkan. AS juga bisa mengimpor CPO (minyak kelapa sawit mentah) dari Indonesia karena sedang bersitegang dengan Uni Eropa,” ujar Fithra.

Sejauh ini, Fithra melihat respons pemerintah Indonesia atas tarif Trump berjalan di jalur yang benar. Tidak mungkin Indonesia balas mengenakan tarif resiprokal seperti China karena kekuatan ekonomi yang berbeda.

Namun, Fithra menyarankan agar Indonesia bernegosiasi secara bilateral. Dibandingkan presiden-presiden AS yang sebelumnya, Trump dinilai Fithra sebagai orang yang lebih menyukai pendekatan bilateral.

“Kalau saya melihat lebih banyak peluang kalau bicara mengenai tarif Trump ini. Kita bisa lebih mudah negosiasi dengan AS karena produk-produk kita tidak bersaing langsung. Tidak seperti produk kita dengan China,” kata Fithra.