China Semakin Serius Sokong Swasta

BEIJING, SELASA — Komite nasional untuk Konferensi Penasihat Politik Rakyat China atau CPPCC mengadakan sidang tahunan. Badan pokok di dalam sistem kenegaraan China ini membahas berbagai hal penting, antara lain, pendorongan sektor swasta untuk perekonomian dan kecerdasan buatan atau AI.

Sidang diadakan di Beijing, mulai Selasa (4/3/2025) dan dihadiri oleh Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping. China sedang menghadapi tantangan, antara lain, perekonomian yang belum sepenuhnya melesat pascapandemi Covid-19 dan perang dagang dengan Amerika Serikat.

Per Selasa, Presiden AS Donald Trump menerapkan kenaikan tarif impor untuk semua negara. Khusus China, total kenaikan tarif adalah 60 persen atau naik 10 persen dari sebelumnya.

Sebelum acara dimulai, Kongres Rakyat Nasional China (NPC) mengadakan jumpa pers. Juru bicaranya, Lou Qinjian, mengatakan, pelibatan sektor swasta di dalam rencana pembangunan nasional sangat penting.

”Sidang ini akan membahas revisi undang-undang sektor swasta. Komite Tetap NPC menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari swasta,” kata Lou, dikutip oleh surat kabar terafiliasi Pemerintah China, Global Times.

Undang-undang ini merupakan yang pertama bagi China. Selama ini, China lebih memilih memajukan berbagai badan usaha milik pemerintah. Apabila revisi undang-undang disetujui, sektor swasta secara eksplisit diakui sebagai penyumbang penting pembangunan nasional maupun pasar ekonomi sosialis China.

Undang-undang itu akan mengatur iklim yang baik untuk pertumbuhan sektor swasta. Artinya, baik perusahaan pemerintah maupun swasta memiliki akses setara kepada pemodalan, teknologi, dan variabel-variabel yang menentukan kenaikan produktivitas serta pemasaran.

”Sektor swasta sekarang bagian dari ekonomi sosialis China. Perkembangan mereka berkat reformasi negara dan pembukaan pasar,” kata Lou.

Berdasarkan data yang dikutip oleh stasiun televisi CGTN, sektor swasta menggerakkan 60 persen perekonomian China. Sebanyak 80 persen lapangan pekerjaan di perkotaan juga ada di sektor swasta. Dari sisi produk domestik bruto, sumbangsih swasta adalah 48,6 persen.

Kantor berita nasional China, Xinhua, melaporkan, per Desember 2024, sebanyak 92 persen bisnis di negara itu dimiliki oleh 55 perusahaan swasta. Beberapa nama besar ialah Alibaba, Huawei, Xiaomi, dan baru-baru ini perusahaan aplikasi AS DeepSeek.

Padahal, pada 2020, Beijing melakukan razia besar-besaran terhadap sektor swasta. Pengaruh swasta atas masyarakat dan perekonomian dianggap menyaingi PKC, sementara PKC mengharuskan satu-satunya acuan rakyat adalah partai.

Pemerintah mempereteli sistem kerja swasta yang dianggap tidak memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ialah sistem 996, yaitu bekerja dari pukul 09.00 hingga 21.00 selama enam hari sepekan. Sistem ini dianggap membuat pegawai tertekan, salah satu dampaknya ialah keengganan berumah tangga. China memerlukan pertambahan penduduk karena masih bergantung pada sektor padat karya.

Namun, di pertengahan Februari 2025, pemerintah berubah pikiran. Tanpa swasta, mereka tidak bisa mengejar ambisi pertumbuhan. Perekonomian global sepenuhnya bangkit akibat pandemi Covid-19. Selain itu, juga ada persoalan perang dagang dengan AS.

Xi Jinping kemudian mengumpulkan para miliarder dan pengusaha swasta. Setelah empat tahun lalu mereka ditekan, kini disanjung. Nada pemerintah tidak hanya melunak, tetapi menumpukkan kemajuan ekonomi kepada swasta.

Liu Jieyi, salah satu juru bicara acara, mengatakan perihal AI juga akan dibahas di dalam sidang. Topiknya, antara lain, robot humanoid dan kembang api siber. Melejitnya DeepSeek di kancah mesin pencari berbasis AI di dunia memberi China kepercayaan diri mengejar sektor ini.

Dari 31 provinsi di China, 29 provinsi menempatkan AI sebagai prioritas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Sebanyak 14 provinsi juga ingin mengembangkan robotika. Provinsi Guangdong ingin menerapkannya di sektor industri strategis.

Pada saat yang sama, China menghadapi perang dagang dengan AS. Membalas tarif total 60 persen dari Washington DC, Beijing menetapkan tarif impor 15 persen untuk komoditas dari AS. Barang-barang yang kena adalah daging ayam, daging babi, daging sapi, dan kedelai.

China menghentikan impor produk-produk kayu dari AS dengan alasan infestasi serangga. Beberapa perusahaan serat optik AS yang beroperasi di China juga diselidiki oleh Beijing.

”Kedua belah pihak, AS dan China, harus menahan diri. AS berharap bisa memperoleh perundingan yang menguntungkan dari China,” kata Sun Chenghao, dosen hubungan internasional Universitas Tsinghua Beijing. (AP)