Hari Pendidikan Nasional disambut dengan sejumlah catatan. Sebagai ujung tombak dunia pendidikan, guru dituntut beradaptasi dengan kebijakan yang ”plin-plan”.
01 Mei 2025 15:20 WIB · Humaniora
Semangat keberlanjutan yang diusung Presiden Prabowo Subianto sepertinya tidak berlaku di sektor pendidikan. Pemeo ganti menteri ganti kebijakan pun terus dilanggengkan dengan dalih evaluasi atas kebijakan yang diterapkan periode sebelumnya. Dari kacamata para guru, ini berarti penyesuaian yang tak berujung.
Sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, mereka dituntut untuk tidak hanya menguasai kurikulum yang berlaku, tetapi juga untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang terus berubah. Mulai dari perubahan kurikulum, evaluasi siswa, hingga metode pengajaran yang ditetapkan pemerintah. Semua itu mengharuskan para pendidik untuk selalu mengikuti perkembangan dan berusaha keras memahami dan menerapkannya.
Hal ini dirasakan oleh Teguh Prihantoro (45), guru aparatur sipil negara di salah satu SMA di Temanggung, Jawa Tengah, yang sudah mengajar selama 22 tahun dan mengalami langsung tujuh kali pergantian menteri pendidikan mulai dari era Abdul Malik Fadjar hingga sekarang, Abdul Mu’ti. Pergantian kebijakan itu membuatnya lelah, tetapi hanya bisa pasrah.
”Capek pasti iya. Kan, ganti-ganti menteri terus dan aturan mainnya selalu berubah terus. Sementara poin penting dari perubahan-perubahan untuk mencanangkan fondasi dasar pendidikannya itu belum mengena,” kata Teguh, Kamis (1/5/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/04/09/19c0dc70-d1ae-4774-ae65-3d82ae4e3f09_jpg.jpg)
Menurut guru seni musik ini, perubahan yang paling berat setiap pergantian menteri terkait dengan administrasi kepegawaian. Hal itu antara lain kewajiban untuk memenuhi jam mengajar, mengisi laporan kerja, dan memenuhi pelatihan yang terkadang membuat guru mengabaikan tugas utamannya untuk mendidik murid.
Para guru mengharapkan kebijakan pendidikan yang lebih konsisten dan berkesinambungan.
Periode kepemimpinan Nadiem Makarim dianggapnya sebagai periode yang cukup menguras banyak tenaga para guru. Beragam aplikasi digital yang dibuat justru mengalihkan fokus guru untuk mendidik murid serta tidak aplikatif karena infrastruktur belum merata.
”Jadi, kalau adaptasi dengan aturan baru, aturan administratif gitu memang bikin kepala pusing banget. Periode kemarin itu yang paling pusing banget,” ujarnya.
Teguh menegaskan, perubahan memang sebuah keniscayaan. Tetapi, dia berharap setiap perubahan akan berdampak pada kemajuan pendidikan. Para guru berharap perubahan yang dilakukan menyentuh perbaikan pendidikan yang fundamental, seperti memperbaiki karakter anak-anak agar lebih menghormati marwah pendidikan.
Selain itu, guru dan tenaga kependidikannya juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tak ketinggalan daripada murid-muridnya. Semua ini harus dibuat secara sistemik melalui perbaikan sistem pendidikan nasional jangka panjang agar berkelanjutan.
”Apa pun itu, saya melihat setiap perubahan sebagai harapan untuk lebih baik. Semoga saja perubahan ini benar-benar efektif,” kata Teguh.
Andi (35), guru SD di Jakarta, juga mengakui perubahan yang paling dirasakannya adalah implementasi kurikulum yang baru. Setiap kali ada perubahan kurikulum, dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, guru-guru diharuskan untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka.
Ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, baik dalam hal pembelajaran mandiri tentang kurikulum itu sendiri maupun dalam mempersiapkan materi ajar yang relevan. Meski begitu, dia tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi muridnya.
”Kami ini baru belajar menerapkan cara mengajar yang tadinya terstruktur menjadi lebih terbuka dan interaktif. Sekarang sepertinya mau kembali lagi seperti dulu. Tentu ini bukan enggak mudah, tapi mau bagaimana lagi,” kata Andi.
Guru kelas SD ini mengungkapkan, yang paling mereka harapkan adalah kebijakan pendidikan yang lebih konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan yang diterapkan jangan hanya datang sebagai respons atas isu-isu sesaat, tetapi juga dipikirkan dengan matang dan mempertimbangkan realitas di lapangan.
Selain itu, sebagai profesi yang mengedepankan dedikasi tinggi, guru berharap ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka dan juga terhadap kesiapan fasilitas serta pelatihan yang memadai untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.
”Jangan hanya sekadar berubah, lihatlah juga kondisi kami yang bertugas mengimplementasikannya,” kata Andi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2019/11/24/3d6f9e65-0106-445f-a4b3-ecff32aec485_jpg.jpg)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di berbagai kesempatan menegaskan, perubahan-perubahan yang akan dilakukan adalah hasil dari evaluasi bersama atas kebijakan-kebijakan sebelumnya. Evaluasi pun melibatkan banyak pihak dalam berbagai forum diskusi sehingga merupakan kesepakatan bersama.
Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026 yang sebentar lagi akan dimulai, Mu’ti meminta semua pihak bersiap dan beradaptasi terhadap perubahan.
”Kami tentu sangat berterima kasih atas dukungan dan masukan terutama untuk poin-poin kritikal yang dalam waktu dekat memang akan menjadi agenda dan tugas kita bersama,” kata Mu’ti saat menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Rabu (30/4/2025).
Adapun program-program prioritas yang telah dan akan dilaksanakan Kemendikdasmen meliputi redistribusi guru ASN ke sekolah swasta; pembaruan sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah; transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning); pelajaran coding dan kecerdasan buatan; serta sistem evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Penulis:
Stephanus AranditioEditor:
Nasrullah NaraPenyelaras Bahasa:
Didik Durianto