Dari ”17+8” ke Reformasi Fiskal

Penggantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar reshuffle kabinet. Ia terjadi di tengah teriakan rakyat dengan tuntutan ”17+8”, yang sesungguhnya adalah alarm keras tentang rapuhnya legitimasi fiskal negara.

Gelombang demonstrasi rakyat dengan 17+8 tuntutan bukanlah gejala spontan. Ia merupakan akumulasi kekecewaan yang panjang, berlapis, dan berulang. Di dalamnya terdapat desakan agar pajak dikelola lebih adil agar anggaran dipakai untuk kepentingan publik dan agar negara tidak lagi terjebak dalam belanja politik yang lebih menguntungkan elite dibandingkan dengan rakyat. Dengan kata lain, tuntutan ini adalah gugatan terhadap kontrak sosial fiskal yang dianggap dilanggar.

Selama hampir dua dekade, Sri Mulyani Indrawati menjadi simbol kredibilitas fiskal Indonesia. Ia dianggap teknokat yang disiplin, teguh, dan berani menahan tekanan politik. Dunia internasional menaruh hormat kepadanya, sementara investor global menjadikan namanya jaminan kepercayaan. Namun, di dalam negeri ia juga menuai kritik. Banyak pihak menilai kebijakan fiskalnya cenderung menjaga stabilitas makro, tetapi kurang memperhatikan keadilan distributif.

Kini, sorotan tertuju pada Purbaya Yudhi Sadewa. Sebagai mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ekonom senior, ia memang memiliki pengalaman di bidang keuangan. Namun, mengelola APBN ribuan triliun rupiah di tengah gejolak sosial-politik jelas berbeda dengan sekadar memimpin lembaga teknis. Reaksi awal pasar menunjukkan respons yang beragam. Indeks saham Jakarta melemah lebih dari 1 persen setelah pengumuman penggantian Sri Mulyani, sebuah sinyal bahwa investor meragukan arah fiskal di bawah menteri baru (Reuters, 9 September 2025).

Di sisi lain, nilai rupiah berfluktuasi tajam. Beberapa laporan mencatat rupiah melemah lebih dari 1 persen, hingga Bank Indonesia harus melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi untuk meredam volatilitas (Reuters, 9 September 2025). Namun, laporan lain justru menyebut rupiah sempat menguat 0,7 persen, penguatan intraday terbesar dalam dua bulan terakhir (Reuters, 8 September 2025).

Dengan kata lain, pasar memberi sinyal campuran: ada kekhawatiran kehilangan disiplin fiskal, tetapi juga ada optimisme bahwa orientasi pro-pertumbuhan menteri baru bisa membawa angin segar. Financial Times (9 September 2025) bahkan menulis bahwa ”penghapusan Sri Mulyani dari kabinet membuat investor waswas” karena ia dianggap simbol kredibilitas fiskal Indonesia.

Dengan demikian, Purbaya menghadapi dua ujian berat sekaligus. Pertama, menjaga disiplin fiskal agar kredibilitas negara tidak runtuh. Kedua, menjawab langsung aspirasi rakyat yang meledak melalui 17+8. Jika ia gagal menunaikan keduanya, penggantian ini akan dinilai sebatas penggantian wajah, bukan pembaruan sistem.

Sejarah fiskal Indonesia menunjukkan kecenderungan kita untuk menggantungkan kredibilitas pada figur. Pada era Orde Baru, nama Widjojo Nitisastro identik dengan ”Mafia Berkeley” dan stabilitas ekonomi. Di era reformasi, Sri Mulyani tampil sebagai simbol kepercayaan pasar. Namun, pola ini mengandung risiko serius: sistem seolah-olah hanya berjalan baik jika ada figur tertentu. Begitu figur pergi, kepanikan muncul.

Padahal, sistem fiskal yang sehat tidak boleh bergantung pada individu. Ia harus kuat karena mekanisme, transparansi, dan akuntabilitas. Momentum pergantian ini semestinya dipakai untuk memperbaiki sistem agar tidak lagi rapuh pada persoalan figur. Warisan Sri Mulyani dalam menjaga kredibilitas makro memang penting, tetapi Purbaya punya ruang untuk menambahkan dimensi baru: keadilan sosial. Inilah celah kosong yang selama ini dirasakan rakyat, dan yang kini diwujudkan melalui tuntutan 17+8.

Fiskal bukan semata angka di APBN. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat. Rakyat membayar pajak karena percaya uang itu kembali dalam bentuk pelayanan publik. Begitu kepercayaan itu hilang, legitimasi runtuh dan protes lahir. Itulah makna terdalam dari 17+8.

Untuk memulihkan legitimasi, tiga langkah berani mutlak dilakukan. Pertama, reformasi penerimaan: menjadikan pajak lebih progresif, menekan privilese kelompok kaya, dan memberi ruang lega bagi masyarakat kecil. Kedua, reformasi belanja: memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan pokok rakyat—pendidikan, kesehatan, pangan—bukan sekadar proyek mercusuar. Ketiga, transparansi fiskal: rakyat harus tahu ke mana rupiah dibelanjakan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan tidak akan pernah tumbuh kembali. Dengan menjalankan tiga langkah itu, penggantian menteri bisa berubah menjadi momentum reformasi, bukan sekadar kosmetika politik.

Krisis sering melahirkan peluang. Penggantian ini terjadi saat ekonomi global melambat, tekanan sosial menanjak, dan tuntutan publik makin keras. Jika hanya dijawab dengan retorika, legitimasi akan semakin terkikis. Akan tetapi, jika dijawab dengan kebijakan berani, momen ini bisa menjadi titik balik.

Purbaya mempunyai peluang menorehkan sejarah. Ia bisa dikenang bukan hanya sebagai pengganti Sri Mulyani, tetapi juga sebagai menteri yang menggeser orientasi fiskal: dari sekadar menjaga angka makro menjadi menjamin keadilan sosial. Rakyat tidak menuntut hal mustahil. Mereka hanya ingin harga pangan yang stabil, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan sosial yang memberi ketenangan.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bukanlah siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan apakah negara berani mendengar suara rakyat. Figur boleh berganti, tetapi amanah keadilan tetap abadi. ”17+8” harus dibaca sebagai tanda bahwa legitimasi fiskal sedang diuji.

Sejarah akan menilai, apakah penggantian ini hanya kosmetik politik atau titik awal kontrak sosial yang baru. Purbaya Yudhi Sadewa memiliki kesempatan menuliskan babak berbeda dalam sejarah fiskal Indonesia. Akan tetapi, kesempatan itu hanya akan menjadi kenyataan jika ia berani menempatkan keadilan sosial sebagai jantung kebijakan.

Legitimasi fiskal bukan hadiah dari jabatan, melainkan amanah dari rakyat. Dan rakyat, pada akhirnya, adalah hakim terakhir yang menentukan apakah amanah itu dijaga atau dikhianati.

Abbas Abdul Basit, Pegiat Sosial/Dosen UIN Sultan Maulana Banten