Dari Keluhan ke Solusi, Tambahan Anggaran Menjawab Persoalan Warga Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertambah di sisa tahun 2025. Tambahan juga berlanjut dalam rancangan anggaran tahun 2026. Ini untuk menajamkan fokus pada persoalan warga, seperti penanggulangan kebakaran, pengendalian banjir, hingga sekolah gratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 bertambah dari semula Rp 91,34 triliun menjadi Rp 91,86 triliun. Tambahan ini disahkan pada akhir Juli lalu.

Sementara itu, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp 95,351 triliun. Rancangan disahkan pada 13 Agustus.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, pemerintah berkomitmen terus menghadirkan kebijakan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan tersebut mengedepankan inklusivitas dan keberlanjutan seiring dengan pencapaian yang telah diraih.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan hal tersebut setelah upacara Hari Ulang Tahun Ke-80 RI di Balai Kota Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Menurut dia, upacara bukan sekadar seremonial, melainkan sebagai pengingat untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Perayaan juga momentum untuk kembali memperkuat komitmen, inovasi, dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, telah meraih berbagai capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 84,15, meningkat dari tahun sebelumnya yang 83,55. Ini tertinggi di Tanah Air.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta disebut stabil, inflasi terkendali, dan terjadi peningkatan investasi serta layanan publik. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia Jakarta melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II-2025 sebesar 5,18 persen (year on year/yoy). Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 4,95 persen.

Selain itu, catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jakarta pada triwulan II-2025 mencapai Rp 48,2 triliun atau 17,5 persen dari total realisasi PMDN nasional dan realisasi penanaman modal asing (PMA) pada periode yang sama sebesar 1,4 miliar dollar AS atau berkontribusi 11,3 persen terhadap total realisasi PMA nasional.

”Capaian pembangunan hari ini merupakan hasil kerja kolektif dan proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kami terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat dengan mengedepankan inklusivitas dan keberlanjutan,” tutur Pramono.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan bahwa tambahan anggaran merupakan hal penting. Lembaga legislatif memastikan pemerintah berada pada jalur yang tepat agar program kerja Pemprov DKI Jakarta tercapai.

Komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sepakat agar pemerintah fokus menjawab kebutuhan warga. Kebakaran yang terjadi di mana-mana, misalnya, butuh alokasi anggaran yang cukup untuk ditangani dengan cepat, termasuk pencegahannya.

”Bukan kuratif, tapi preventif, dengan mengaktifkan masyarakat bersama-sama untuk menjadi relawan penanggulangan kebakaran,” kata Khoirudin.

Layanan angkutan umum yang sudah berkembang baik juga perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjamin anggaran subsidi untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Subsidi ini penting untuk memperkuat sarana dan prasarana serta menekan ongkos mobilitas warga.

Selain itu, Dewan mengupayakan solusi atas tunggakan pajak. Salah satunya mengoptimalkan aset milik daerah. Aset ini banyak belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah.

”Masyarakat butuh lahan itu untuk aktivitas. Bisa ruang terbuka, pusat jajanan, dan macam-macam. Ini akan memudahkan sekaligus menambah pendapatan daerah,” ucap Khoirudin.

Masalah banjir juga harus dikurangi semaksimal mungkin dampaknya. Untuk itu, anggarannya harus tepat guna. Normalisasi Kali Ciliwung, misalnya, terus berproses untuk pembebasan lahan dengan ganti untung.

Khoirudin menambahkan, sektor pendidikan mendapat dukungan maksimal. Uji coba sekolah swasta gratis, Kartu Jakarta Pintar Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul harus benar-benar sampai kepada warga yang berhak.

”Kami evaluasi apabila di masyarakat memang anak dan sekolah tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Ada satu sampai dua kasus nanti akan dievaluasi,” kata Khoirudin.

Ketua Forum Warga Kota Indonesia Ary Subagyo Wibowo yakin semua akan terwujud dengan langkah progresif. Tak hanya menunggu ada keluhan warga atau setelah terjadi masalah.

Ia mencontohkan, tumpukan sampah di Kepulauan Seribu baru direspons pemerintah kabupaten ketika menjadi perbincangan publik.

”Gubernur janji menyelesaikan masalah. Libatkan warga agar bisa selesai dan lebih progresif. Jangan pendekatan lama tunggu laporan dari bawah. Nanti kelabakan setelah ada kejadian,” tutur Ary.