Seusai Pesta, Jakarta Harus Selesaikan Hal Krusial yang Menghantui Warga

Setelah kemeriahan pesta hari jadi ke-498, kini saatnya Jakarta fokus lagi menyelesaikan masalah dasar dan krusial. Kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan ekonomi masih memerlukan perhatian serius.

Survei Litbang Kompas pada 10–14 Juni 2025 mengungkapkan warga Jakarta tidak puas dengan kemacetan, ketimpangan ekonomi, dan polusi udara.

Meski telah ada berbagai upaya perbaikan, hasil survei ini menunjukkan tantangan besar masih harus diatasi. Semua demi meningkatkan kualitas hidup warga Ibu Kota.

Dalam survei ini, 400 responden di Jakarta dipilih acak melalui wawancara tatap muka. Metodenya, pencuplikan sistematis bertingkat. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 4,9 persen.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebesar 64,5 persen. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendapatkan tingkat kepuasan 57,5 persen. Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat tingkat kepuasan 71,3 persen.

Akan tetapi, 70,6 persen responden menyatakan tidak puas dengan penanganan kemacetan ala Pemprov Jakarta. Penilaian itu menjadikannya sebagai aspek dengan tingkat kepuasan terendah.

Hanya 27,4 persen yang puas. Sementara sisanya menjawab tidak tahu.

Hal ini menunjukkan, meski Pemprov Jakarta terus mendorong program transportasi massal, penggunaan kendaraan listrik, dan integrasi moda transportasi, dampaknya belum dirasakan signifikan oleh publik.

Masalah polusi udara, yang erat kaitannya dengan kemacetan, juga mendapat sorotan serupa. Ketidakpuasan publik Jakarta terhadap upaya pengendalian polusi udara mencapai 68,1 persen. Hal itu meningkat signifikan dari 55,4 persen pada survei yang sama pada Oktober 2022.

Langit abu-abu Jakarta masih menjadi pemandangan sehari-hari. Kawasan padat kendaraan dan industri disebut menjadi biang masalah.

Berdasarkan data IQAir, sepanjang Juni 2025, Jakarta beberapa kali menempati peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Pada 13 Juni 2025, misalnya, Indeks Kualitas Udara (AQI) tercatat 164 (kategori tidak sehat) dengan PM 2,5 mencapai 74,3 µg/m³.

Meski ada kebijakan seperti uji emisi dan peningkatan ruang terbuka hijau, dampak pengurangan polusi belum signifikan. Warga Jakarta terus menghirup udara buruk dengan risiko kesehatan tinggi, terutama bagi anak-anak.

Sebagai kota global, Jakarta harus menghadapi kenyataan perkembangan pesatnya belum sejalan dengan kualitas lingkungan yang layak.

Persoalan ketimpangan ekonomi juga menjadi perhatian utama. Sebanyak 65,7 persen responden mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap langkah Pemprov Jakarta mengatasi ketimpangan ekonomi. Hal ini menunjukkan tantangan besar masih harus dihadapi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di Ibu Kota.

Hasil survei ini sejalan dengan pendapat warga Jakarta lainnya, yang menyebut kemacetan masih menjadi momok utama. Yudi Irawan (34), karyawan di Jakarta Selatan, misalnya, frustrasi dihajar kemacetan yang semakin parah, terutama pada jam sibuk.

”Saya hampir setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan, baik itu saat berangkat kerja maupun pulang,” ujar Yudi, Senin (23/6/2025).

Menurut Yudi, meski pemerintah telah memperkenalkan berbagai moda transportasi massal seperti Transjakarta dan MRT, kenyataannya masih banyak daerah yang belum terhubung dengan baik ke sistem transportasi massal tersebut.

”Karena beberapa daerah belum terhubung dengan baik, warganya tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Sementara itu, Ranti Utami (40), warga Jakarta Timur, menyikapi dengan kritis kualitas udara yang sangat memengaruhi kesehatannya.

”Udara di Jakarta hampir setiap hari terasa kotor, terutama pada siang dan sore hari. Saya mudah sesak napas dan batuk-batuk. Pemerintah harus lebih serius menangani masalah polusi udara ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Ranti, banyak warga Jakarta juga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Mereka belum mendapatkan hunian layak dan pendidikan berkualitas.

”Jakarta memang maju, tapi masih banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Di sekitar wilayah saya, masih banyak yang tinggal di kawasan kumuh,” kata Ranti.

Ia merasa pembangunan gedung tinggi dan pusat perbelanjaan mewah sering kali mengabaikan kebutuhan dasar bagi warga miskin yang tinggal di pinggiran kota.

Ketimpangan sosial semakin terasa dengan lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras, sayuran, dan bahan bakar rawan membuat warga hidup miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2024 tercatat 449.070 jiwa. Jumlah itu sedikit berkurang dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 464.930 jiwa.

Meski demikian, penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan secara merata. Alasannya, ada ketimpangan pengeluaran yang semakin besar.

Rasio gini, yang mengukur ketimpangan pengeluaran, meningkat dari 0,423 pada Maret 2024 menjadi 0,431 pada September 2024.

Angka ini menunjukkan jurang pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Artinya, ada ketidakmerataan distribusi kekayaan di Jakarta.

Ranti berharap pemerintah lebih fokus pada kesejahteraan sosial dan menyediakan solusi yang tepat bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

”Kebijakan pembangunan yang hanya berfokus pada segmen tertentu tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga yang kurang mampu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu seperti perumahan terjangkau, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan lebih baik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga memberikan sejumlah catatan terkait masalah yang harus segera ditangani Pramono-Rano. Beberapa isu penting yang disorot antara lain hak atas hunian yang layak dan terjangkau serta pentingnya pelibatan warga dalam penataan kawasan.

Direktur LBH Jakarta M Fadhil Alfathan Nazwar menyebut, momen ulang tahun seharusnya menjadi momen refleksi dan evaluasi, bukan hanya sekadar selebrasi.

”Dengan beragam persoalan struktural yang belum dijawab, sulit membayangkan Jakarta sebagai kota global yang juga berbudaya. Gagasan kota berkeadilan masih jauh dari nyata,” kata Fadhil.

Salah satu isu utama yang disorot adalah hak atas tempat tinggal. LBH Jakarta menilai pendekatan Pemprov Jakarta menangani kepemilikan rumah (backlog ) perumahan masih sangat bergantung pada model bisnis konvensional. Hal itu dirasa kurang efektif memenuhi kebutuhan perumahan warga.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat setidaknya dua kekurangan kebutuhan berdasarkan backlog.

Backlog kepenghunian kini diperkirakan 288.393 keluarga. Data diperoleh dari backlog awal pada tahun 2021 (302.319 keluarga) dikurangi jumlah rusun terbangun (13.926 unit).

Adapun, backlog kepemilikan sebanyak 1,86 juta keluarga. Data diperoleh dari perkalian antara persentase rumah bukan milik oleh BPS (51,52 persen) dan total keluarga dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tahun 2021 (3,61 juta jiwa).

Salah satu isu terkait tempat tinggal yang disorot adalah Kampung Susun Bayam (KSB). Meskipun kunci unit sempat diserahkan secara simbolis, warga yang menjadi korban penggusuran proyek Jakarta International Stadium ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pemindahan dan relokasi tersebut.

Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat Pramono-Rano belum menindaklanjuti putusan pengadilan terkait perbaikan kualitas udara Jakarta secara komprehensif. Warga Jakarta membutuhkan data dan kebijakan polusi yang transparan serta terukur untuk memperbaiki kualitas udara yang semakin buruk.

Proyek besar lainnya adalah Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Langkah ini harus memenuhi kajian lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat pesisir. Itu menjadi prioritas agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat di sepanjang pesisir Jakarta.

Masalah pekerja informal juga semakin mendesak mengingat jumlahnya yang terus meningkat. Namun, mereka masih kurang terlindungi.

Dengan lebih dari 1,8 juta pekerja informal, kebijakan perlindungan perlu segera diperkenalkan untuk memberikan mereka ruang kerja yang aman dan layak.

Sektor transportasi publik pun belum sepenuhnya ramah terhadap masyarakat rentan di tengah laju perkembangannya. Misalnya, kurang fasilitas ramah disabilitas, kerap terjadi pelecehan seksual, serta kondisi jalan yang masih buruk.

Hanya 8,7 persen dari 7.000 kilometer jalan di Jakarta yang memiliki trotoar. Trotoar-trotoar ini banyak yang rusak atau diserobot kendaraan.

Sementara itu, Pramono mengajak warga memberikan dukungan dalam upaya pembangunan Jakarta. Hal itu disampaikan saat perayaan ulang tahun Jakarta kemarin.

Politisi dari PDI-P ini berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, indah, dan mudah diakses dari berbagai penjuru.

”Persoalan klasik Jakarta, kemacetan. Kami menerapkan apa yang disebut dengan Transjabodetabek dan mudahan-mudahan ini akan bisa mengurangi kemcetan,” kata Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet ini juga menjanjikan persoalan air bersih bisa mencapai 100 persen pada 2029. Saat itu warga sudah sepenuhnya menikmati air bersih perpipaan PAM Jaya.

Pramono-Rano akan segera menetapkan lokasi untuk normalisasi Sungai Ciliwung pada Juli mendatang, dengan upaya rutin mengeruk selokan dan kali guna mengurangi risiko banjir.

”Ini semua tidak ada artinya tanpa dukungan dan gotong royong. Mari sama-sama bangun Jakarta jadi lebih baik,” ujar Pramono.

Selamat ulang tahun Jakarta. Semoga Ibu Kota tambah dewasa dan piawai menyelesaikan semua masalah yang diderita warganya.