Defisit APBN Januari 2026 Terdalam dalam 5 Tahun, Lampaui Era Pandemi

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara langsung mencatatkan defisit pada bulan pertama 2026. Pelebaran defisit ini sekaligus meningkatkan kebutuhan penarikan utang baru di tengah beban bunga yang kian besar.

Per 31 Januari 2026, defisit mencapai Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto.

Secara nominal, ini menjadi defisit Januari terdalam dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui posisi pada masa periode pandemi Covid-19. Pada Januari 2021, saat tekanan ekonomi masih kuat akibat pandemi, defisit tercatat Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, posisi tersebut masih sesuai desain fiskal tahun ini. ”Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Jika ditarik ke belakang, kinerja APBN pada Januari memang menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada Januari 2020, sebelum pandemi, defisit tercatat Rp 36,1 triliun (0,21 persen PDB). Setahun kemudian, Januari 2021, defisit melebar menjadi Rp 45,7 triliun (0,26 persen).

Setelah itu, tren berbalik menjadi surplus selama tiga tahun berturut-turut. Januari 2022 mencatat surplus Rp 28,9 triliun (0,16 persen), Januari 2023 melonjak ke surplus Rp 90,8 triliun (0,43 persen), dan Januari 2024 surplus Rp 31,3 triliun (0,14 persen).

Namun, pada Januari 2025, APBN kembali defisit sebesar Rp 23,45 triliun (0,1 persen). Defisit tersebut kemudian melebar lebih dari dua kali lipat pada Januari 2026 menjadi Rp 54,6 triliun (0,21 persen).

Dengan pola tersebut, defisit awal 2026 tidak hanya menjadi yang terbesar sejak 2020, tetapi juga menandai pembalikan dari periode surplus kuat pada 2022-2024.

Dari sisi realisasi, belanja negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun. Secara tahunan, belanja tumbuh 25,7 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp 180,77 triliun atau 4,99 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.

Menurut Purbaya, tingginya realisasi belanja pada awal tahun mencerminkan akselerasi pelaksanaan program pemerintah, terutama untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026.

”Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama,” ujarnya.

Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 131,9 triliun atau 4,2 persen dari pagu. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 55,8 triliun (3,7 persen) dan belanja non-K/L Rp 76,1 triliun (4,6 persen).

Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp 95,3 triliun atau 13,8 persen dari pagu. Pemerintah berharap tingginya serapan TKD sejak awal tahun dapat mempercepat aktivitas ekonomi di daerah.

Pemerintah juga memproyeksikan realisasi belanja triwulan I-2026 mencapai Rp 809 triliun sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan melalui belanja negara.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara per Januari 2026 mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target Rp 3.153,6 triliun. Angka ini tumbuh 9,5 persen secara tahunan. Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp 116,2 triliun, bea dan cukai Rp 22,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 33,9 triliun.

Strategi pembiayaan dipastikan dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta dinamika pasar keuangan.

Purbaya menyebut penerimaan pajak pada Januari 2026 tumbuh 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ”Ini artinya ada perbaikan ekonomi ataupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus,” katanya.

Ia menegaskan, dengan pendapatan yang tumbuh positif dan belanja yang terakselerasi, APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi domestik. ”Kita optimistis APBN mendukung momentum pertumbuhan sepanjang tahun 2026,” ujarnya.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 127,3 triliun hingga akhir Januari 2026. Nilai ini setara 15,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun dan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 153,33 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, setelah dikurangi pembiayaan non-utang yang terealisasi Rp 22,2 triliun, pembiayaan anggaran secara keseluruhan menjadi Rp 105,06 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,15 triliun.

”Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp 127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026,” ujar Juda.

Menurut dia, strategi pembiayaan dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta dinamika pasar keuangan. ”Kami memastikan pembiayaan mendukung stabilitas APBN dan menjaga pengelolaan utang pemerintah,” ujarnya menegaskan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman meningatkan tekanan pembiayaan fiskal dinilai akan semakin berat pada 2026 seiring meningkatnya beban bunga dan jatuh tempo utang pemerintah. Menurut dia, selama keseimbangan primer masih defisit, pemerintah tetap harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang lama.

”Pembayaran bunga utang sudah mendekati Rp 600 triliun per tahun, sementara ruang fiskal makin terbatas,” ujar Rizal.

Dalam dokumen APBN 2026, beban bunga utang diperkirakan mencapai Rp 599,44 triliun, naik 8,6 persen dibandingkan outlook 2025. Kenaikan ini terjadi di tengah tantangan penerimaan negara yang belum kuat.

Rizal menjelaskan, kondisi tersebut diperberat oleh elastisitas penerimaan pajak yang rendah, melemahnya daya beli kelas menengah, serta meredanya windfall komoditas yang sebelumnya menopang penerimaan negara.

Menurut dia, tantangan fiskal ke depan bukan hanya menahan laju belanja, melainkan memperbaiki kualitas penerimaan dan mengarahkan belanja ke sektor-sektor produktif. ”Penguatan ekonomi jangan sampai tergerus oleh beban utang dan tekanan fiskal,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana. Ia menilai tekanan pembiayaan utang meningkat seiring berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ekspansi belanja sosial.

Di sisi lain, likuiditas kas pemerintah pada awal tahun dinilai relatif terbatas. Jika penerimaan tidak menunjukkan perbaikan signifikan, risiko pelebaran defisit tetap terbuka. ”Jika penerimaan tidak membaik, defisit berpotensi melebar dan menekan keberlanjutan fiskal,” ujar Andri.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai utang yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam periode 2025-2036. Dengan besaran itu, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 2,28 triliun per hari untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sepanjang tahun 2026.