Di Tengah Perang Tarif, Defisit Transaksi Berjalan RI Diprediksi Melebar pada 2025

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 persen dari produk domestik bruto pada 2025 dan 1,6 persen pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan.

Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) itu melebar signifikan dibandingkan dengan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 8,85 miliar dollar AS atau setara 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia memang sudah mengalami pelebaran defisit. Dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar dollar AS (0,1 persen dari PDB), defisit pada 2024 sebenarnya sudah melebar empat kali lipat.

Neraca transaksi berjalan mencakup perdagangan barang dan jasa, penghasilan, serta transfer berjalan. Neraca itu mencatat arus keluar-masuknya uang di suatu negara karena aktivitas ekonomi, mulai dari ekspor-impor barang dan jasa, pembayaran dividen, dan remitansi.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung.

Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan tidak hanya terjadi di RI, tetapi juga banyak negara maju di Asia, seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, China, Taiwan, dan Singapura. Sementara itu, untuk negara peer Indonesia, kontraksi neraca transaksi berjalan diproyeksi juga akan menimpa India, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Direktur Departemen Riset IMF Pierre-Oliver Gourinchas, melalui keterangan resminya, menyoroti kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mulai berlaku 2 April 2025. Kebijakan itu dinilai memicu dinamika perdagangan global yang memengaruhi kinerja perdagangan barang dan jasa di banyak negara.

Di tengah era tarif tinggi Trump itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan perdagangan global hanya akan mencapai 1,7 persen pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3,8 persen pada tahun lalu.

Gourinchas menjelaskan, tarif yang diterapkan AS itu akan memberikan dampak berbeda di setiap negara. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” ujarnya, dikutip Rabu (23/4/2025).

Di tengah proyeksi melebarnya defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif atas RI, dengan cara membuka lebih lebar keran impor produk energi dan pangan asal AS, pun menjadi sorotan.

Sebab, bukan tidak mungkin, ”taktik” negosiasi Pemerintah Indonesia itu justru dapat semakin memperlebar defisit transaksi berjalan RI dan menguji ketahanan eksternal RI.

Perlu dicatat, surplus neraca perdagangan RI dengan AS yang mencapai 16,84 miliar dollar AS pada tahun 2024, hanya untuk perdagangan barang saja. Secara keseluruhan, neraca perdagangan barang Indonesia pada 2024 mencatat surplus 31,04 miliar dollar AS.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan jasa Indonesia secara keseluruhan pada periode yang sama sebenarnya mengalami defisit mencapai 18,66 miliar dollar AS.

Defisit itu disebabkan oleh nilai ekspor jasa sepanjang 2024 yang hanya mencapai 38,99 miliar dollar AS, sementara nilai impor jasa di tahun yang sama tercatat mencapai 57,66 miliar dollar AS.

Saat dihubungi, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, sebagai negara adidaya di sektor jasa, AS umumnya selalu mengalami surplus pada perdagangan jasa. ”Sektor jasa yang dominan diimpor dari AS adalah transportasi, asuransi, kekayaan intelektual, dan jasa perjalanan,” ujarnya, Rabu.

Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip (alat tawar) dalam negosiasi RI dengan AS.

Berdasarkan data yang dikutip dari Bureau of Economic Analysis (BEA), lembaga yang mengawasi perdagangan internasional barang dan jasa di AS, pada 2024 AS memiliki surplus neraca jasa sebesar 293,3 miliar dollar AS, meningkat 5,4 persen dari tahun sebelumnya.

Terkait impor jasa kekayaan intelektual, banyak lembaga ataupun institusi di Indonesia, swasta ataupun pemerintahan, mesti membayar lisensi dan hak cipta teknologi perusahaan AS, seperti Microsoft maupun Apple.

Masih mengutip data Neraca Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, total impor penggunaan kekayaan intelektual Indonesia tahun lalu mencapai 2,65 miliar dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor untuk jasa yang sama sebesar 188,9 juta dollar AS. Ketimpangan ini menghasilkan defisit senilai 2,46 miliar dollar AS.

”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip (alat tawar) dalam negosiasi RI dengan AS, sehingga dapat menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar David.

Analis ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai, langkah pemerintah menetralkan defisit transaksi berjalan dengan AS bisa menciptakan keseimbangan baru untuk neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain yang sebelumnya menjadi sumber impor RI.

Apalagi, jika komoditas yang diimpor dari AS itu memang dibutuhkan dalam rantai pasok manufaktur nasional. ”Kalaupun secara agregat transaksi neraca berjalan akan mengalami kontraksi, memang secara umum itu disebabkan fluktuasi ekonomi global yang terjadi,” ujarnya.

Apindo berharap, pemerintah tetap bisa melindungi ekonomi dalam negeri dan fokus dengan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang ada. Ia optimistis, proyeksi pertumbuhan ekonomi belum akan mengalami koreksi, yakni diperkirakan masih bisa mencapai 5,1 persen-5,5 persen pada akhir 2025.

Dalam keterangan tertulis, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan, meningkatnya ketegangan geopolitik, berubahnya demografi global, terganggunya rantai pasok global, serta gejolak harga pangan dan energi, akan menciptakan ketidakpastian yang berpengaruh pada arus perdagangan internasional.

Namun, di sisi lain, Indonesia dapat memanfaatkan momen ini sebagai peluang meningkatkan ekonomi dalam negeri. ”Potensi Indonesia sangat besar sebagai produsen nikel terbesar pertama di dunia, produsen timah terbesar ketiga di dunia, dan negara dengan cadangan bauksit terbesar keenam terbesar di dunia,” ujar Roro.

Soal hubungan perdagangan dengan AS, Roro menjelaskan, sebagai negara nonblok, Indonesia akan bersinergi dengan negara-negara terkait dalam mencari jalan keluar terbaik dan saling menguntungkan. ”Kita juga patut bersyukur di tengah kondisi saat ini, fondasi ekonomi Indonesia tetap stabil dan kuat,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan internasional, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Februari 2025 kembali mencatatkan surplus 6,59 miliar dollar AS. Surplus ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus di periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,83 miliar dollar AS.

IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi hanya 4,7 persen pada 2025 dan 2026.

Kondisi perdagangan global yang lebih menantang itu membuat IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi hanya 4,7 persen pada 2025 dan 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,1 persen pada Januari 2025.

Jika proyeksi ini terwujud, tingkat pertumbuhan tersebut akan menjadi yang terendah sejak 2021, saat Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Di tengah iklim perdagangan global yang tidak kondusif, proyeksi IMF juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat menjadi 5 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran 4,9 persen yang diperkirakan pada 2024.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro menjelaskan, penurunan proyeksi tersebut mencerminkan ancaman nyata dari gejolak ekonomi global ke perekonomian nasional. Ia yakin, tarif Trump akan mengganggu perdagangan global, arus keuangan, hingga memicu ketidakpastian kebijakan.

”Kondisi tersebut dapat melemahkan sentimen pasar dan prospek investasi di seluruh dunia semakin melemah,” ujarnya.

Selain dari sisi perdagangan, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI juga berkaitan dengan potensi suku bunga tinggi yang lebih lama bertahan. Kenaikan tarif diyakini akan membuat inflasi AS tetap tinggi. Akibatnya, lanjut Andry, kemungkinan besar bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed baru akan memangkas suku bunga pada akhir 2025.