Deklarasi New York untuk Palestina

Sebanyak 42 poin Deklarasi New York memuat kerangka penyelesaian konflik Palestina-Israel lewat solusi dua negara. Kerja diplomasi ini mesti terefleksi di lapangan.

Lebih dari 125 perwakilan negara berpartisipasi pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, AS, 28-30 Juli lalu. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi New York, berisi 42 poin pernyataan, termasuk kerangka kerja komprehensif untuk dilaksanakan melalui langkah-langkah tindak lanjut berikutnya.

Salah satu butir pernyataan menegaskan penyelesaian politik melalui solusi dua negara—berdirinya dua negara demokratik dan berdaulat, Palestina dan Israel—sebagai satu-satunya cara penyelesaian konflik. Untuk itu, perang Gaza harus diakhiri. Jalur Gaza menjadi bagian integral dalam negara Palestina dan harus disatukan dengan wilayah Tepi Barat.

Pada poin lain disebutkan, selain harus membebaskan seluruh sandera Isral yang ditahan, Hamas harus mengakhiri pemerintahan mereka di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina. Otoritas Palestina jadi pemangku yang akan menjalankan pemerintahan, penegakan hukum, dan penjamin keamanan di seluruh teritorial Palestina.

Deklarasi New York disertai lampiran berisi proposal dan rekomendasi langkah-langkah implementasi deklarasi itu. Pertanyaannya kini, bagaimana deklarasi itu bisa dibumikan dan ditindaklanjuti hingga memberi titik terang akan berdirinya negara Palestina, berdampingan dengan Israel?

Pertanyaannya kini, bagaimana deklarasi itu bisa dibumikan dan ditindaklanjuti hingga memberi titik terang akan berdirinya negara Palestina, berdampingan dengan Israel?

Hingga saat ini titik terang itu belum terlihat. Di internal Palestina, belum ada sinyal kesediaan Hamas dan faksi-faksi perlawanan lain untuk mendukung deklarasi tersebut.

Dari segi eksternal, dan ini yang paling sulit, tiadanya kemauan Israel dan pelindungnya, Amerika Serikat, membahas—apalagi bernegosiasi—peta jalan menuju negara Palestina. Israel-AS terang-terangan dari awal memboikot konferensi PBB itu.

Para pejabat dan politisi yang kini berkuasa di Israel bahkan tengah menjalankan proyek pendudukan kembali Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat. Mereka tanpa tedeng aling-aling juga mengupayakan pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Pendek kata, dengan dalih isu keamanan dan sikap kepala batunya, Israel tak mau ada negara Palestina di sebelah mereka.

Terlepas dari tantangan-tantangan itu, meski baru di atas kertas, Deklarasi New York patut diapresiasi dan didukung. Deklarasi itu menghidupkan lagi—sebelumnya dianggap mati angin—keyakinan masyarakat internasional pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hanya dengan solusi ini, harapan perdamaian Timur Tengah itu ada.

Momentum saat ini juga positif. Deklarasi New York dibuat di tengah gelombang negara-negara Barat, seperti Perancis, Inggris, Kanada, dan Malta, untuk mengakui negara Palestina. Pengakuan ini akan memberi tekanan pada Israel bahwa dunia sudah berubah.

Dunia ingin melihat perdamaian Timur Tengah, yang hanya bisa dicapai jika negara Palestina berdiri.