Dukungan pada Solusi Dua Negara Menguat, Indonesia Dorong Pengakuan Strategis untuk Palestina

NEW YORK, RABU — Meski bersyarat, rencana Inggris untuk mengakui Palestina menjadi pendobrak bina damai untuk Palestina. Sementara Perancis terus menggalang dukungan bagi pengakuan Palestina.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot mengumumkan, 15 negara mengumumkan akan mengakui Negara Palestina. "Mengundang yang belum melakukan untuk bergabung dengan kami," ujarnya, Rabu (30/7/2025) di New York, Amerika Serikat.

Ia mengungkap itu beberapa jam selepas konferensi soal Palestina di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selesai. Selain Perancis, pernyataan disampaikan Kanada, Australia, Andora, Finlandia, Eslandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Dalam konferensi itu, Menlu Inggris David Lammy menyebut Inggris akan mengakui Palestina. Ia menyinggung Deklarasi Balfour 1917 yang kerap dianggap sebagai dukungan Inggris pada pembentukan Israel. Deklarasi itu, menurut Lammy, menegaskan tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi di Palestina.

Lammy mengatakan, Inggris bangga membantu meletakkan fondasi Israel. Namun, janji kepada Palestina tidak ditepati, "Ituketidakadilan historis yang terus terjadi," ujarnya sebagaimana dikutip BBC.

Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mayoritas pejabat Israel pada Solusi Dua Negara disebut Lammy sebagai kesalahan. Pembicaraan soal solusi itu tertutup. Pengakuan Inggris pada Palestina, menurut BBC, menjadi linggis pendobrak kebuntuan itu.

Seiring memburuknya kondisi Jalur Gaza, sejumlah negara terus menggalang kampanye mendorong Solusi Dua Negara. Menyikapi hal itu, Arab Saudi-Perancis menginisiasi Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Solusi Dua Negara di New York, Amerika Serikat. KTT digelar sejak 28 Juli lalu dan berakhir pada 30 Juli 2025.

Sekitar 125 perwakilan negara dari 193 negara anggota hadir. AS dan Israel memboikot forum ini.

Dukungan terhadap Solusi Dua Negara belakangan menguat setelah PBB dan berbagai lembaga bantuan internasional melaporkan kelaparan parah di Gaza. Foto-foto anak-anak Palestina yang ringkih mengejutkan dunia. Jumlah korban tewas di Gaza telah menembus 60.000 jiwa. Sementara itu, perang Israel-Hamas terus berlarut-larut.

Diwakili Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Indonesia turut hadir dalam KTT itu dan menegaskan agar pengakuan kepada Palestina harus bersifat strategis, bukan simbolik. Langkah itu penting untuk memosisikan Palestina setara dengan Israel. Langkah diplomasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Jelang penutupan, KTT itu menghasilkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Deklarasi ini menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik delapan dekade di sana. Puncak rencana itu adalah agar Palestina merdeka, hidup berdampingan bersama Israel dengan damai, dan berintegrasi ke Timur Tengah.

Deklarasi itu mendorong untuk mengakhiri perang di Gaza, membuka blokade bantuan kemanusiaan, dan mendukung implementasi Rencana Rekonstruksi Arab-Organisasi Kerja Sama Islam. Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina.

”Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina,” demikian bunyi deklarasi tersebut, dilansir dari Associated Press edisi Rabu (30/7/2025).

Saat ini, Otoritas Palestina menjalankan pemerintahan secara terbatas di Tepi Barat di bawah pendudukan Israel.

Deklarasi tersebut juga mendesak negara-negara untuk mengakui negara Palestina. Pengakuan itu adalah ”komponen esensial dan tak terpisahkan dari pencapaian Solusi Dua Negara”.

Ada pula seruan agar Israel mengeluarkan komitmen publik yang jelas terhadap Solusi Dua Negara, khususnya untuk negara Palestina yang berdaulat. Israel juga diminta segera mengakhiri kekerasan kepada rakyat Palestina serta semua aksi pendudukan, perampasan tanah, dan aneksasi di wilayah Palestina, termasuk di Jerusalem Timur.

”Kami menyerukan kepada negara-negara untuk mendukung dokumen ini sebelum akhir dari Majelis Umum sesi ke-79 dengan menghubungi misi Arab Saudi dan Perancis di New York,” ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud dalam konferensi pers.

Deklarasi itu juga mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara sesuai amanat Dewan Keamanan PBB. Beberapa negara anggota sudah menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan, termasuk Indonesia.

Setelah menghadiri KTT itu, Indonesia menyerukan agar seluruh negara bergerak melampaui retorika. Langkah tegas, nyata, dan tidak dapat diubah penting untuk mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional, perbatasan 1967, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan.

”Kita hadir di sini bukan hanya untuk mengelola krisis. Kita hadir untuk membela kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan hak Palestina untuk duduk sejajar di komunitas bangsa-bangsa,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam pernyataan pers, Rabu.

Bagi Indonesia, ada tiga langkah mendesak untuk dilakukan. Pertama, pengakuan kepada Palestina bukanlah hal yang simbolis, tetapi strategis. Oleh karena itu, penting agar semua negara mengakui Palestina sebagai kewajiban moral dan hukum agar posisi Palestina menjadi setara dengan Israel dalam bernegosiasi.

Kedua, Indonesia menyerukan gencatan senjata tanpa syarat mengingat adanya urgensi kemanusiaan di Gaza. Jakarta siap mengirim pasukan untuk misi stabilisasi Gaza di bawah mandat PBB. ”Gencatan senjata bukan strategi negosiasi. Itu adalah keharusan moral,” ujar Arrmanatha.

Ketiga, Indonesia percaya bahwa Palestina harus memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk terkait rekonstruksi Gaza dan arah masa depan politik Palestina. Jakarta menentang keras setiap upaya untuk relokasi penduduk secara paksa, mengubah demografi masyarakat, atau mengatur kedaulatan Palestina secara sepihak. 

”Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian kawasan yang berkelanjutan,” kata Arrmanatha.

Adapun Indonesia mengapresiasi langkah Perancis untuk mengakui negara Palestina dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada September 2025. Jakarta turut menyambut baik keinginan Inggris untuk melakukan hal serupa. Dikabarkan, Inggris juga akan menyatakan pengakuan kepada Palestina.

Perancis dan Inggris termasuk kekuatan Barat yang terbesar. Dari anggota G7, hanya dua negara ini yang berani membuat komitmen semacam itu.

Namun, pengakuan Inggris bersyarat. Inggris akan mengakui Palestina jika Israel tidak menunjukkan itikad baik.

”Kecuali Pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menegaskan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan Solusi Dua Negara,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Starmer menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara terpisah, Selasa, sebelum membuat pengumuman. Abbas menyebut keputusan Starmer ”berani”, menurut kantor berita negara Palestina, WAFA.

Sesuai prediksi, Israel tentu saja mengecam keras tekanan tersebut. Dalam pelantar X, Netanyahu mengatakan, keputusan Starmer ”memberikan penghargaan kepada Hamas dan menghukum para korbannya”, sembari memperingatkan Inggris bisa saja terancam seperti Israel.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, dia tidak membahas rencana Inggris terkait negara Palestina saat bertemu Starmer di Skotlandia, Senin (28/7/2025). Namun, ia tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut.

Sehari kemudian, Trump berubah pikiran. Dia berpikir, Hamas seharusnya tidak diberi penghargaan dengan pengakuan kemerdekaan Palestina.

Selama ini, bagi sejumlah negara, pengakuan terhadap negara Palestina lebih merupakan langkah simbolis. Sebab, Israel telah lama menduduki wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi milik Palestina. Palestina seharusnya merupakan satu negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.

Meski demikian, pengakuan tersebut tetap mampu memberi tekanan pada Israel dan membuatnya terisolasi di panggung internasional. Kini, semakin banyak negara menuntut agar Israel mengizinkan bantuan masuk secara bebas ke Gaza. Diberitakan, selama ini Israel mengendalikan semua titik masuk dan keluar Gaza.

Di AS, jajak pendapat Gallup selama 7-21 Juli 2025 mendapati, di kalangan orang dewasa AS dukungan terhadap aksi militer Israel di Gaza telah menurun drastis. Hanya sepertiga orang yang sepakat. Selain itu, mereka sekarang memiliki pandangan negatif terhadap Netanyahu. Temuan ini menegaskan hilangnya dukungan terhadap Pemerintah Israel di AS. (AP/REUTERS)