Pertanyaan Kritis Bayangi Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian

WASHINGTON, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (19/2/2026), menjadi tuan rumah pertemuan pertama Dewan Perdamaian. Perhelatan tersebut digelar di Institut Perdamaian Trump di Washington DC, AS. Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Komite Palestina Ali Shaath ada di antara mitra yang diundang oleh Trump.

Didampingi oleh Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Trump berdiri di depan para pemimpin dari Arab Saudi, Indonesia, dan Qatar dalam sesi foto bersama sebelum pertemuan digelar.

Saat berita ini ditulis, Trump tengah menyampaikan pidato pembukaan. Ia menyapa para pemimpin negara yang hadir, termasuk Presiden Prabowo.

Beberapa agenda, antara lain, penghimpunan dana dan peluncuran pasukan stabilisasi internasional, menjadi bahasan utama. Isu lain yang diagendakan adalah rekonstruksi Gaza.

Terkait dua isu tersebut, sebelum pertemuan digelar, Trump mengatakan, ia telah mendapat komitmen 5 miliar dolar AS, dari 70 miliar dolar AS yang dibutuhkan untuk mendanai rekonstruksi Gaza. Komitmen itu diperoleh dari anggota Dewan Perdamaian. Kepada Kantor Berita Reuters, seorang pejabat AS mengatakan, dari komitmen 5 miliar dolar AS tersebut, 1,2 miliar dolar AS diperoleh dari Uni Emirat Arab dan Kuwait.

Selain dana rekonstruksi, dalam pertemuan tersebut para anggota juga diharapkan mengumumkan komitmen mereka untuk terlibat dalam pasukan stabilisasi internasional. Indonesia adalah negara pertama yang menyatakan berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza.

Sebelum pertemuan digelar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum Hamas dilucuti. ”Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” kata Netanyahu dalam sebuah pidato.

Di Gaza, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan, pasukan stabilisasi internasional bertugas memantau gencatan senjata dan mencegah pendudukan Israel, mencegahnya melanjutkan agresi.

Nuansa perbedaan antara Israel dan Hamas itu kian menegaskan keraguan sejumlah pihak terkait efektivitas Dewan Perdamaian. Pertanyaan itu, antara lain, terkait isu pelucutan Hamas, demiliterisasi Gaza, besarnya dana rekonstruksi, aliran bantuan kemanusiaan, serta masa depan Gaza.

Trump menginisiasi Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Namun, sejak gencatan senjata Oktober, visi Trump untuk dewan tersebut telah berubah. Ia menginginkan mandat yang lebih ambisius, tidak terbatas pada isu Israel-Gaza, tetapi turut menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

Michael Hanna, direktur program AS di International Crisis Group, kelompok nirlaba yang berfokus pada pencegahan konflik, menyatakan bahwa skeptisisme yang ditunjukkan oleh beberapa sekutu AS bukanlah tanpa alasan.

”Tanpa otorisasi yang jelas untuk perluasan mandatnya di luar Gaza, tidak mengherankan bahwa banyak sekutu dan mitra AS telah memilih untuk menolak tawaran Trump untuk bergabung dengan dewan tersebut,” kata Hanna.

”Sebaliknya, banyak negara yang paling berkepentingan dengan masa depan Gaza telah mendaftar dengan harapan untuk memfokuskan perhatian AS dan mendorong Trump sendiri untuk menggunakan pengaruh dan daya tawar yang dimilikinya terhadap Israel.”’

Secara terpisah, Perancis mengecam kehadiran perwakilan Komisi Eropa dalam pertemuan di Washington DC itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Pascal Confavreux mengatakan, perwakilan itu tidak memiliki mandat untuk mewakili Uni Eropa.

”Mengenai Komisi Eropa dan partisipasinya, sebenarnya kami terkejut karena Komisi Eropa tidak memiliki mandat dari Dewan untuk pergi dan berpartisipasi,” kata Confavreux.

Pemerintah Indonesia berharap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Perdamaian bisa saling memperkuat upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Keduanya tak boleh berlawanan arah.

Hal ini, menurut Menteri Luar RI Negeri Sugiono, akan menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian.

Apabila Dewan Perdamaian dan DK PBB berjalan berlawanan arah, upaya mendorong perdamaian justru akan melemah. ”Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” ujarnya.

Ia meyakinkan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian akan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip PBB. ”Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” tambah Sugiono.

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB sekaligus anggota Dewan Perdamaian untuk berkontribusi pada penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Ia menekankan kepemimpinan Indonesia harus tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan prinsip kesetaraan kedaulatan negara. (AP/AFP/REUTERS)