Dewan Perdamaian Tak Punya Dana Resmi Sama Sekali

WASHINGTON, RABU — Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata tidak punya dana resmi sama sekali. Padahal, negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, menjanjikan bantuan miliaran dolar AS untuk Gaza.

Trump membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Januari lalu untuk membangun kembali Gaza pascakonflik. Bank Dunia yang diserahi pengelolaan dana Dewan Perdamaian itu belum menerima uang sepeser pun dari donor.

Temuan ini dipublikasikan oleh harian Financial Times (FT), Rabu (27/5/2026). FT mengutip empat sumber yang tahu masalah ini. ”Tak ada uang yang didonorkan sama sekali,” ujar salah satu sumber yang tidak disebut namanya.

Trump pernah berjanji AS akan menyumbangkan 10 miliar dolar AS. Sementara Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) masing-masing menjanjikan setidaknya 1 miliar dolar AS.

Menurut piagam Dewan Perdamaian, setiap negara diharuskan membayar 1 miliar dolar AS jika mau menjadi anggota tetap. Laporan penilaian Uni Eropa-PBB yang diterbitkan pada April 2026 memperkirakan, lebih dari 71 miliar dolar AS akan dibutuhkan selama 10 tahun ke depan. Biaya ini untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang.

Alih-alih menggunakan dana yang dikelola Bank Dunia, Dewan Perdamaian telah menerima sumbangan langsung melalui rekening di JPMorgan. Bank Dunia harus melaporkan posisi keuangan dana Gaza kepada para kontributor dan anggota dewan. Namun, tidak ada persyaratan transparansi independen yang berlaku untuk rekening JPMorgan.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada FT bahwa sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan, termasuk mekanisme Bank Dunia. Pada titik ini, para kontributor telah memilih menggunakan opsi lain.

Pejabat yang ditanyai isu ini mengatakan, Dewan Perdamaian akan melaporkan keuangan kepada dewan eksekutifnya sendiri ”pada waktu yang dianggap tepat”. Dewan eksekutif terdiri dari pejabat pemerintahan Trump dan penasihat lainnya.

Kontribusi sekitar 3 juta dolar AS dari Maroko dan 20 juta dolar AS dari UEA telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, yang disebut sebagai ”perwakilan tinggi” untuk Gaza pascaperang. Dana juga dipakai menggaji komite teknokrat Palestina yang dibentuk Dewan Perdamaian untuk mengatur Jalur Gaza.

UEA baru-baru ini memberikan 100 juta dolar AS untuk melatih pasukan polisi baru untuk Gaza. Namun, program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud mengalokasikan kembali sekitar 1,2 miliar dolar AS dana bantuan untuk proyek-proyek yang terkait dengan agenda Dewan Perdamaian.

Namun, dana itu tidak akan langsung diberikan kepada Dewan Perdamaian, dan juga belum dibelanjakan. ”Tidak sepeser pun dari uang itu diberikan kepada dewan. Tidak sepeser pun dari uang itu dikelola oleh dewan. Departemen Luar Negeri AS memberi tahu kami bahwa tidak ada niat untuk mengelola uang itu,” kata salah seorang sumber kepada FT.

Deplu AS ingin memberikan sekitar 50 juta dolar AS langsung kepada Dewan Perdamaian untuk mendanai operasional. Namun, dana itu pun belum didistribusikan. Para pejabat AS telah meyakinkan Kongres bahwa Dewan Perdamaian tidak akan diizinkan untuk menggunakan dana tersebut sampai kontrol keuangan dan sistem lain yang diperlukan untuk menerima dana AS sudah tersedia.

Deplu AS mengatakan, mereka mendukung visi presiden untuk Dewan Perdamaian. Mereka akan terus mengevaluasi bagaimana otoritas, program, dan koordinasi antarlembaga dapat mendukung tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sejak awal, banyak pihak meragukan Dewan Perdamaian. Apalagi setelah Trump mengajak banyak negara untuk ikut serta, termasuk Rusia dan negara-negara tidak ada kepentingannya dengan Timur Tengah. Banyak negara di Eropa tak mau terlibat dengan Dewan Perdamaian, seperti Perancis dan Inggris.

Keanggotaan Dewan Perdamaian didominasi mitra lama AS di Timur Tengah, sekutu ideologis Trump, dan negara-negara kecil yang mendambakan perhatian Trump. Dewan ini dipimpin secara pribadi oleh Trump yang memegang keputusan akhir. Anehnya, Trump masih bisa memimpin dewan meski masa kepresidenannya berakhir.

Dewan Perdamaian tidak hanya terhambat proyek-proyeknya di Gaza, tetapi juga terjebak dalam ketidakpastian hukum dan politik. Padahal, Trump sesumbar dewan ini akan menjadi salah satu organisasi internasional paling berpengaruh yang pernah dibuat.

Sebenarnya Dewan Perdamaian sudah memulai tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi di Gaza. Namun, belum ada kontrak yang disepakati. Seorang juru bicara Dewan Perdamaian mengatakan, itu terjadi lantaran sebenarnya mereka belum beroperasi di Gaza karena Hamas belum melucuti senjatanya.

Dalam rencananya, menantu dan penasihat Trump, Jared Kushner, mengajukan model-model megah untuk Gaza yang futuristik dan didukung kecerdasan buatan (AI), lengkap dengan menara-menara berkilauan dan fasilitas mewah.

Anggota Kongres AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Dewan Perdamaian, operasinya, dan status hukumnya. Senator AS dari Partai Demokrat, Brian Schatz, mengungkap, Menlu AS Marco Rubio mengatakan kepadanya bahwa Dewan Perdamaian memiliki yurisdiksi hukum yang serupa dengan badan PBB.

”Sebaliknya, Trump menganggap dewan itu semacam ’pengadilan raja’. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Bagi saya, ini tidak jelas sama sekali,” ujarnya.

Sumber lain yang terlibat dalam perencanaan Gaza pascaperang turut mempertanyakan posisi Dewan Perdamaian yang dianggap sebagai pemerintahan transisi sampai Otoritas Palestina mengambil alih kembali Gaza. ”Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza? Ada banyak risiko bagi perusahaan yang mau membangun Gaza,” kata seorang calon kontraktor.

Setelah gencatan senjata Israel dan Hamas yang dimediasi AS, Trump menyusun rencana multitahap yang ambisius soal pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan rekonstruksi Gaza. Belum ada kemajuan apa pun tentang tiga perkara ini.

Pengusaha Palestina-Amerika yang membantu negosiasi dengan Hamas atas nama pemerintahan Trump, Bishara Bahbah, mengungkapkan, belum ada proyek apa pun yang dimulai di Gaza karena tidak ada uang sama sekali. ”Kalau kita datang ke Gaza, orang-orang akan berbondong-bondong minta bantuan. Sementara tidak ada alat atau sarana apa pun. Benar-benar menyedihkan,” ujarnya.

Seorang juru bicara Dewan Perdamaian mengatakan, tidak ada orang yang bertanggung jawab menangani aliran layanan dan barang di lapangan. Padahal, itu semua sudah ada dalam rencana. Lantaran tak ada uang, jelas tidak ada kontrak apa pun. Tak ada pula pengiriman bantuan berbentuk apa pun. (AFP)