Indonesia dan Korea Selatan memiliki peluang kerja sama lebih lanjut di sektor teknologi digital dan energi terbarukan.
31 Okt 2025 09:00 WIB · Internasional
AFP/JUNG YEON-JE
Perhelatan konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 tidak hanya memberi harapan kepada kawasan. Di sela-sela acara tersebut, para anggota memiliki kesempatan untuk memperkuat kerja sama bilateral. Indonesia dan Korsel bisa berburu peluang baru.
Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025 berlangsung selama 27 Oktober-1 November 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Sebagai tuan rumah, Korsel mengusung tema ”Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”. Dua agenda menjadi fokus, yakni kerja sama di bidang akal imitasi (AI) serta penanganan perubahan struktur demografi.
Menjelang pertemuan puncak para pemimpin, APEC merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan, yakni naik tipis dari 3 persen menjadi 3,1 persen pada 2025. Peningkatan itu berkat aktivitas perdagangan yang tangguh serta permintaan yang kuat untuk produk berteknologi tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat menjadi 2,9 persen pada 2026.
Revisi proyeksi itu sedikit memberi harapan. Sebab, APEC telah melaporkan pelambatan pertumbuhan ekonomi, awal tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,5 persen pada kuartal I-2025, di bawah pertumbuhan 3,8 persen pada periode yang sama tahun lalu.
”Pertumbuhan melemah karena permintaan eksternal lemah, kondisi keuangan, dan kerusakan rantai pasokan. Ada pula tantangan fragmentasi geopolitik. Jadi, ini bukan masa yang mudah bagi setiap negara,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tirta Nugraha Mursitama, di Jakarta, Senin (13/10/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/10/24/6b77de5e-e92d-4f94-8b40-0400e6162d4b_jpg.jpg)
Tirta berbicara dalam lokakarya jurnalis ”APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth”. Lokakarya itu merupakan bagian dari program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.
Kim Chan Woo, Konsuler Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, menambahkan, untuk mengatasi tantangan global, Korea mengedepankan diplomasi pragmatis yang fokus pada solusi yang konkret dalam perhelatan APEC 2025. Seoul juga mendorong konsensus bersama, dialog antara pemerintah dan pebisnis, serta pertemuan bilateral antaranggota.
Bagi Korsel-RI, pertemuan APEC memiliki arti penting. Presiden Korsel Lee Jae Myung dan Presiden RI Prabowo Subianto akan bertemu untuk kali pertama. Lee baru menjabat pada Juni 2025, setelah Korsel mengalami gejolak politik.
”Kami sangat mengharapkan hasil yang baik dari pertemuan kedua pemimpin. Pada dasarnya, kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama bilateral yang erat dengan Indonesia melalui Kemitraan Strategis Khusus demi kawasan Asia-Pasifik yang stabil dan terhubung,” tutur Kim.
Ketegangan politik, kemajuan teknologi, dan transisi iklim kini membentuk ulang pola investasi global. Penanaman modal asing (PMA), khususnya, semakin terkonsentrasi di kalangan negara yang berpihak secara politik. Negara-negara harus menyusun strategi kolaborasi baru.
Sejauh ini, sejumlah perusahaan-perusahaan Korsel telah berinvestasi di Indonesia. Beberapa di antaranya, Samsung, LG, Hyundai, CGV Cinemas, Tous le Jours, dan Lotte.
Kim berharap agar Presiden Lee dan Presiden Prabowo dapat berdiskusi tentang peningkatan perdagangan dan investasi lebih lanjut. Banyak sektor kerja sama baru yang bisa digali, seperti perubahan iklim, energi terbarukan, ketahanan pangan, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
”Perusahaan Korea belakangan ini lebih tertarik pada investasi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga hidrolik. Kami juga mendukung perusahaan-perusahaan yang tertarik pada perdagangan karbon internasional,” ujar Kim.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/04/18/b8e83e7b489f51db222e0c0058560c11-IMG_8928.JPG)
Peneliti ekonomi Korea Eximbank Lee Ji Hyouk menjelaskan, pada masa depan, transformasi digital (DX), transformasi AI (AX), dan transformasi hijau (GX) akan menjadi pilar utama kehidupan manusia. GX, contohnya, mencakup upaya transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan.
”Korea telah menunjukkan minat yang kuat terhadap tren Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS). Kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan proyek CCS untuk mendorong inovasi, memperkuat ketahanan, dan mendukung masa depan yang berkelanjutan,” kata Lee Ji Hyouk.
Tirta menambahkan, animo perusahaan-perusahaan Korea tersebut sejalan dengan fokus Pemerintah RI. Indonesia fokus menarik investasi di sembilan sektor prioritas, termasuk energi terbarukan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Tirta, investasi adalah penyumbang terbesar kedua terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Korsel merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.
”Korea Selatan menduduki peringkat ketujuh negara penyumbang PMA terbesar ke Indonesia selama periode 2020-2024. Investasi Korea telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama selama pandemi Covid-19,” tutur Tirta.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi Korsel mencapai total Rp 185 triliun selama 2020-2024. Sektor utama investasi Korea adalah utilitas (listrik, gas, air), otomotif, serta mesin dan elektronik. Pada sektor hilirisasi, Korea fokus pada proyek ekosistem baterai kendaraan listrik.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2023/02/09/5e18e27e-45fd-4f52-894a-5dbb272a3482.jpg)
Tirta melanjutkan, ada keunggulan tersendiri terkait investasi dari Korsel dibandingkan dengan negara-negara lain. Investor Korea tidak hanya membawa dana, tetapi juga teknologi dan sumber daya manusia untuk ditransfer ke mitra lokal.
”Selama ini, kita hanya berbicara soal angka. Padahal, kita juga harus melihat dari kualitas investasi serta jumlah lapangan kerja yang muncul dari investasi tersebut,” kata Tirta.
Namun, berdasarkan investigasi Kompas, masih banyak tantangan menghadang investasi masuk, termasuk premanisme, birokrasi berbelit, dan ketidakpastian hukum (Kompas.id, 18/5/2025). Penanganan terhadap tiga isu ini kian mendesak.
Penulis:
Elsa Emiria LebaEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase