80 Tahun PBB dan Tantangan Melawan Impunitas

Impunitas. Itulah kata yang berkali-kali disebut di dalam peringatan 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Impunitas bercokol tidak hanya dalam teror kekerasan fisik dan konflik bersenjata, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital.

”Impunitas adalah musuh utama dunia saat ini,” kata Maria Ressa, wartawan sekaligus pemenang Nobel Perdamaian 2021, di Sekretariat Jenderal PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025) waktu setempat atau Selasa (23/9/2025) dinihari waktu Jakarta.

Ia menjelaskan, impunitas bermanifestasi secara fisik. Namun, impunitas sejatinya berasal dari informasi. Akhir-akhir ini, beberapa negara dan bangsa semakin kehilangan informasi yang jernih dan membuka mata.

Berita dan informasi akurat ditinggalkan oleh masyarakat. Pamor mereka digantikan oleh hoaks, disinformasi, dan misinformasi yang beredar dengan bebas di media sosial. Impunitas semakin terasa karena tidak ada tindakan ketika disinformasi itu mengakibatkan perundungan daring, bahkan konflik di kehidupan nyata.

Penjaga informasi akurat, yaitu para wartawan, kini menjadi yang disasar dalam konflik. Hoaks menarasikan wartawan sebagai pihak yang disalahkan oleh konflik sehingga mereka menjadi sasaran tembak.

Sejak perang Hamas-Israel pecah pada Oktober 2023, di Jalur Gaza, Palestina, saja sudah 240 wartawan yang tewas. Jumlah ini lebih banyak daripada jumlah wartawan yang tewas pada Perang Dunia II, Perang Vietnam, dan Yugoslavia.

”Tanpa ada fakta, tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, tidak ada saling percaya,” kata Ressa.

Algoritma di dunia maya memanipulasi pemikiran manusia. Kekerasan daring adalah kekerasan nyata. Apalagi, kini semakin banyak pemimpin otoriter yang memenangi pemilihan umum. Informasi menjadi hal pertama yang disensor, bahkan dimanipulasi.

Di sini, PBB menjadi harapan rakyat global untuk menekankan kepatuhan terhadap peraturan internasional yang menghormati hak asasi manusia dan melawan impunitas. Hukum internasional jangan sampai digerogoti oleh pembiaran atas pelanggaran.

Akal imitasi (AI) adalah terobosan di bidang informasi yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk menyakiti manusia. Takhta Suci Vatikan, misalnya, sudah mengeluarkan aturan bahwa pemakaian AI harus diampu oleh manusia.

”Kita lihat, dua pertiga anggota PBB mengakui Palestina. Ini bentuk nyata perlawanan terhadap impunitas,” katanya.

Presiden Liberia 2006-2018 dan peraih Nobel Perdamaian 2011, Ellen Johnson, membagi pengalaman negaranya. Liberia mengalami perang saudara dua kali, yakni 1989-1997 dan 1999-2003. 

”Kemauan semua pihak untuk kembali ke Piagam PBB dan memilih berdialog daripada bertikai sangat penting,” tuturnya.

Liberia memilih melawan impunitas. Ketika letusan senjata api berhenti, muncul pendidikan, pekerjaan, kerja sama, perputaran ekonomi, dan perlahan-lahan kesejahteraan serta keadilan tumbuh. 

Penghentian konflik di Liberia tidak terjadi dengan sendirinya. Multilateralisme memegang peranan penting. Negara-negara anggota PBB yang letaknya jauh dari Benua Afrika sekalipun mendorong gencatan senjata dan perdamaian. 

”Multilateralisme tidak sempurna, tetapi memberi ruang bagi semua. Multilateralisme masih belum dimanfaatkan sesuai potensinya yang besar,” kata Johnson.

Ia menekankan, multilateralisme tidak hanya eksklusif di ruang-ruang pertemuan PBB. Lembaga itu harus lebih rutin ”menjemput bola” dan bergandengan dengan gerakan akar rumput. 

Dialog juga aspek yang digarisbawahi oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ketika PBB dibentuk 80 tahun lalu, para pegawainya adalah veteran Perang Dunia II. Banyak di antara mereka yang didera trauma akibat luka fisik dan psikis. Tubuh mereka bahkan tidak selengkap ketika dilahirkan.

Para pegawai generasi pertama telah menyaksikan dan mengalami perbuatan terkejam yang bisa dilakukan oleh manusia. ”Justru karena itu mereka memilih perdamaian dan dialog untuk mencari solusi manusiawi bagi segala persoalan,” ujar Guterres.

Sekarang, di seluruh dunia, data PBB mencatat setidaknya ada 120 konflik yang meletup. Di luar itu, manusia dan kemanusiaan menghadapi tantangan berupa krisis iklim, krisis sumber daya, dan kerapuhan ekonomi global.

Satu-satunya cara bagi manusia untuk bisa bertahan ialah dengan bekerja sama. ”Dunia multipolar membutuhkan pendekatan multilateral. Hanya dengan bersama-sama kita bisa maju,” kata Guterres.

Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock ketika membuka upacara mengingatkan hadirin bahwa ini bukan perayaan. Ajang ini adalah peringatan bahwa perdamaian dan ketertiban dunia dicapai melalui kerja keras.

Harapan dan cita-cita tidak bisa dicapai melalui optimisme semata, tetapi melalui aksi nyata. Jangan ada pembiaran yang berujung impunitas. Pengalaman pahit Perang Dunia II dan beragam konflik yang menjadi alasan PBB ada harus menjadi pemicu komitmen menjaga perdamaian.

”PBB tidak sempurna, tetapi justru karena ini kita selalu berupaya dan berbenah. Itu alasan PBB ada,” ujar Baerbock.

PBB hidup dari aksi nyata di lapangan. Para pekerja kemanusiaan di Jalur Gaza, para tenaga pendidik di Afghanistan, para petugas yang membantu semua orang di tengah situasi yang terdesak. Mereka yang membuat bendera biru PBB masih bermakna dan memberi harapan.