Di Sidang PBB 2026, RI Akan Bawa Pesan Ketahanan Nasional untuk Dunia

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. 

Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB berlangsung selama 22 hingga 28 September 2026 di New York, Amerika Serikat. Tema pada tahun ini adalah ”Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers For All”.

Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman menjabat sebagai Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Sebagai presiden, ia mengangkat enam prioritas utama, yakni perdamaian dan keamanan; pembangunan berkelanjutan; iklim dan lingkungan; hak asasi manusia; tata kelola digital dan akal imitasi (AI); serta reformasi PBB.

Selama sidang tersebut, Sugiono akan menyampaikan perspektif Indonesia dalam menyikapi situasi dunia saat ini. Ia juga telah dijadwalkan untuk menghadiri sedikitnya 22 agenda kegiatan dan pertemuan, termasuk sesi debat. Sugiono juga akan menghadiri pertemuan bersama MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan berbagai agenda lainnya.

”Secara umum, pesan utama dalam sesi debat yang akan Indonesia sampaikan adalah mengenai pentingnya penguatan ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Yvonne, pesan itu sangat relevan dengan situasi saat ini. Dunia sedang menghadapi guncangan geopolitik, konflik, ketidakpastian ekonomi, krisis pangan, krisis energi, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok.

”Jadi, kita tidak hanya bisa mengandalkan sistem global untuk menghadapi semuanya itu. Kita kembali ke ketahanan nasional lalu ketahanan kawasan, dan menuju ketahanan global. Indonesia ingin memperkuat kontribusi kita untuk lebih efektif dan konkret bagi ketahanan global,” ujar Yvonne.

Yvonne menambahkan, Indonesia juga akan membawa pesan lainnya, antara lain penguatan multilateralisme, inklusivitas, reformasi PBB, serta komitmen bagi perdamaian dunia, termasuk Palestina. Jakarta juga berencana membahas peran sebagai bridge builder, penguatan Dunia Selatan, dan capaian pembangunan nasional.

Terkait multilateralisme, Indonesia ingin menyampaikan pesan pentingnya PBB, kerja sama antarnegara dan penghormatan terhadap hukum internasional. Negara-negara perlu merujuk pada Piagam PBB dalam menyelesaikan konflik, termasuk secara damai dan lewat dialog.

”Multilateralisme yang efektif adalah multilateralisme yang mampu mememberikan hasil-hasil yang konkret. Palestina adalah contoh konkret bagaimana Indonesia menerjemahkan komitmen kita terhadap perdamaian, hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, dan juga perlindungan warga sipil,” papar Yvonne.

Yvonne melanjutkan, Indonesia berharap agar isu terkait penguatan multilateralisme, bagian dari reformasi PBB, akan terus menjadi fokus di masa depan. PBB akan mengalami pergantian kepemimpinan menyusul selesainya masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada tahun ini.

”Hal ini agar PBB menghasilkan hasil konkret yang bisa menjadikan PBB semakin kredibel, efektif, dan efisien dalam menjalankan mandatnya,” ujar Yvonne.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral Tri Tharyat menyampaikan hasil dan situasi di balik konferensi tingkat tinggi ke-18 BRICS di New Delhi, India, selama 12-13 September 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Prabowo dan para pemimpin negara-negara anggota BRICS lainnya.

KTT tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi yang terdiri dari 140 paragraf. Ada beberapa isu yang menjadi sorotan dalam dokumen, antara lain perang di Timur Tengah, reformasi tata kelola global, penguatan multilateralisme, dan peluang dari akal imitasi untuk pembangunan.

”Ada beberapa masukan Indonesia yang direfleksikan dalam deklarasi. Pertama, tentang Konferensi Bandung dan Semangat Bandung. Kedua, Indonesia mendorong kerja sama BRICS dalam mineral kritis, minyak nabati yang berkelanjutan, energi terbarukan, serta sorotan terhadap perluasan secara ilegal wilayah di Palestina dan akses kewajiban beragama di Palestina,” tutur Tri.

Menurut Tri, deklarasi itu merupakan suatu keberhasilan. Sebab, diskusi berlangsung dalam 10 putaran, sementara empat dari 27 pertemuan tingkat menteri tidak menghasilkan konsensus. Salah satu tantangan utama adalah hubungan dua anggota BRICS, yakni Iran dan Uni Emirat Arab, yang semakin tidak akur pascaperang Amerika Serikat-Israel dan Iran sejak Februari 2026.

Selain deklarasi, India juga mencatat kemajuan diplomatik lainnya. Pada hari pertama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Putra Mahkota UEA Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Mereka membahas isu regional, internasional, deeskalasi perang, serta upaya menjaga stabilitas, perdamaian, dan pembangunan kawasan. 

Secara terpisah, pengajar hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan, Iran dan UEA memiliki kepentingan yang berbeda. Teheran tidak ingin membuat posisi negara lemah dalam rivalitas melawan Amerika Serikat, sementara itu Abu Dhabi sebagai sekutu AS berupaya agar BRICS tidak memberi konsesi sekecil apa pun terhadap Iran.

”Dinamika dalam hal ini berarti sulitnya Iran dan UEA menempatkan kepentingan nasional masing-masing untuk berjalan seiring dengan kerangka BRICS yang luwes dan mampu mengakomodir kepentingan semua anggotanya,” tutur Rezasyah. (AP)