Di Tengah Penolakan Internasional, Israel Persiapkan Relokasi Warga Gaza

JERUSALEM, KAMIS — Di tengah penolakan dunia internasional, Israel memulai persiapan keberangkatan warga Palestina dari Jalur Gaza sesuai usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara-negara lain terus mengkritik pedas ide tersebut, sedangkan Mesir mulai berdiplomasi ke AS dan Israel.

Pada Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan militer untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan keberangkatan penduduk dari Gaza. Ia turut memuji Trump yang berniat menguasai Gaza, merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza, dan mengubah wilayah tersebut menjadi ”Riviera Timur Tengah”.

”Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump, penduduk Gaza harus diberi kebebasan untuk pergi dan beremigrasi, sebagaimana norma di seluruh dunia,” cuit Katz di pelantar media sosial X.

Katz mengatakan, rencananya akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta keberangkatan melalui  laut dan udara. Namun, sejauh ini, belum tampak tanda-tanda persiapan di lapangan.

Menurut Katz, negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza wajib menerima warga Palestina, seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan negara lainnya. Negara-negara ini dinilai telah melontarkan tuduhan dan klaim palsu terhadap tindakan Israel di Gaza.

”Kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolak melakukannya. Ada negara-negara seperti Kanada, yang memiliki program imigrasi terstruktur, yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk menerima penduduk Gaza,” ujar Katz.

Pengusiran warga Palestina merupakan salah satu isu yang paling sensitif di Timur Tengah. Pengusiran paksa terhadap penduduk di bawah pendudukan militer merupakan kejahatan perang yang dilarang berdasarkan Konvensi Geneva 1949.

Perang Hamas-Israel selama 16 bulan terakhir telah memaksa warga Palestina berpindah-pindah di Gaza. Banyak keluarga menolak meninggalkan daerah itu karena trauma dengan peristiwa Nakba. Nakba, berarti malapetaka dalam bahasa Arab, adalah pengusiran massal warga Palestina saat pembentukan Israel tahun 1948.

Banyak warga Palestina yang terusir melarikan diri ke Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara Arab tetangga, termasuk Jordania, Suriah, dan Lebanon. Keturunan Palestina masih tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sebelum perang, menyebut usulan Trump ”konyol dan tidak masuk akal”.

Pejabat Hamas, Basem Naim, menuduh Katz berusaha menutupi kegagalan sebuah negara mencapai tujuannya dalam perang di Gaza. Warga Palestina, ujarnya, terikat dengan tanah mereka sehingga tidak akan pergi.

Sejumlah negara telah menolak rencana absurd Trump tersebut, seperti Perancis, Mesir, Iran, China, Jerman, Indonesia, dan Arab Saudi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab juga tidak setuju. Spanyol ikut bersuara.

”Tanah warga Gaza adalah Gaza dan Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan,” tutur Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dalam wawancara dengan stasiun radio Spanyol RNE.

Mesir dan negara-negara Arab sangat menentang segala upaya mendorong warga Palestina melewati perbatasan. Setiap gerakan massa akan semakin merusak prospek ”solusi dua negara”, yakni gagasan untuk mendirikan negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai. Jika gagal, negara-negara Arab akan terkena dampaknya.

Berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir telah meluncurkan serangan diplomatik di balik layar guna menggagalkan rencana tersebut. Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sisi belum menanggapi secara terbuka usulan Trump itu.

Pada Rabu (5/2/2025), seorang pejabat Mesir secara anonim mengatakan, Kairo telah menjelaskan kepada Washington dan Tel Aviv akan menolak usulan tersebut. Perjanjian Damai Israel-Mesir, yang telah berlangsung selama hampir 50 tahun, terancam.

Pesan itu pun telah disampaikan ke Departemen Luar Negeri (Pentagon) dan Kongres AS. Pejabat Mesir lainnya mengatakan, pesan tersebut juga telah disampaikan kepada Israel dan sekutu-sekutu di Eropa Barat, termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman.

Seorang diplomat negara Barat di Kairo, yang juga berbicara tanpa memberikan nama, mengonfirmasi telah menerima pesan dari Mesir melalui berbagai saluran. Diplomat tersebut mengatakan, Mesir sangat serius dan memandang rencana tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Diplomat tersebut mengatakan, Mesir sudah menolak usulan serupa dari pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden dan negara-negara Eropa di awal perang. Usulan sebelumnya diajukan secara pribadi. Adapun Trump mengumumkan rencananya dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sejak 25 Januari 2025, Trump berulang kali menyarankan warga Palestina di Gaza ditampung secara permanen oleh negara-negara Arab regional, seperti Mesir dan Jordania. Selain itu, AS dikatakan akan bertanggung jawab membangun kembali Gaza.

Trump tidak memberikan rincian spesifik tentang usulannya dalam mengambil alih Gaza. Namun, ia tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke sana.

Belakangan, Pemerintahan Trump menarik kembali pernyataan itu. Beberapa aspek usulan berubah setelah kecaman dunia internasional.

Menurut Gedung Putih, relokasi warga Palestina akan bersifat sementara. Hanya ada sedikit rincian tentang bagaimana atau kapan rencana tersebut akan berjalan. Selain itu, Trump belum berkomitmen untuk mengerahkan pasukan AS di lapangan atau membelanjakan uang pajak AS di Gaza.

Trump dan Israel belum mengatakan bagaimana mereka akan menanggapi jika warga Palestina menolak pergi. Namun, Human Rights Watch dan kelompok lain mengatakan rencana tersebut akan menjadi ”pembersihan etnis”.

Dalam sebuah unggahan di X, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, rencana Trump adalah bagian dari upaya Israel untuk ”memusnahkan rakyat Palestina  sepenuhnya”. (AP/REUTERS)