Diabaikan AS-Rusia, Eropa Bersikeras Dilibatkan dalam Penyelesaian Perang Ukraina

PARIS, SELASA — Para pemimpin Eropa menegaskan mereka harus memiliki suara dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, terkait hal itu, sejauh ini Washington dan Moskwa tampak masih mengabaikan Eropa. Gerah pada sikap AS-Rusia, Eropa menggelar pertemuan tandingan di Paris, sementara AS dan Rusia berunding di Riyadh.

Para pemimpin Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Denmark, Pakta Perdamaian Atlantik Utara (NATO), dan Uni Eropa bertemu selama lebih dari tiga jam di Istana Elysee di Paris, Perancis, Senin (17/2/2025) waktu setempat atau Selasa pagi waktu Indonesia.

Pertemuan darurat di Paris itu diprakarsai Presiden Perancis Emmanuel Macron setelah Presiden AS Donald Trump tidak menyertakan Eropa ataupun Ukraina dalam pembicaraan bilateral dengan Rusia di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa. Pertemuan di Riyadh digelar untuk pertemuan awal dari proses negosiasi mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

Sesaat sebelum pertemuan, Macron berbicara dengan Trump. Akan tetapi kantor Macron tak bersedia mengungkapkan rincian diskusi selama 20 menit tersebut.

Pertemuan di Paris itu juga menyepakati Eropa meningkatkan bantuan untuk perang Ukraina. Namun, para pemimpin Eropa itu belum sehati mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke medan perang. Banyak negara Uni Eropa masih ragu-ragu akan mengirim pasukan. Sementara beberapa lainnya dengan tegas menentang.

Inggris menjadi salah satu negara yang menyatakan siap mempertimbangkan pengiriman pasukan ke wilayah Ukraina. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengerahkan pasukan di lapangan.

”Harus ada jaminan AS karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” kata Starmer setelah pertemuan di Paris tersebut.

Harus ada jaminan AS karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi.

Ia mengatakan masih terlalu dini menyebutkan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia dia kerahkan. Starmer mengatakan akan ke Washington pekan depan untuk bertemu Trump. Pertemuan itu untuk membahas apa yang dilihat Eropa sebagai elemen kunci perdamaian abadi.

Pasukan penjaga perdamaian tidak hanya akan meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Rusia, tetapi juga akan membebani pasukan Eropa. Saat ini persenjataan Eropa telah terkuras habis untuk memasok Ukraina.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan terbuka untuk membahas pengerahan pasukan. Ia juga sepakat bahwa Eropa harus meningkatkan dukungan untuk Ukraina sambil meningkatkan anggaran pertahanan dalam negeri. ”Rusia sekarang mengancam seluruh Eropa,” katanya.

Sementara itu, Jerman dan Italia belum sepakat untuk pengiriman pasukan ke Ukraina. Bahkan, Kanselir Jerman Olaf Scholz meninggalkan pertemuan sebelum pertemuan selesai.

Scholz mengatakan, pembicaraan tentang pengiriman pasukan di lapangan masih prematur. Ia menilai rencana itu tak pantas. ”Ini sangat tidak pantas dilakukan. Terus terang saja, kita bahkan tidak tahu apa hasilnya nanti,” tambahnya.

Ia kembali menegaskan, perjanjian damai dengan Rusia tidak dapat dipaksakan kepada Ukraina dari luar. ”Kami menyambut baik pembicaraan yang sedang berlangsung bahwa perdamaian berkembang di mana-mana. Namun, bagi kami harus jelas, tidak berarti bahwa perdamaian dapat didikte dan bahwa Ukraina harus menerima apa yang disajikan kepadanya,” tegasnya setelah meninggalkan Istana Elysee.

Dalam pertemuan Paris itu, Perdana Menteri Italia Georgia Meloni menggambarkan pilihan pengiriman pasukan sebagai opsi yang sangat rumit dan tidak efektif. Kantor berita Italia, ANSA, memberitakan, dalam pertemuan itu, Meloni mendesak para pemimpin Eropa mencari jalan lain dan melibatkan AS.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa perjanjian damai apa pun harus melibatkan Uni Eropa dan Ukraina secara aktif. Hal ini agar kesepakatan tidak menjadi perjanjian palsu. ”Yang tidak mungkin adalah pihak penyerang diberi hadiah,” katanya.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan gencatan senjata tidak boleh menyebabkan konsolidasi logistik ulang oleh Rusia yang diikuti serangan baru.

Dari Kyiv, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, negosiasi berjalan cepat dengan Eropa. ”Langkah-langkah AS baru-baru ini mempercepat segalanya,” katanya dalam konferensi pers virtual.

Namun, kata Zelenskyy, posisi AS yang kuat akan tetap penting untuk masa mendatang. Sebab, negara-negara Eropa butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan produksi pertahanan dan mengintegrasikannya menjadi kekuatan yang efektif.

Zelenskyy mengatakan, Macron telah setuju memberinya pengarahan tentang kesimpulan dari pertemuan di Paris.

Dalam pertemuan itu, negara-negara Eropa bertekad menambah anggaran pertahanan guna meningkatkan dukungan untuk Ukraina. Sebagian besar telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

”Sudah waktunya bagi Eropa untuk memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam mempertahankan dirinya sendiri,” kata Perdana Menteri Polandia Donald Tusk setelah pertemuan di Paris tersebut. 

Menurut Tusk, pertemuan itu bersuara secara bulat tentang meningkatkan anggaran pertahanan. ”Hal ini merupakan adalah kebutuhan mutlak,” ujarnya.

Polandia menghabiskan lebih dari 4 persen PDB untuk pertahanan. Jumlah ini lebih besar daripada anggota NATO lainnya.

Pertemuan Paris itu menuai kritik dari sejumlah pemimpin negara Uni Eropa (UE) sendiri. Hal ini karena pertemuan itu tak melibatkan seluruh anggota UE.

Presiden Slovenia Natasa Pirc Musar mengatakan, daftar undangan yang selektif adalah bukti bahwa negara-negara anggota UE tidak diperlakukan sama.

”Ini bukan Eropa yang dihormati di luar negeri. Ini bukan Eropa yang akan menjadi mitra serius bagi sekutu Amerika Utara,” katanya.

Hal ini bisa menjadi ganjalan sebab untuk membuat keputusan, Uni Eropa (UE) membutuhkan suara dari 27 negara. Terlebih, suara dan keberpihakan di dalam UE juga terpecah.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang merupakan sekutu setia Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, telah mengancam akan menggunakan hak veto pada sejumlah kesempatan.

Perdana Menteri populis Slovakia Robert Fico juga mempertanyakan kehadiran perwakilan utama UE pada pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa UE tidak memiliki hak memutuskan tentang pengerahan pasukan asing di suatu negara.

Pada kunjungan pertama ke Eropa pekan lalu, pejabat tinggi AS dari pemerintahan Trump meninggalkan kesan bahwa Washington siap merangkul Kremlin dan mengabaikan sekutu lamanya di Eropa.

Jenderal Keith Kellogg, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, mengatakan, melibatkan semua pihak di meja perundingan merupakan hal yang tak masuk akal. ”Kami tahu bagaimana hasilnya. Tujuan kami, yaitu menjaga perundingan tetap bersih dan cepat semampu kami,” katanya kepada wartawan di Brussels.

Kellogg berada di Brussels untuk memberikan pengarahan kepada 31 sekutu AS di NATO bersama dengan pejabat Uni Eropa. Setelah itu, ia pergi ke Kyiv untuk berunding dengan Zelenskyy mulai Rabu pekan ini.

Dari Kremlin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, juga mempertanyakan peran Eropa. ”Saya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di meja perundingan,” katanya saat tiba di Arab Saudi untuk berunding dengan pejabat AS, Senin.

Pekan lalu, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth justru menyerang Eropa dengan mempertanyakan komitmen keamanan Eropa dan prinsip-prinsip demokrasi fundamental. Kritik itu dinyatakan dalam serangkaian pidato.

Macron mengatakan, teguran tajam dan ancaman AS untuk tidak mau bekerja sama dalam menghadapi bahaya militer tersebut merupakan guncangan.

Titik kritis terjadi ketika Trump mengadakan pembicaraan dengan Putin dengan harapan dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Hal ini mengubah total kebijakan AS yang selama ini bersekutu dengan Eropa yang mengucilkan Putin.

Di Riyadh, pertemuan tingkat tinggi digelar sebagai persiapan pertemuan antara Trump dan Putin. Menjelang negosiasi di Riyadh yang dipimpin AS, Rusia telah menutup kemungkinan untuk menyerahkan wilayah Ukraina yang telah direbut.

Pada Senin, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS) bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Hadir bersamanya, penasihat keamanan nasional AS, Mike Waltz, dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff.

Di pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yuri Ushakov akan ikut serta.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan, pembicaraan itu akan menentukan apakah Rusia serius tentang perundingan damai. Sementara itu, Kremlin mengatakan pembicaraan itu akan difokuskan pada pemulihan seluruh hubungan Rusia-Amerika yang kompleks. (AP/Reuters)