Rusia Pasang Harga Tinggi untuk Berdamai dengan Ukraina

MOSKWA, SELASA — Rusia pasang tarif tinggi jika Ukraina dan sekutunya ingin mengadakan perundingan damai. Perundingan bisa dilaksanakan di antaranya apabila alasan mendasar invasi Rusia ke Ukraina bisa diakhiri. Kyiv juga harus menghentikan pemusnahan semua aspek budaya Rusia, termasuk bahasa, yang sudah tertanam di sebagian besar wilayah Ukraina.

”Solusi politik yang kami bayangkan tidak dapat dicapai selain melalui implementasi penuh dari apa yang diucapkan Presiden (Vladimir) Putin, Juni lalu,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat konferensi pers, Senin (10/2/2025) waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia. Dia menambahkan, jika sekutu-sekutu Ukraina, seperti AS dan Inggris, memahami pesan itu, jalan menuju solusi politik akan bisa segera terwujud.

Ini adalah pernyataan awal yang disampaikan oleh Pemerintah Rusia setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melontarkan serangkaian komentar mengenai potensi perundingan damai. Meski ada perbedaan tajam antara Trump dan Zelenskyy, tampaknya kedua sekutu itu telah menemukan pijakan yang sama dalam upaya membuka jalan menuju perundingan, yakni barter sumber daya mineral tanah jarang Ukraina dengan imbalan dukungan AS.

Trump, dalam penerbangan menuju Philadelphia, mengklaim sudah menghubungi Putin dan berbicara soal sejumlah isu, termasuk soal Ukraina. Trump sudah sejak lama ingin mengakhiri perang di Ukraina yang telah berlangsung tiga tahun dan hal itu bisa dilakukannya dengan cara mudah atau sulit.

Putin, dalam pidato 14 Juni 2024 di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengajukan tiga syarat perundingan bisa terjadi, yakni Ukraina harus menghentikan ambisinya menjadi bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menarik pasukannya dari empat wilayah yang telah diklaim dikuasai Rusia, dan menghentikan pemberangusan budaya Rusia di wilayah Ukraina.

Saat ini diperkirakan Moskwa menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, termasuk Crimea serta empat wilayah di Ukraina timur dan selatan. Berdasarkan data sumber terbuka, militer Rusia baru mengendalikan 70-80 persen wilayah yang dikuasai itu. Ukraina diperkirakan masih menguasai sekitar 26.000 km persegi.

”Tanpa menyelesaikan masalah yang menjadi akar penyebab (invasi), tidak mungkin mencapai kesepakatan,” kata Ryabkov. ”Jadi, variasi dan tindakan setengah-setengah bukanlah jalan yang siap kami tempuh.”

Ryabkov tidak menjelaskan lebih detail soal yang dimaksudnya dengan variasi atau tindakan setengah-setengah dalam proses perundingan. Akan tetapi, Wakil Menlu Rusia Mikhail Galuzin, sebagaimana dikutip kantor berita TASS, mengatakan, semua pernyataan Ukraina dan sekutunya, khususnya AS, yang bernada positif soal perundingan perdamaian juga terus dibarengi dengan bantuan persenjataan. Dalam catatan Galuzin, Ukraina telah mendapatkan bantuan persenjataan senilai lebih dari 200 miliar dollar AS dalam tiga tahun terakhir.

Meski ada kecenderungan positif untuk membuka pintu proses perundingan damai, menurut Galuzin, Pemerintah Rusia menilai sekutu Ukraina tidak mengubah posisinya karena bantuan-bantuan tersebut. Selain itu, pernyataan tentang rencana negosiasi perdamaian hanya ada di ruang publik dan belum pernyataan resmi.

”Saya harus mengatakan bahwa dengan semua pernyataan yang tampaknya positif ini, sebenarnya tidak ada yang berubah mengingat Barat terus membanjiri rezim Kiev dengan senjata. Kami mengamati fakta ini dan mempertimbangkannya dalam kebijakan kami,” kata Galuzin.

Dia mengingatkan, pernyataan positif dari Trump ataupun sekutunya harus dibarengi dengan proposal konkret yang mempertimbangkan kepentingan sah Rusia. Saat ini, hal itu belum ada.

Leonid Slutsky, Kepala Komite Urusan Internasional di Duma (Majelis Rendah Parlemen Rusia), mengingatkan, ultimatum dan tindakan setengah-setengah atau bahkan tekanan terhadap Rusia tidak akan berhasil menggoyahkan mereka.

”Dialog resmi harus dilakukan dengan pijakan yang setara dan ditujukan pertama-tama untuk memberantas akar penyebab krisis Ukraina. Dialog juga harus mempertimbangkan realitas teritorial saat ini,” katanya, dikutip dari TASS.

Thomas E Graham, Direktur Urusan Rusia Dewan Keamanan Nasional AS 2004-2007, mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina adalah perang yang lebih luas dari Kremlin terhadap Barat. Perluasan NATO, dalam hal ini percobaan memasukkan Ukraina ke dalam area NATO, dianggap merampas zona penyangga pertahanan dan keamanan Rusia.

Hal ini nantinya berdampak pada pendekatan yang bisa diambil oleh Trump dan para pembantunya dalam perundingan damai dengan Rusia. Artinya, berakhirnya perang harus sejalan dengan jaminan keamanan Eropa secara menyeluruh dan AS sebagai penghulu utama pembicaraan damai.

”Alasannya jelas: hanya Amerika Serikat sebagai penjamin utama keamanan Eropa, dan Rusia, kekuatan militer terkemuka di benua itu yang dapat mengubah persamaan keamanan di Eropa secara sepihak,” katanya, di laman Council of Foreign Relations.

Dari sana, menurut Graham, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, tetap memperkuat Ukraina secara ekonomi melalui keanggotaannya di Uni Eropa. Kedua, mendorong kerja sama keamanan bilateral dengan negara-negara anggota G7. Selanjutnya, menjatuhkan sanksi yang tepat sasaran dan mampu mengikis kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang dan pemulihan hubungan diplomatik sebagai insentif. (REUTERS)