Di Balik AS-Israel Ambil Alih Kendali Bantuan Kemanusiaan di Gaza

Amerika Serikat dan Israel akhirnya mulai 27 Mei 2025 mengendalikan langsung proses pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza, setelah  Israel sejak 2 Maret 2025 melarang masuknya bantuan kemanusian ke Jalur Gaza.

AS dan Israel mengambil alih peran PBB. Lembaga dunia itu secara tradisional, sejak beberapa dekade lalu, adalah pihak pengendali bantuan kemanusian di Jalur Gaza. 

AS-Israel tentu mengambil keputusan ambil alih peran PBB itu, bukan lantaran ketidak cakapan PBB terkait teknis dan profesionalisme dalam urusan bantuan kemanusian, tetapi lebih dilatar belakangi motif politik dan keamanan. AS dan Israel sering menuduh mekanisme pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza selama ini masih  penuh celah yang sering dimanfaatkan oleh Hamas untuk mendapatkan kue bantuan kemanusian  itu bagi anggota dan pasukannya.

Celah itu diduga menjadi alasan, mengapa Hamas masih bisa bertahan dan pantang menyerah meskipun sudah digempur habis-habisan hampir dua tahun perang Gaza, yakni sejak meletus perang Gaza pada 23 Oktober 2023. Terkait dugaan itu, AS-Israel berinisiatif  mengambil alih kendali bantuan kemanusian dari PBB di Jalur Gaza.

Utusan khusus Presiden Trump untuk Timur Tengah,  Steve Witkoff, seperti dilansir media Israel lalu mendirikan Lembaga Kemanusian Gaza atau Gaza Humanitarian Foundation (GHF) di Swiss. GHF yang bermarkas di Geneva telah tercatat di Swiss sejak bulan Februari 2025. Selain itu kemudian didirikan lagi lembaga bantuan kemnausian kedua bernama Safe Reach Solution (SRS).

Kedua lembaga itulah yang saat ini membagi dan menyalurkan bantuan kemanusian di Jalur Gaza. Dalam operasinya, GHF dan SRS dikawal oleh pasukan Marinir AS dan pejabat CIA. Dalam radius 300 meter, GHF dan SRS diawasi pasukan Israel.

AS dan Israel berharap mekanisme baru bantuan kemanusian di Jalur Gaza yang dioperasikan bersama secara ketat oleh GHF dan SRS, membuat Hamas tidak mendapat kue bantuan kemanusian. Dengan cara itu, akhirnya mereka menyerah serta membebaskan semua tawanan Israel yang disekap Hamas karena mereka kelaparan. Tercatat masih ada 58 tawanan yang disekap Hamas saat ini, dan 20 diantaranya masih hidup.

Untuk membebaskan mereka, salah satu taktik dan strategi terakhir yang dipakai AS dan Israel untuk menaklukan Hamas dengan cara memotong jalur logistik ke Hamas. Cara yang diambil adalah dengan menguasai bantuan kemanusian di Jalur Gaza, termasuk sistem distribusinya.

GHF dan SRS membangun empat pusat pembagian bantuan kemanusian yang semuanya berada di Jalur Gaza bagian selatan. Setiap pusat pembagian bantuan kemanusian itu memiliki kapasitas membagi bantuan kepada 300.000 warga Gaza.

Jadi, kalau ada empat pusat pembagian bantuan kemanusian, maka kapasitas dari empat pusat bantuan kemanusian tersebut hanya bisa membagi kepada 1,2 juta warga Gaza. Padahal jumlah penduduk Gaza mencapai sekitar 2,3 juta jiwa. Maka akan ada sekitar 1,1 juta penduduk Gaza yang terancam tidak kebagian bantuan kemanusian itu.

Selain itu, warga Jalur Gaza Utara dan Tengah, harus datang ke Jalur Gaza Selatan untuk mendapatkan bantuan kemanusian. Maka, yang akan terjadi sebanyak 1 hingga 2 juta penduduk Gaza terpaksa memilih berkonsentrasi di Jalur Gaza Selatan demi mendapat bantuan kemanusian secara rutin.      

Bandingkan dengan PBB yang tercatat punya 400 titik pusat pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza. Tentu kapasitas PBB jauh lebih besar dibanding kapasitas AS-Israel. Meski demikian, peran PBB dilenyapkan begitu saja di Jalur Gaza.

Pihak PBB  sendiri menolak perannya dibidang kemanusian diambil alih oleh AS-Israel, dan sekaligus meragukan kemampuan  GHF dan SRS bisa melaksanakan pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza secara profesional. Komisioner UNRWA (Lembaga PBB urusan pengungsi), Philippe Lazzarini pada hari Sabtu (24/5/2025) lalu mengatakan, ia meragukan keberhasilan mekanisme baru pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza yang digalang AS-Israel. 

Lazzarini menyebut, mekanisme baru bantuan  kemanusian di Jalur Gaza lebih bertujuan misi militer daripada misi kemanusian. Lembaga-lembaga masyarakat sipil lain di Jalur Gaza juga menolak bekerja sama dengan AS dan Israel dalam operasi pembagian bantuan kemanusian itu.

Lembaga-lembaga masyarakat sipil itu menuduh mekanisme baru bantuan kemanusiaan itu merupakan bagian dari upaya mempermudah proyek relokasi warga Gaza ke luar negeri. 

Laporan stasiun televisi Israel saluran 12 dan13 mengungkapkan, pelaksanaan pembagian bantuan kemanusian dengan mekanisme baru pada hari pertama, Selasa (27/5/2025), diwarnai kekacauan dan anarkis. Warga Gaza dalam jumlah sangat besar secara serempak menyerbu pusat-pusat pembagian bantuan kemanusian itu.

Pasukan Israel yang mengawasi pusat bantuan kemanusian dari jarak 300 hingga 500 meter terpaksa melepaskan tembakan kearah kerumunan warga Gaza yang berebut bantuan kemanusian. Sedikitnya tiga warga Gaza dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel itu.  

Pengamat Mesir, Abdel Wahab Khalil mengatakan, pembangunan pusat pembagian bantuan kemanusian di Jalur Gaza Selatan  lebih punya misi politik, yakni bagian dari upaya relokasi warga Gaza. Menurut Khalil, Mesir tentu merasa tidak aman dengan konsentrasi lebih dari 1 juta warga Gaza di Jalur Gaza Selatan yang hanya sejengkal dari perbatasan Mesir.

Khalil mencemaskan, jika lebih dari 1 juta warga Gaza nekad menjebol perbatasan Mesir, karena kelaparan, dan militer Mesir akan sulit menghalau mereka yang jumlahnya sangat besar itu. Menurut Khalil, jika militer Mesir melapaskan tembakan secara masif ke arah warga Gaza, maka akan berjatuhan korban dalam jumlah besar dan Mesir akan mendapat kecaman dunia.

Maka, kata Khalil, jika terjadi eksodus besar-besaran warga Palestina dari Jalur Gaza Selatan ke Mesir, itulah awal dari pelaksanaan proyek relokasi. Oleh karena itu, Mesir bersama PBB sangat menentang mekanisme baru bantuan kemanusian yang digagas AS-Israel itu. 

Seperti diketahui, perang Gaza yang Meletus sejak 23 Oktober 2023 telah membawa korban tewas dan luka-luka sekitar 176.000 warga Palestina dan lebih dari 11.000 hilang.*