Dicari, Sekretaris Jenderal PBB yang Andal

Perhelatan Sidang Ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi berakhir. Namun, satu pertanyaan besar masih membayangi. Siapakah calon sekretaris jenderal PBB yang andal untuk mengarungi tantangan internal dan eksternal organisasi?

Tahun ini, Sekjen PBB Antonio Guterres resmi mengakhiri masa jabatannya. Calon penggantinya sudah tersedia. Menurut laman PBB, sejauh ini tersedia sembilan nama kandidat, tetapi satu nama telah mengundurkan diri.

Para kandidat yang tersisa adalah Ivonne A-Baki (Ekuador), Michelle Bachelet Jeria (Chile), María Fernanda Espinosa (Ekuador), Rafael Mariano Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan Mayufis (Kosta Rika), Olara Otunnu (Uganda), Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana), dan Macky Sall (Senegal). Virginia Gamba (Argentina) mundur sejak Maret 2026.

Pertarungan atas posisi itu belakangan kian memanas. Beberapa kandidat sudah gencar melakukan kampanye. Grynspan, misalnya, menyempatkan diri untuk bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Sugiono, di sela-sela sidang PBB, 22 September 2026.

Indonesia menyadari tantangan bagi sekjen baru di masa depan. Saat ini, PBB sedang menghadapi tuntutan reformasi agar lebih relevan menjawab tantangan zaman, termasuk dari segi hak veto dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB sekaligus pendanaan.

”Sekretaris Jenderal berikutnya akan mengemban tanggung jawab yang sama pentingnya, yakni untuk menjunjung tinggi Piagam PBB, memperkuat organisasi, dan menerjemahkan multilateralisme menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sugiono saat berpidato dalam sesi debat, Sabtu (26/9/2026).

Dalam sesi wawancara, Sugiono menjelaskan, Indonesia menyambut baik semua kandidat yang ingin berbicara terkait pencalonan sekjen PBB. Siapa pun sekjen yang baru bisa melakukan reformasi dalam tubuh PBB sekaligus mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat internasional pada PBB. Namun, Indonesia tidak menampik tantangan besar yang akan sekjen baru hadapi.

Selain itu, reformasi PBB sebaiknya menyesuaikan struktur kekuatan global saat ini. ”PBB harus memperhatikan suara-suara Dunia Selatan yang merupakan faktor besar dalam lingkungan global saat ini, termasuk dari aspek ekonomi dan politik. Suara-suara ini harus terwakili dengan baik di PBB dan Dewan Keamanan PBB,” tuturnya.

Namun, tantangan untuk mencapai visi tersebut tidak mudah. Pertama, dinamika geopolitik yang memanas, termasuk hubungan di antara dua negara adidaya serta kekuatan-kekuatan baru mulai bermunculan. Kedua, konflik-konflik yang sedang terjadi, seperti di Timur Tengah yang berpengaruh ke aspek energi, pupuk, dan pangan, perkembangan akal imitasi (AI), serta isu lingkungan.

”Tantangan-tantangan tersebut bahkan masih memiliki turunannya. Tantangan lainnya bagi sekjen baru adalah menyelesaikan isu Palestina. Bagaimana sekjen tersebut bisa menarik dukungan dan mendorong kemerdekaan Palestina,” tutur Sugiono.

Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Nur Rachmat Yuliantoro, mengatakan, sekjen berikutnya harus sosok diplomat yang kredibel, independen, dan senantiasa mengedepankan multilateralisme. Hal ini untuk menjamin agar agenda-agenda PBB untuk mewujudkan kerja sama pembangunan global serta perdamaian dunia tercapai.

Selain itu, sekjen tersebut harus mampu menjadi jembatan (bridge builder) di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Sekjen itu mesti membangun kembali kepercayaan antarnegara.

”Kemudian, secara moral, sekjen itu juga haruslah sosok yang tak bercela, berani, dan tegas dalam membela hukum internasional. Ia tidak boleh lembek ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, khususnya ketika kepentingan mereka saling bertentangan,” tutur Rachmat dari Yogyakarta, secara terpisah.

Rachmat menambahkan, tugas lain yang menanti sekjen adalah kemampuan untuk menghubungkan agenda transisi hijau dengan keadilan pembangunan bagi Dunia Selatan. ”Dalam konteks transformasi digital dan AI, sekjen juga harus mendorong tata kelola global agar teknologi berkembang secara aman, transparan, dan tidak memperlebar kesenjangan,” tuturnya.

Rachmat melanjutkan, sekjen PBB juga mengemban tugas krusial untuk mereformasi tubuh internal PBB. Memang tidak mudah untuk mengubah hak veto milik anggota tetap DK PBB. Lima negara itu pasti menolak privilese tersebut hilang.

”Yang lebih mungkin adalah mendorong pembatasan penggunaan hak veto, terutama dalam situasi krisis besar dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga memerlukan disiplin internal dan komitmen dari negara-negara anggotanya,” tutur Rachmat.

Di sisi lain, sekjen tersebut harus melanjutkan efisiensi birokrasi, mengurangi duplikasi program, dan mengalokasikan sumber daya pada mandat yang benar-benar penting serta mengingatkan kewajiban finansial negara anggota. Adapun PBB di bawah Guterres sudah melakukan sejumlah upaya reformasi tersebut dalam internal organisasi lewat Inisiatif UN80 sejak 2025. 

”Dengan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan dunia yang semakin dinamis, kita memerlukan PBB yang lebih efektif, lebih representatif, dan lebih dipercaya. Ini bukan hal yang mudah mengingat power politics, apalagi dari negara-negara besar, akan selalu mewarnai kiprah PBB di berbagai bidang kerjanya,” kata Rachmat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia Philips J Vermonte sepakat, situasi saat ini sangat rumit bagi PBB. banyak badan-badan di bawah PBB tetap bisa memberikan manfaat positif bagi pembangunan dunia, terutama bagi negara-negara berkembang.

Namun, masalah internal lain yang lebih mendalam juga sedang terjadi. Saat ini, sejumlah negara pemegang hak veto (P5), meliputi AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris, justru terlibat konflik. AS terlibat dalam perang dengan Iran, sementara Rusia melakukan invasi di Ukraina. 

Apalagi, Philips melanjutkan, kekuatan negara-negara anggota PBB berubah. Negara-negara yang baru merdeka saat PBB terbentuk kini lebih mapan. Masalah-masalah lain pun belum terselesaikan, seperti isu Palestina dan krisis iklim.

Tidak hanya itu, isu baru juga bermunculan, sebutlah pandemi Covid-19 dan perkembangan akal imitasi (AI). Dua isu ini bahkan menunjukkan peran atau keterlibatan lebih dari aktor nonnegara ketimbang PBB. Saat pandemi Covid-19, misalnya, negara-negara mengandalkan diri sendiri atau sektor swasta untuk membuat vaksin. Pengembangan dan pengaturan AI kini lebih digerakkan swasta.

”Pertanyaan pentingnya, apakah sekjen baru akan melanjutkan upaya reformasi? Situasi saat ini menyulitkan PBB karena mekanisme PBB saat dibuat tahun 1945 bukan untuk menghadapi tantangan seperti itu. Konstelasi orang-orang yang bisa ikut menyelesaikan masalah global bertambah. Jadi, PBB harus melakukan soul searching,” ucap Philips saat berada di New York, Jumat (25/9/2026).

Oleh sebab itu, lanjutnya, sekjen PBB harus memiliki kepemimpinan, kemampuan diplomasi, dan pemahaman mekanisme internal agar bisa efektif bekerja. Sekjen itu harus berkonsultasi serta melaksanakan mandat dari negara-negara anggota. 

Walakin, tanggung jawab untuk mereformasi PBB bukan hanya terletak pada sekjen, melainkan juga negara-negara anggota PBB. Reformasi PBB mustahil terjadi jika para anggota tidak ingin meningkatkan kapasitas dan relevansi organisasi.

”Sekjen tidak memiliki kekuasaan penuh seperti badan eksekutif, lebih pada simbol organisasi dan memengaruhi negara anggota ketika ada isu mendesak. Karena tantangannya berat, kita harus mengelola ekspektasi terhadap sekjen baru,” tuturnya.