Distribusi Bantuan Gaza Terus Makan Korban

NEW YORK, RABU — Distribusi bantuan di Gaza oleh lembaga yang dikendalikan Amerika Serikat-Israel terus memakan korban. Pola distribusi perlu diubah kembali ke pola yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Rabu (18/6/2025), warga Gaza yang mengantre bantuan kembali dibunuh tentara Israel. Ada 11 orang tewas dan 100 lain cedera akibat ditembaki tentara Israel kala orang-orang itu mengantre bantuan makanan.

Saat penembakan terjadi, ada ribuan orang sedang mengantre. Tiba-tiba, tentara Israel menembaki antrean itu.

Tidak cuma yang sedang mengantre makanan, tentara Israel juga membunuh warga Gaza di tempat lain. Dampaknya, sepanjang Rabu saja, total 30 warga Gaza tewas di tangan Israel. ”Distribusi makanan oleh aktor di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu berujung pada insiden yang memakan korban,” kata Thanos Gargavanis, ahli bedah trauma dan petugas darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Gaza.

Di Khan Younis pada Selasa, 59 orang tewas ditembaki Israel kala mengantre bantuan makanan. Selain itu, 2.000 orang lain cedera.

Dalam pernyataan militer Israel, Tzahal, penembakan di Khan Younis dibenarkan. Tzahal berkilah, ada kerumunan yang tidak bisa mereka kendalikan dekat truk. Kerumunan dan truk dinyatakan di dekat regu Tzahal yang sedang beroperasi di Khan Younis.

Gargavanis mengatakan, seluruh korban dari lokasi distribusi makanan datang dengan luka tembak. ”Hanya sejumlah kecil lainnya yang merupakan luka dari serpihan,” katanya.

Sejak Israel kembali meningkatkan serangan ke Gaza pada awal Maret 2025, sudah 5.194 warga Gaza tewas. Sebagian tewas saat mengantre bantuan.

Sejak AS-Israel memutuskan pengendalian distribusi bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai lembaga kemanusiaan sudah mengkritik. PBB berulang kali memperingatkan, distribusi sekarang tidak sesuai prinsip kemanusiaan. Distribusi juga tidak sesuai prinsip netralitas dan independen.

Truk dan karung tidak membantu warga. Malah menempatkan warga pada posisi berisiko.

PBB menyerukan pembatasan terhadap masuknya bantuan segera dicabut. Israel menolak seruan itu dan hanya mengizinkan bantuan dikirim lembaga yang dikendalikan AS.

Direktur Oxfam AS Scott Paul mengatakan, sistem distribusi bantuan di Gaza kini dianggap sebagai operasi militer. Pengirimannya tidak transparan dan punya pengalaman terbatas soal bantuan kemanusiaan.

Paling pokok, mereka tidak berkomitmen pada netralitas dan independensi. Buktinya, penerima bantuan dipilah-pilah.

”Ada perbedaan antara operasi logistik dan operasi keamanan serta operasi kemanusiaan. Truk dan karung tidak membantu warga. Malah menempatkan warga pada posisi berisiko,” katanya.

Pernyataannya terbukti dengan penembakan berulang oleh tentara Israel kepada pengantre bantuan. Cara distribusi yang buruk di tengah orang yang kelaparan parah membuat keadaan kacau balau.

Kantor Bantuan Kemanusiaan PBB, UN OCHA, menyebut masalah lain dari distribusi bantuan AS-Israel adalah jumlahnya amat sedikit. ”Satu-satunya cara mengatasi kondisi ini adalah dengan memasukkan bantuan secara berkelanjutan. Memasukkan sedikit demi sedikit tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Juru Bicara OCHA Olga Cherevko.

Kritik atas cara bantuan tidak hanya dari luar AS-Israel. Pensiunan marinir AS, Jake Wood, menolak jadi pimpinan Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Wood, yang berpengalaman mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke banyak negara, menilai GHF tidak sesuai prinsip kemanusiaan internasional.

Tujuan mereka hanya keuntungan. Mereka juga sulit dimintai pertanggungjawaban.

Kritik PBB juga dilontarkan karena terbukti ratusan orang tewas saat mengantre bantuan yang dibagikan GHF. PBB meminta pendistribusian dikembalikan ke PBB.

Israel menolak dan hanya mengizinkan GHF membagikan bantuan. Sementara untuk pengantaran, secara resmi, diserahkan kepada kelompok pensiunan tentara AS.

Wood bukan satu-satunya pensiunan tentara AS yang terlibat dalam distribusi bantuan ke Gaza. Sejumlah pensiunan tentara dan intelijen AS membentuk Safe Reach Solution, lembaga yang ditunjuk mengirim bantuan ke Gaza.

GHF dan Safe Reach Solution telah disetujui AS-Israel mendistribusikan bantuan ke warga Gaza. Titik bantuan sudah ditetapkan dan bantuan sudah disalurkan beberapa kali sejak Maret. Meski sudah berulang kali GHF membagikan bantuan, tetap saja ada kekacauan.

Pemilihan lokasi bantuan dikritik komunitas internasional. Pemilihan titik disebut menguatkan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusir warga Gaza.

Lokasi distribusi semakin lama semakin mendekati perbatasan Gaza-Mesir. Sejak lama, Netanyahu dan para pejabat serta banyak orang Israel mau warga Gaza meninggalkan wilayah itu lewat Mesir.

Netanyahu menyebutnya migrasi sukarela. Padahal, dengan pola distribusi bantuan GHF, warga mau tidak mau harus semakin mendekati perbatasan Gaza-Mesir.

Safe Reach Solution menyatakan, anggota tim mereka termasuk veteran berpengalaman dalam distribusi bantuan kemanusiaan. Pengalaman mereka dipadukan dengan pengalaman sosok lain.

Mantan Penasihat PBB untuk Distribusi Bantuan Kemanusiaan, Mark Millar, menyebut pelibatan paramiliter atau pensiunan tentara di organisasi keamanan justru berbahaya bagi distribusi bantuan. Kontraktor keamanan tidak punya simpati dan perspektif kemanusiaan. ”Tujuan mereka hanya keuntungan. Mereka mereka juga sulit dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Tidak cuma kelaparan, Gaza juga didera keterbatasan layanan kesehatan. ”Kami sedang berjalan di garis abu-abu yang sangat tipis antara mampu beroperasi dan lumpuh total, setiap hari,” kata Gargavanis.

Perwakilan WHO Palestina, Rik Peeperkorn, mengatakan, berbagai fasilitas medis di Khan Younis dipenuhi pasien. Padahal, banyak bangunan klinik dan rumah sakit di sana hancur diserang Israel.

Di sana tinggal RS Nasser masih beroperasi dan bisa menerima pasien baru. Sementara RS Al Amal yang dikelola Bulan Sabit Merah Palestina sudah tidak bisa menerima pasien baru walau masih bisa beroperasi. ”Rumah sakit berfungsi seminimum mungkin,” kata Peeperkorn.

Gaza pernah punya 37 rumah sakit, termasuk RS Indonesia. Kini, hanya 17 RS berfungsi terbatas dengan persediaan medis yang tidak pasti. (AP/AFP/REUTERS)