DKI Jakarta Targetkan Pengguna Transportasi Umum Naik di Tengah Rendahnya Minat Warga

JAKARTA, KOMPAS — Konektivitas layanan transportasi publik di Jakarta mencapai 91 persen. Namun, jumlah penggunanya baru 21 persen lebih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan jumlah pengguna 5-10 persen setiap tahun.

Transportasi publik di Jakarta paling komplet ketimbang daerah lain di Tanah Air. Transjakarta sudah menjangkau 91 persen luas wilayah dengan 1,3 juta penumpang harian. Tulang punggung angkutan umum Ibu Kota ini juga terintegrasi dengan MRT Jakarta dan LRT Jakarta, serta LRT Jabodebek (Jakarta Bogor Depok dan Bekasi) dan KRL.

Di balik konektivitas tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti jumlah pengguna yang baru mencapai 21 persen. Ia ingin setiap tahunnya ada kenaikan 5–10 persen pengguna harian, bukan parsial.

”Itulah yang menjadi target saya untuk bisa membuat Jakarta sebagai kota global. Kemudian, kemacetan berkurang banyak dan yang paling penting adalah kebiasaan orang naik transportasi publik menjadi lebih baik,” kata Pramono selepas pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan itu, politisi PDI-P ini juga memulai digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat. MRT Jakarta dan LRT Jakarta resmi menyusul Transjakarta yang lebih dulu menjalankan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Pramono dan Rano Karno.

Apa yang dilakukan mantan Sekretaris Kabinet itu juga berkaca dari pengalamannya naik angkutan umum setiap Rabu. Pemprov DKI Jakarta sejak pekan lalu mewajibkan pegawainya naik angkutan umum setiap Rabu.

Program tersebut ada dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Tujuannya sebagai contoh nyata kepada warga dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

Rabu ini, misalnya, Pramono naik Transjakarta dari rumah dinas di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng ke Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas. Dalam perjalanan, ia berdialog dengan warga disabilitas.

Warga ini tiga kali berpindah rute dari kediamannya ke tujuan akhir. Perjalanannya relatif lancar, tetapi belum semua halte ramah disabilitas.

”Ini bagian evaluasi membuat semua halte ramah disabilitas,” ujar Pramono. Ia juga mewanti-wanti semua pegawai untuk menjadi contoh. Bahkan, pejabat yang abai menggunakan angkutan umum akan dikenai sanksi, salah satunya tidak dilantik untuk mutasi atau promosi jabatan.

Pramono turut menyoroti ego sektoral sehingga Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas belum optimal sesuai tujuannya. Padahal, fasilitas di bangunan 12 lantai itu sangat bagus dan menawarkan pemandangan indah dalam pusat kota Jakarta.

”Kenapa belum bisa dilakukan. Menurut saya salah satu hal, sering kali ego sektoral. Saya minta jajaran untuk segera mempersiapkan. Nanti saya akan berbicara dengan Menteri Perhubungan supaya fasilitas yang sudah baik di tempat ini bisa terkoneksi LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL,” ucap Pramono.

Dukuh Atas ditata sebagai kawasan berorientasi transit sejak tahun 2020. Secara bertahap kemudahan pergantian antarmoda menyentuh Stasiun MRT Dukuh Atas, Stasiun KRL Sudirman, dan Stasiun KA Bandara BNI City melalui Terowongan Kendal, serta LRT Jabodebek lewat Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas.

Sementara itu, Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas menerapkan fungsi campuran. Lantai 1–4 sebagai area integrasi dan berbagai ritel ataupun UMKM, lantai 5–7 untuk area perkantoran, dan lantai 8–12 sebagai hotel atau penginapan.

Pramono menambahkan, masalah transportasi di Jakarta tidak mungkin bisa selesai tanpa memikirkan 3,5 juta komuter. Oleh sebab itu, layanan Transjabodetabek diperluas ke enam rute.

”Survei oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 menunjukkan kerugian dari kemacetan hampir Rp 100 triliun. Ini juga berdampak pada polusi, produktivitas orang bekerja turun sehingga kami benahi transportasinya,” ucap Pramono.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 mencatat kenaikan jumlah pekerja komuter sebanyak 180.000 orang sehingga jadi 7,31 juta orang jika dibandingkan Februari 2024.

Pekerja komuter adalah penduduk yang bekerja di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi dan pulang ke tempat tinggalnya pada hari yang sama.

Jumlah pekerja komuter itu mencakup 5,01 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja (145,47 juta orang). Akan tetapi, persentasenya terhadap total penduduk yang bekerja menurun 0,01 persen poin, dari 5,02 persen ke 5,01 persen.

Di sisi satunya, pekerja komuter pada Februari 2025 didominasi penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 80,83 persen. Namun, persentase ini turun 4,81 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Jika dilihat dari moda transportasi yang digunakan, sebagian besar pekerja komuter menggunakan kendaraan pribadi/dinas, yaitu 92,05 persen pada Februari 2025. Angka ini meningkat 0,77 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Sebaliknya, penggunaan transportasi umum menurun 1,17 persen poin dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 6,01 persen pada Februari 2025. Penggunaan transportasi daring (online) juga menurun 0,20 persen poin dari 0,92 persen pada Februari 2024 menjadi 0,72 persen pada Februari 2025.

Untuk moda transportasi lainnya, dalam hal ini termasuk jalan kaki/tidak menggunakan moda transportasi apa pun, naik 0,60 persen poin dari 0,62 persen pada Februari 2024 jadi 1,22 persen pada Februari 2025.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta Yusa C Permana menuturkan, meskipun angkutan umum mengalami berbagai perbaikan dan perluasan layanan, nyatanya masih belum cukup menarik minat masyarakat luas. Artinya, ada persoalan mendasar yang perlu dievaluasi secara obyektif atau bebas dari bias kepentingan.

”Data BPS mungkin hanya berbasis sampel, tetapi gambaran yang dihasilkan tetap valid untuk memahami tren. Fakta bahwa kendaraan pribadi masih jadi andalan menunjukkan permasalahan besar yang belum terselesaikan,” kata Yusa secara terpisah.

Yusa mencontohkan salah satu hasil survei menyebutkan bahwa 4 dari 5 orang menganggap angkutan umum tidak praktis. Hal ini sejalan dengan respons sebagian pegawai dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan wajib naik angkutan umum setiap Rabu.

Menurut Yusa, kritik seperti itu semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan ditanggapi negatif. Sebab, salah satu kendala utama adalah belum adanya sistem bank data terpusat mengenai mobilitas harian warga secara rinci hingga jam per jam.

Hal tersebut penting karena mobilitas bergantung pada waktu, bukan hanya rute. Sama halnya dengan kualitas layanan angkutan umum yang perlu dikaji lebih jauh.

”Bukan hanya berdasarkan survei kepuasan pelanggan eksisting, melainkan juga kepada mereka yang belum pernah menggunakan layanan (angkutan umum) agar bisa diketahui siapa saja yang masih bisa diajak berpindah moda,” kata Yusa.

Selain itu, perlu juga analisis biaya, baik untuk investasi jangka panjang maupun subsidi operasional tahunan. Tanpa analisis tersebut target peningkatan pengguna angkutan umum akan sulit dicapai.

Yusa mengatakan, pemerintah perlu memahami betul kebutuhan tahunan secara realistis. Dari pengadaan armada, perbaikan jalur, hingga pembangunan stasiun.

Ini selaras dengan mencermati pula perubahan demografi yang berdampak pada pola mobilitas. Sebagai contoh, pekerja informal yang jumlahnya meningkat. Mereka cenderung memiliki tujuan perjalanan ke banyak titik sehingga harus diakomodasi agar tak memilih kendaraan pribadi.

Isu krusial lainnya, lanjut Yusa, adalah kecepatan waktu perjalanan. Warga mempertimbangkan waktu tunggu, jumlah transit, dan durasi perjalanan. Apabila semuanya lebih lama dibandingkan kendaraan pribadi, otomatis angkutan umum bukan pilihan.

Oleh karena itu, wilayah penyangga (aglomerasi) juga harus ikut membangun jaringan internal. Jangan semua beban ditimpakan pada Jakarta.

Di sisi lain, penentuan tarif harus adil. Tidak terlalu murah dan menyamaratakan dengan tarif dalam kota agar tak membebani anggaran dan tetap mendukung pengembangan layanan.

”Pola pikir masyarakat juga harus dibentuk. Naik angkutan umum bukan simbol ketidakmampuan,” ujar Yusa.

Perubahan paradigma ini perlu digerakkan pemerintah secara konsisten. Dari promosi hingga amannya fasilitas dan layanan.