DPR Buka Gaji dan Tunjangan, Sejumlah Persoalan Baru Muncul

JAKARTA, KOMPAS — Dibukanya komponen gaji dan tunjangan anggota DPR menguak persoalan baru. Sejumlah tunjangan dinilai sama makna dan tujuannya. Komponen gaji dan tunjangan yang dibuka juga dinilai belum seluruhnya. Masih ada tunjangan, seperti tunjangan yang diberikan saat anggota DPR reses, yang belum dibuka ke publik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (6/9/2025), mengapresiasi respons DPR yang menjawab tuntutan 17+8 oleh publik. Tuntutan yang ada memang perlu direspons cepat karena menjadi kritik keras dari publik terhadap penyelenggaraan negara.

Kepada DPR, masyarakat menuntut transparansi anggaran, penghapusan tunjangan perumahan, dan menindaklanjuti anggota yang bermasalah. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025), Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan jawaban lembaga tersebut kepada publik.

Dasco menyatakan, pimpinan DPR mengadakan rapat bersama pimpinan fraksi, Kamis (4/9/2025) dan menyepakati enam poin. Salah satunya adalah terkait transparansi anggaran yang dilanjutkan dengan mengungkap detail penghasilan anggota DPR kepada awak media.

Dari yang dipaparkan, gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai Rp 65,59  juta per bulan setelah dipotong pajak. Penghasilan total atau take home pay yang diterima itu terdiri dari terdiri dari total gaji dan tunjangan yang melekat Rp 16,77 juta dan tunjangan konstitusional Rp 57,43 juta.

Penghasilan itu juga buah dari penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025 serta pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas seperti biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Selain itu, DPR memutuskan untuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

”Keputusan DPR menghapus tunjangan perumahan dan menyesuaikan besaran tunjangan lain patut diapresiasi. Apresiasi ini tentu untuk kesediaan DPR mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat, dan keberanian mereka untuk menghapus tunjangan perumahan yang memang menjadi sumber kemarahan publik belakangan ini,” kata Lucius.

Namun, dia menilai evaluasi dan pembenahan DPR tidak hanya sekadar memangkas sejumlah tunjangan. Lucius bahkan menganggap tidak ada penyesuaian yang terlalu signifikan karena masih ada sejumlah tunjangan yang dinilai tumpang tindih.

Tunjangan yang dianggap sama ini, antara lain, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan anggota DPR. Dari hasil rapat pimpinan DPR dan fraksi, masing-masing tunjangan ini senilai Rp 9,70 juta dan Rp 7,18 juta.

Selain itu, Lucius melihat tunjangan terkait peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan juga bermakna sama. Namun, dalam perinciannya, kedua bagian ini dibedakan, bahkan dengan nilai yang mencapai jutaan rupiah.

Tunjangan terkait Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan ini mencapai Rp 4,83 juta. Sementara itu, honorarium kegiatan dibagi menjadi tiga dengan nilai masing-masing mencapai Rp 8,46 juta.

”Ini, kan, tunjangan-tunjangan yang maknanya sama. Kenapa mesti menjadi jenis tunjangan yang berbeda, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan anggota DPR. Tunjangan terkait peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga tampak sama tujuannya, tetapi dibikin seolah-olah menjadi hal yang berbeda,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Lucius mengharapkan keseriusan DPR dalam mengevaluasi anggaran. Pembenahan yang dilakukan tidak hanya untuk menjawab tuntutan publik, tetapi benar-benar mengedepankan efektivitas anggaran yang berasal dari pajak rakyat.

”Kami mengharapkan, setelah respons awal DPR dengan penghapusan tunjangan perumahan dan pengurangan nominal tunjangan untuk jenis tunjangan lain, DPR akan kembali melakukan semacam pembenahan menyeluruh untuk jenis dan nominal tunjangan yang mereka terima,” lanjutnya.

Lucius juga menyoroti tunjangan komunikasi intensif yang didapatkan anggota DPR dengan nilai hingga Rp 20,03 juta. Selain mempertanyakan transparansi tunjangan itu, ia juga menyebut anggaran yang dikeluarkan menjadi tidak bermakna jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

”Banyak yang bertanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjungan sebesar itu? Kalau DPR dibilang tak cukup aspiratif, tunjangan komunkasi intensif itu jadi enggak bermakna,” ungkapnya.

Selain itu, masyarakat juga menanti transparansi terkait tunjangan reses, tunjangan aspirasi, hingga rumah aspirasi yang mendukung kinerja anggota DPR. Meskipun tidak diberikan setiap bulan, lanjut Lucius, para legislator ini juga mendapatkan tunjangan saat mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam waktu tertentu.

”Kunjungan ke dapil di atas ini belum termasuk kunker (kunjungan kerja) komisi dan kunker keluar negeri, ya. Jadi, dari kegiatan kunker dengan ragam jenisnya itu, pundi-pundi pendapatan anggota bisa jadi masih cukup banyak,” paparnya.

”Mestinya, pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal varian kunker-kunker ini beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing,” lanjut Lucius.

Informasi yang diperoleh Kompas dari salah satu mantan anggota DPR, memang ada biaya reses dan biaya untuk menyewa rumah guna difungsikan sebagai tempat menyerap aspirasi masyarakat. Biaya reses jumlahnya bisa mencapai Rp 400 juta untuk 10 hingga 15 kali kegiatan, sedangkan biaya untuk rumah aspirasi sekitar Rp 100 juta. Namun, biaya-biaya ini sama sekali tidak masuk ke anggota, tetapi sepenuhnya untuk kegiatan reses dan rumah aspirasi.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan melakukan transformasi DPR. Ke depan, DPR pun akan terus terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.

”Kami akan mengevaluasi. Kami berbenah diri. Kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” katanya.

Puan pun menyinggung soal pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif demi kepentingan bangsa. Puan memastikan DPR selalu membangun sinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

”DPR akan terus bersinergi dengan pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” tegasnya.