DPR Dukung Instruksi Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Puan Maharani mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghemat anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun. Anggaran negara memang seharusnya digunakan efektif untuk kesejahteraan rakyat.

”Efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Sebagai bagian dari itu, ada tujuh poin instruksi dari Prabowo. Salah satunya agar pemda mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Efisiensi anggaran kelak akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis.

Puan memastikan DPR akan memberikan dukungan terhadap kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo ini.

”Efektif dan harus dilakukan bersama-sama. Jadi, DPR dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan Presiden khususnya,” kata Puan.

Rencana efisiensi anggaran kementerian, lembaga, dan pemda berasal dari enam pos belanja operasional dan non-operasional. Pos belanja dimaksud meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Hal yang dikecualikan untuk masuk pos efisiensi anggaran adalah belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

”Jadi, memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung bahwa kemudian pemerintah, dalam hal ini Presiden, berharap di tahun 2025 APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Terkait instruksi Presiden itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya belum ada rencana untuk memangkas anggaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih mengacu pada program kerja yang direncanakan untuk tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 33,5 triliun (4,63 persen) dari total Rp 724,2 triliun (20 persen) anggaran pendidikan dalam APBN.

”Sementara kami masih menggunakan anggaran yang ditetapkan dan menggunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bermakna,” kata Mu’ti.

Sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Kemendikdasmen pada 2025 antara lain bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 18,59 juta siswa jenjang sekolah dasar dan menengah, pemberian bantuan afirmasi bagi 3.879 siswa dari daerah 3T atau daerah khusus dan siswa dari Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun.

Kemudian, pemberian tunjangan guru non-ASN berupa tunjangan profesi guru (TPG) bagi 392.802 guru, tunjangan insentif guru bagi 57.000 guru, dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi 28.892 guru, serta pendidikan profesi guru (PPG) bagi 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru pra-jabatan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Hal itu lantaran Presiden Prabowo menekankan seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah agar berhemat dan mengencangkan ikat pinggang.

Kementerian/lembaga dan pemda harus lebih selektif menggunakan anggaran negara. Anggaran harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung.

Menurut dia, penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas. Penghematan anggaran salah satunya kemungkinan akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai pada 6 Januari lalu.

Melalui penghematan anggaran, pos anggaran untuk program MBG akan bertambah sehingga mampu memperluas penerima manfaat. Dengan demikian, janji politik Presiden Prabowo itu dapat diimplementasikan lebih merata ke berbagai wilayah.

”Mungkin kita membutuhkan penambahan biaya sehingga hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ujar Prasetyo seusai melepas lawatan Presiden Prabowo ke India di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).