Kecemasan pada Guncangan Tatanan Global

Dunia tak lagi sama. Tatanan multilateral yang dibangun beberapa dekade terakhir sedang terguncang.

Promotor utama tatanan delapan dekade ini, Amerika Serikat, jadi salah satu kekuatan pengguncang. Dunia kebingungan memahami manuver AS di era Presiden Donald Trump.

Kebingungan, antara lain, lewat tarif bea masuk impor (BMI). Diumumkan pada 2 April 2025, Trump menyebut BMI sebagai cara membenahi perekomian AS yang sakit. Defisit perdagangan jasa, yang pada 2024 bernilai 1,2 triliun dollar AS, salah satu penyebab sakit itu.

BMI akan mengobati penyakit itu. Trump menyebut hari pengumuman itu sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) bagi perekonomian AS.

Sampai 8 April 2025, Trump berkeras AS tidak akan goyah dalam menerapkan tarif itu. Tahu-tahu, pada 9 April 2025, mendadak Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan sebagian BMI. Penundaan berlaku sampai 90 hari ke depan.

Lalu, pada 11 April 2025, Badan Perbatasan dan Cukai (CBP) AS mengumumkan lagi pengecualian BMI untuk 20 jenis komoditas. Pada 2024, Washington DC membayar 226 miliar dollar AS untuk 20 jenis komoditas itu.

Menteri Keuangan RI Sri memandang, dunia sedang berubah secara luar biasa. Dunia yang dibangun berlandaskan kerja sama internasional sedang terkikis. Dunia di masa depan tidak akan sama lagi. ”Institusi global kurang atau bahkan tidak efektif,” katanya di Jakarta pada 8 April lalu.

Apa mungkin tidak ada tatanan dunia karena setiap negara ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri.

AS, menurut Sri, tidak percaya pada tatanan yang ikut dibangun dan dijaganya itu. Ketidakpercayaan itu memicu kebingungan saat ini.

Trump, kata Sri, menjungkirbalikkan tatatan global. Tindakan Trump akan semakin berbahaya apabila negara-negara lain melakukan tindakan serupa.

Dewi Fortuna Anwar mengingatkan, sistem internasional menjadi pelindung negara-negara dari kesewenangan negara adidaya. Profesor riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengatakan, sistem dan norma internasional mengikat perilaku menyimpang, terutama dari negara kuat ke negara lemah.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga menyoroti indikasi pemimpin sejumlah negara lebih fokus pada kepentingan negaranya. Perhatian dan usaha mereka pada kerja sama multilateral menurun. ”Apa mungkin tidak ada tatanan dunia karena setiap negara ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri?” katanya seraya menyebut kondisi ini bisa membuat dunia terjerembab dalam kekacauan.

Kekuatan revisionis mencari ruang lebih besar, sebaliknya status quo melihat ini sebagai ancaman.

Bagi dosen Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, tindakan Trump adalah gejala transisi sistem internasional. Gejala itu telah ada sejak lama.

Trump hanya salah satu dari banyak gejala itu. Pandangan AS bahwa China bisa menjadi pengganggu dominasi AS telah ada sejak era presiden sebelumnya.

Di era Barack Obama, telah ada pandangan soal itu. Di era Joe Biden, perang dagang yang dipicu Trump pada 2018 tetap dilanjutkan. Biden membuat aneka pembatasan perdagangan AS-China. Bahkan, AS berusaha merintangi perdagangan sekutunya dengan China.

China, kata Shofwan, dianggap mengancam karena perkembangan pesat kekuatan ekonomi dan militernya. Pengaruh China menguat di Eropa, Afrika, dan Asia. ”Perimbangan kekuatan sudah bergeser. Kekuatan revisionis mencari ruang lebih besar, sebaliknya status quo melihat ini sebagai ancaman,” kata Shofwan yang mengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada FISIP UI itu.

Di saat yang sama, ada ketidakpuasan pada sistem ekonomi global. AS, sekalipun, menganggap sistem sekarang tidak mampu lagi menyediakan kesejahteraan.

AS dan sekutu serta mitranya menganggap, cuma China diuntungkan dengan sistem sekarang. Industri China berkembang pesat dan membuat negara itu jadi ”pabrik dunia”.

China menawarkan cara produksi yang jauh lebih efisien. Lewat subsidi puluhan miliar dollar AS per tahun, industri dan pihak berkepentingan di China meneliti dan mengembangkan produk baru. Jika teruji siap pakai, China memproduksi secara massal.

China memanfaatkan globalisasi yang, antara lain, menekankan pada rantai pasok global. Produksi satu barang melibatkan sistem lintas negara agar lebih efisien.

Sementara bagi banyak negara, globalisasi justru membawa dampak negatif. ”Di negara berkembang, ketimpangan semakin parah. Di negara maju, manufaktur yang tidak berkembang atau bahkan hilang menimbulkan kekosongan dan akhirnya memunculkan ketidakpuasan,” katanya.

Soal relasi AS-China, menurut Shofwan, pemicu masalahnya cukup banyak. Saling menaikkan BMI seperti sekarang cuma salah satunya. Ada isu Laut China Selatan sampai pengelolaan pelabuhan di Terusan Panama dalam ketegangan AS-China.

Meski begitu, Shofwan mengingatkan pentingnya bagi dunia untuk tidak pasrah pada relasi AS-China saja. Negara-negara harus aktif mencari jalan keluar di tengah persaingan sengit itu.

”Perdamaian bukanlah ilusi. Itu adalah pilihan yang layak jika kita bertindak dengan bijak,” kata Wang Huiyao yang mendirikan Center for China and Globalization (CCG). (AP/AFP)