Dwifungsi Tidak Kembali

Mengkhawatirkan kembalinya dwifungsi militer kurang tepat. Dwifungsi belum pergi ke mana-mana dari tanah air lebih dari setengah abad. Pernah mekar, sesekali menciut, tetapi belum pernah kabur.

Militer sudah aktif di sektor nonmiliter jauh sebelum Orde Baru bangkit. Sejarah awal militer RI tidak bercorak profesional. Kelahirannya dalam suasana perang revolusi kemerdekaan. Gairah profesionalisme militer justru bertumbuh di sebagian kalangan terbatas perwira pada masa Orde Baru, tetapi tidak pernah menjadi arus utama.

Dwifungsi itu eufemisme, atau istilah pemanis, untuk militerisasi kehidupan bangsa-negara. Ketika rasa manisnya habis, muncul istilah Multifungsi, yakni eufemisme untuk dwifungsi. Jadi, multifungsi itu eufemisme untuk eufemisme. Munculnya istilah-istilah pemanis itu upaya menutupi stigma, rasa salah, atau malu pada praktik militerisme.

Tidak semua militer menjelma menjadi militerisme. Di berbagai masyarakat demokratis, profesi militer sangat terhormat. Sumbangannya dihargai tinggi. Tanggung jawabnya berat. Wajarlah lembaga mereka mendapat dana besar. Barak dan fasilitas mereka hebat. Prajurit mereka digaji relatif tinggi sejak perekrutan pendidikan militer. Kinerja mereka profesional, begitu juga politikus sipilnya!

Lingkup kerja militer yang profesional berada di luar kehidupan masyarakat luas dan mutlak di bawah pemerintahan sipil. Mereka tidak menduduki jabatan pemerintahan atau usaha bisnis. Jika ada perkecualian, jumlahnya kecil dan lingkupnya terbatas. Jarang ada prajurit berseragam loreng berkeliaran di jalanan, pusat belanja, kampus atau konser.

Di Tanah Air kita sebaliknya. Sejak dwifungsi berjaya pertengahan abad lalu, militer menjadi primadona kehidupan sehari-hari masyarakat. Dwifungsi menjadi berita besar jika militer terlibat ledakan konflik politik atau skandal besar ekonomi. Padahal, selama berpuluh tahun dwifungsi hadir dalam corak keseharian tanpa nilai berita. Hal itu nyaris tidak berubah hingga kini.

Persoalan dwifungsi tidak sesempit aturan legal. Tidak cuma soal apakah perwira mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer jika diberi jabatan sipil. Atas nama komando teritorial, sejumlah gedung mewah di kawasan elite di banyak kota dijadikan markas militer. Sebelum 1965 sebagian tidak kecil dari gedung itu milik swasta.

Kini kehadiran markas militer itu menjadi bagian dari pemandangan kota yang dianggap normal dalam kesadaran publik selama tiga generasi.

Sama normalnya prajurit berlatih lari di jalan-jalan pusat kota. Berseragam loreng, mereka blusukan di kafe, mal atau tempat hiburan. Biasa saja jika ada warga berbaju loreng menerabas antrean panjang di depan loket dan minta dilayani terlebih dahulu. Atau jika ada yang naik transportasi umum dan turun di tempat tujuan tanpa membayar. Sebagian dari mereka menjadi ”beking” dalam sengketa antarwarga sipil.

Mengapa militer dipisah dari kehidupan masyarakat demokratis? Mereka diberi hak menggunakan kekerasan dan keterampilan untuk perang. Mereka punya akses amunisi berat, seperti yang membakar Jakarta bulan Mei 1998. Jika tidak dibatasi, hak istimewa itu mudah disalahgunakan dalam masyarakat di masa damai.

Walau sudah keluar dari dinas militer, orang yang pernah dididik disiplin militer tidak otomatis siap bekerja profesional di ranah nonmiliter. Mereka terbiasa memberi atau mematuhi komando. Mereka terbiasa berpandangan biner ”kawan atau lawan”. Mereka ditempa mengandalkan kekuatan fisik untuk bertempur, menaklukkan lawan perang dengan kekerasan. Bukan berdebat.

Kehidupan masyarakat sipil sebaliknya. Kegiatan mereka terpusat pada kerja sama, persaudaraan,  persaingan kerja, debat pemikiran, kreativitas seni atau transaksi pertukaran barang dan jasa. Istilah ”sipil” dipinjam dari civil, bermakna santun, adab atau madani. Dari istilah civil tumbuh istilah civilization atau peradaban.

Kehidupan sipil mestinya menjadi pusat kehidupan sosial, budaya dan berperikemanusian. Kehidupan sipil mestinya dijaga polisi profesional untuk mengatasi konflik antarwarga, dan dilindungi militer profesional untuk menghadapi ancaman militer (asing atau lokal). Maka polisi dan militer selayak berjarak dari berbagai wilayah kehidupan sosial yang rentan konflik kepentingan antar warga sipil, termasuk politik.

Tapi di negeri tercinta ini kehidupan sipil berpuluh tahun amburadul, diobrak-abrik militerisme. Dampaknya berlanjut hingga kini. Tak sedikit warga sipil bermental militeristik.

Apa jadinya jika tentara dan polisi kurang diberi insentif dan tidak dituntut ketat untuk menjadi profesional? Bagaimana jika gaji serta pensiun prajurit di bawah kebutuhan sehari-hari, sementara sebagian jenderal hidup berkelimpahan? Bagaimana jika tak ada jaminan mereka bisa menapak jenjang karir militer secara adil? Bagaimana mau menuntut mereka kembali ke barak, jika tak cukup barak yang memadai untuk profesi terhormat itu?

Tapi buat apa pendidikan militer dan barak yang bagus, jika karier para senior mereka bermuara pada jabatan manajer perusahaan, direktur lembaga sipil, atau birokrasi negara? Bukan prestasi militer. Bagaimana fokus meningkatkan kesiapan tempur jika tentara dibiarkan terbiasa berkeliaran dalam kehidupan sipil? Apakah dwifungsi tidak terpeleset jadi disfungsi? Anehkah jika di Timor Timur, Aceh dan Papua usaha pemecahan masalah secara militer tak pernah sukses?

Mengerahkan tenaga militer masuk birokrasi sipil atas nama dwifungsi jelas tidak sehat bagi demokrasi. Seburuk mendidik warga sipil dengan doktrin militer, atau mempersenjatai warga sipil dengan senapan api dengan semboyan dwifungsi sipil. Risikonya bisa sangat mengerikan.

Jika masyarakat diibaratkan tubuh manusia, militer ibarat obat yang bisa diandalkan jika tubuh terserang penyakit. Persediaan obat sangat penting, tetapi tidak untuk diminum sehari-hari bagi tubuh yang sedang sehat. Mengerahkan tenaga militer mengisi berbagai jabatan sipil di masa damai ibarat mengobral konsumsi obat antibiotika sehari-hari sebagai ganti air putih, nasi, ubi atau sagu.