Kesepakatan soal Program Nuklir Tak Tercapai, Iran Terancam Sanksi Berat

GENEVA, RABU — Perundingan mengenai program nuklir Iran membentur kebuntuan. Inggris, Perancis, dan Jerman mengancam penerapan kembali sanksi luas Perserikatan Bangsa-Bangsa pra-2015 jika jalan keluar tak disepakati hingga akhir Agustus ini.

Iran duduk di meja perundingan dengan Inggris, Perancis, dan Jerman atau dikenal sebagai E3, di Geneva, Swiss, Selasa (26/8/2025). Perundingan ini tanpa membuahkan hasil. Namun, baik Iran maupun E3 masih berupaya mencari solusi

”Perundingan di Swiss antara perwakilan Inggris, Perancis, dan Jerman dengan Iran berakhir tanpa hasil akhir,” kata seorang diplomat yang mengetahui perundingan itu secara anonim.

Perundingan di Geneva ini merupakan perundingan kedua setelah pada Juli lalu E3 dan Iran berunding di Turki. Ketika itu, pembicaraan berlangsung sejak berakhirnya perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni. Perang itu dipicu oleh serangan mendadak Israel ke Iran.

Sejak September 2024, Iran dan E3 sebetulnya sudah menggelar perundingan yang mencakup program nuklir Teheran dan sejumlah isu. Iran dan Amerika Serikat bahkan sudah menggelar lima putaran perundingan terkait dengan program nuklir Iran sebelum perang 12 hari.

Akan tetapi, serangan Iran pada Juni menggagalkan negosiasi dengan AS. Perang itu juga membuat Iran menangguhkan kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB atau Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pada 2015, merujuk Kompas.id edisi 25 November 2024, negara-negara besar dunia sepakat untuk mengurangi tekanan dan sanksi terhadap Iran terkait dengan program nuklir Teheran. Kompensasinya adalah Iran mengurangi sejumlah hal penting dalam program nuklir mereka.

Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 tersebut, Iran hanya dapat mempertahankan persediaan uranium yang diperkaya hingga 3,67 persen. IAEA bertugas melakukan inspeksi untuk memastikan Iran memenuhi komitmennya.

Perjanjian nuklir itu juga mencakup mekanisme penjatuhan sanksi berat jika ada tindakan Iran yang tidak sesuai komitmen terkait dengan pengawasan dan pengembangan nuklir mereka.

Akan tetapi pada 2018, semasa periode pertama kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS mengundurkan diri secara sepihak dari perjanjian tersebut. AS juga kembali menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran.

Tindakan AS itu membuat Iran melanjutkan program nuklir di luar kesepakatan semula. Sejak tahun 2021, Teheran mengurangi kerja sama dengan IAEA. Iran mulai mematikan perangkat pengawasan program nuklir dan melarang inspektur nuklir PBB mengunjungi situs nuklir mereka.

Pada saat yang sama, Iran menambah pasokan uranium yang diperkaya hingga mencapai 60 persen, jauh lebih tinggi dari 3,67 persen batasan pengayaan uranium yang disepakati pada 2015. Tingkat pengayaan itu, menurut IAEA, juga sudah mendekati kebutuhan untuk membuat hulu ledak nuklir.

Iran dituduh melanggar kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Kekhawatiran Eropa meningkat karena tindakan Iran memutus kerja sama dengan IAEA.

Iran tetap menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai.

Sejumlah perundingan kemudian digelar untuk membahas program nuklir Iran. Pada perundingan 2021, Teheran menawarkan sejumlah klausul, di antaranya adalah sanksi ekonomi dicabut sekaligus sebagai kompensasi pembatasan program nuklir Iran.

AS menolak penawaran Iran. AS bersikukuh pada pendirian bahwa pencabutan sanksi disesuaikan dengan kepatuhan Teheran pada kewajiban mereka (Kompas, 13/5/2024).

Kemudian, sejumlah perundingan kembali digelar pada 2024 antara E3 dan Iran. E3 dan AS pada awal tahun ini sepakat untuk menetapkan batas waktu akhir Agustus bagi penerapan mekanisme sanksi PBB dari kesepakatan 2015 jika Iran gagal memenuhi beberapa persyaratan.

Hal yang disyaratkan adalah kesediaan Iran melanjutkan negosiasi dengan AS mengenai program nuklirnya. Iran juga diminta memungkinkan inspektur nuklir PBB mengakses situs nuklirnya, dan mencatat lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya tinggi.

E3 kemudian menawarkan untuk menunda penerapan sanksi berat untuk waktu terbatas. Syaratnya, Iran membolehkan inspeksi oleh IAEA dan kembali terlibat dalam perundingan dengan AS.

Kepala IAEA Rafael Grossi dalam siaran televisi ”The Story with Martha MacCallum” di Fox News Channel pada Selasa mengatakan, tim inspektur PBB kembali ke Iran untuk pertama kalinya sejak perang dengan Israel pada bulan Juni.

Untuk bisa menunda penerapan sanksi, Dewan Keamanan PBB harus memperpanjang resolusi DK PBB tahun 2015 tentang kesepakatan nuklir tersebut. Resolusi DK PBB itu akan berakhir pada 18 Oktober mendatang.

Artinya, jangka waktu untuk bisa mengaktifkan mekanisme snapback akan berakhir pada bulan Oktober. Setelah itu, sanksi PBB akan dicabut secara permanen.

Saat periode kesepakatan berakhir, Jerman, Perancis, dan Inggris akan kehilangan kemampuan untuk menerapkan snapback sanksi PBB atas Iran. Namun, menurut Financial Times, Eropa sudah menyarankan untuk menunda tenggat tersebut.

Iran menolak saran perpanjangan tenggat oleh Eropa. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan, Teheran bekerja sama dengan sekutunya, China dan Rusia, untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

Hanya saja, perundingan mengenai upaya-upaya menghindari penerapan mekanisme sanksi baru tersebut gagal tercapai di Geneva. Diplomat sumber The Associated Press (AP) mengatakan, upaya akan terus dilakukan untuk mencari solusi menjelang tenggat E3 menerapkan mekanisme snapback dari kesepakatan nuklir Iran 2015.

Snapback berarti kembalinya sanksi PBB yang luas dan berlaku sebelum kesepakatan 2015. Sanksi PBB itu termasuk embargo senjata konvensional, pembatasan pengembangan rudal balistik, pembekuan aset, larangan perjalanan, dan larangan produksi teknologi terkait nuklir. Sementara Teheran memperingatkan akan melakukan tanggapan keras jika sanksi berat itu diberlakukan kembali.

Perundingan antara E3 dan Iran di Geneva juga berlangsung tegang karena Teheran geram atas pengeboman fasilitas nuklirnya pada Juni lalu oleh AS dan Israel. Secara tak terduga, Rusia dan China yang juga merupakan pihak dalam kesepakatan nuklir mengedarkan rancangan resolusi kepada 15 anggota dewan pada hari Minggu. Rancangan itu mengusulkan perpanjangan kesepakatan nuklir hingga 18 April 2026.

Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang menghadiri pembicaraan dengan E3, menulis di X, ”Sudah waktunya bagi trio Eropa untuk membuat pilihan yang tepat dan memberi waktu serta ruang bagi diplomasi.”

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei kepada TV pemerintah setelah pembicaraan berakhir menyatakan, ”Telah diputuskan bahwa kontak di antara kedua belah pihak akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang.”

(AP/AFP/Reuters)