Efisiensi Anggaran yang Mengetatkan Ikat Pinggang Pegawai

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengunggah perjalanannya dari kediamannya di Bogor ke kantornya di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Bukan menggunakan mobil dinas berpatwal, kali ini kereta komuter yang ditumpangi.

Perjalanan dari rumah ke stasiun ditempuh dengan taksi daring. Menggunakan kereta komuter listrik yang berangkat pukul 06.28 dari Bogor, Bima tiba di Stasiun Juanda, Jakarta, dan melanjutkan berjalan kaki ke kantor Kemendagri. Bima pun mencatat sekitar 1 jam 50 menit waktu tempuhnya dan biaya yang dikeluarkan Rp 6.000 untuk kereta komuter dan Rp 31.500 untuk taksi daring dalam tes perjalanan tersebut.

Tak sampai 24 jam, lebih dari 16.600 tanda suka diperoleh. Tanggapan masyarakat pun ramai.

Banyak yang mengapresiasi. Banyak pula yang mengingatkan supaya hal ini tak hanya sekali dilakukan untuk keperluan konten media sosial. Seperti akun @trilionotesaham yang menuliskan, ”Kalo udah gini, ya wajib konsisten ya, Pak. Jangan cuma coba-coba doang. Kalo perlu, ga usah dikontenin. Biar rakyat yang paparazzi dan jadi saksi kalo bapak mulai konsisten naik transum.”

Banyak pula yang mengajaknya untuk pulang menggunakan kereta komuter. Bukan rahasia, jam pulang kerja, kereta komuter dari Jakarta ke arah Bogor terasa lebih padat, apalagi tubuh-tubuh penumpangnya pun sudah lelah. ”Tinggal konten pulang kerjanya, Pak, jam 16.00 ke atas lah,” tulis akun @dhikarys.

Menjawab respons sejumlah warganet itu, Bima Arya saat dihubungi, Jumat (7/2/2024) pagi, mengatakan, selama waktu dan jadwal rutinitasnya sebagai pembantu Presiden memungkinkan untuk menggunakan moda transportasi massal, dirinya akan memprioritaskannya alih-alih menggunakan kendaraan dinas atau mobil pribadi.

Harapan supaya para pejabat lain mengikuti langkah ini pun tak kurang-kurang disampaikan warganet. Mereka pun berharap dengan merasakan transportasi umum, kebijakan pemerintah bisa semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Tak hanya Bima Arya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun terpantau mencoba menggunakan MRT. Namun, di Kabinet Indonesia Maju, sudah ada menteri yang cukup konsisten menggunakan kendaraan umum.

Muhadjir Effendy yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta di masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerap terpantau menumpangi MRT, bahkan bus Transjakarta. Untuk kendaraan sehari-hari, dia tak menggunakan mobil mewah seperti pejabat umumnya, tetapi Toyota Innova.

Saat masih menteri, Muhadjir tinggal berjalan kaki dari rumah dinas di kawasan Widya Chandra, Jakarta, ke depan Markas Polda DKI untuk naik MRT. Dia kemudian turun di perhentian MRT Bundaran HI dan melanjutkan berjalan kaki ke kantor Kemenko PMK.

”Itu hampir tiap hari. Kalau Jumat, saya naik sepeda, terus lanjut olahraga bersama ASN di kantor. Biar sehat,” ujarnya kepada Kompas, Kamis (6/2/2025).

Bila sedang terburu-buru, bus Transjakarta bisa menjadi pilihan. Dari halte di Jalan MT Haryono, dia bisa langsung turun depan kantornya di Jalan Merdeka Barat.

Namun, Muhadjir kerap sungkan ketika ada yang mengenalinya di transportasi umum. ”Kalau sudah kenal baik, malah ngajak foto-foto, terutama mantan mahasiswa saya yang sekarang di Jakarta dan juga ternyata penggemar MRT juga,” ujarnya sembari terkekeh.

Ketika tak ada yang mengenalnya, Muhadjir menikmati kemerdekaan sebagai orang biasa. ”Saya ingin kumpul dengan (warga) yang lain. Kalau enggak sering bersama masyarakat, seperti lagu apa dulu itu, kita bisa kesepian di tengah keramaian,” tambahnya.

Kini, Muhadjir menjadi penasihat khusus Presiden untuk urusan haji. Dari kediaman pribadinya di Pondok Labu menuju kantor sementaranya di Kebon Sirih, terkadang Muhadjir menggunakan MRT dari Stasiun Fatmawati sampai Bundaran HI dan melanjutkan dengan jalan kaki serta lain waktu menggunakan kendaraan Toyota Innova-nya.

Pemangkasan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memang membuat semua kementerian/lembaga perlu mengencangkan ikat pinggang. Ada pejabat yang mulai mengencangkan ikat pinggang. Namun, ada pula yang malah mengetatkan ikat pinggang karyawannya atau aparatur sipil negara (ASN) alih-alih mengurangi fasilitas dan tunjangan para pejabat.

Karyawan salah satu lembaga penyiaran milik pemerintah pun menceritakan, bus angkutan karyawan di tempatnya terakhir beroperasi, kemarin. Setelahnya, karyawan harus mencari alternatif lain.

Hal ini tentu akan menjadi masalah baru, mulai dari tambahan biaya transportasi sampai menambah beban kepadatan transportasi umum. Bila karyawan memilih menggunakan kendaraan pribadi, masalah baru akan muncul, mulai dari kepadatan lalu lintas yang akan bertambah sampai tidak memadainya tempat parkir di kantor kementerian/lembaga.

Bus karyawan yang digunakan 30-an orang akan lebih efektif ketimbang mobil mewah pejabat yang hanya digunakan satu orang saja.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto pun hanya menginstruksikan pemangkasan anggaran di pengeluaran, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.

Secara keseluruhan, penghematan anggaran diharap bisa mencapai Rp 306,69 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Untuk itu, semua pimpinan kementerian/lembaga harus segera mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusinya masing-masing. Pemangkasan anggaran ini harus rampung dan dibahas dengan mitra komisi di DPR pada 14 Februari 2025.

Di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Menteri Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan instruksi Presiden ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi pun bersemangat untuk melaksanakan instruksi tersebut dengan tetap menjunjung etos kerja yang tinggi. Target yang telah disusun pun tidak akan berubah meskipun anggaran berkurang.

Menurutnya, efisiensi anggaran menuntut kementerian untuk bekerja inovatif. Tugas-tugas untuk menarik investasi dapat dilakukan secara virtual. Pihaknya juga akan mengoptimalkan pendekatan dengan mengundang investor dibandingkan mendatangi investor ke luar negeri.

"Kan banyak caranya lah untuk meyakinkan mereka. Menurut saya, saya sih tetap yakin bahwa target yang direncanakan akan tercapai," tutur Rosan.

Ia tidak menampik maupun membenarkan bahwa kebijakan efisiensi kerap dikeluhkan oleh ASN. Rosan hanya mengajak jajaran ASN di kementerian yang dipimpinnya untuk bekerja semaksimal mungkin. "Saya bilang, kita dengan (anggaran) yang ada, ya kita kerja saja dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penghematan di Kemenkes salah satunya dilakukan pada item perjalanan dinas. Budi bahkan berencana menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan dinas. Ia pun meminta pejabat eselon I untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas, tidak menggunakan pesawat kelas bisnis seperti sebelum ada efisiensi anggaran.

"Kalau menterinya di ekonomi, kan nggak enak yang (lain) di kelas bisnis. Kita pakai Citylink aja biar lebih murah," katanya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, efisiensi di kementerian/lembaga memang mutlak diperlukan. Kondisi keuangan negara tanpa investasi yang signifikan dan pajak yang karut marut mengharuskan pemerintah untuk berhemat.

Namun, penghematan semestinya dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan salah satu golongan ASN. “Jangan hanya fasilitas untuk ASN golongan menengah yang dihilangkan, fasilitas untuk ASN golongan atas juga harus diefisienkan,” kata dia.

Contohnya, lanjut Agus, mengganti fasilitas mobil mewah dengan mobil yang lebih sederhana, seperti mengganti dari Toyota Camry menjadi Toyota Avanza. Hal itu memungkinkan untuk dilakukan karena umumnya kendaraan dinas merupakan sewaan. Tunjangan bahan bakar untuk mobil dinas juga seharusnya dihapuskan.

Menurut Agus, saat ini implementasi efisiensi anggaran justru memunculkan ketidakadilan di antara golongan ASN yang berbeda. ASN golongan menengah menanggung dampak efisiensi yang lebih berat ketimbang golongan atas. Hal ini tentu akan memicu penurunan semangat kerja, padahal mereka berperan krusial dalam menunjang pekerjaan di kementerian/lembaga masing-masing.

Apalagi, mereka juga akan kehilangan sebagian tambahan pendapatan mengingat perjalanan dinas dikurangi, begitu pula rapat-rapat di luar kantor. Artinya, uang tambahan yang biasa didapatkan akan hilang. “Bagi ASN golongan menengah bawah, tambahan itu sangat penting untuk menyambung hidup,” ujar Agus.

Dihubungi terpisah, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan hal senada. Menurut dia, efisiensi anggaran mestinya dilakukan secara adil di semua jenjang. Penghematan jangan hanya menyasar pegawai tingkat bawah karena dapat mengakibatkan kecemburuan. Apalagi, fasilitas yang diperoleh pimpinan tidak ada yang berkurang.

"Kalau mobil jemputan ditiadakan, seharusnya mobil dinas untuk pimpinan juga dihentikan. Bahkan bila perlu semua diwajibkan menggunakan transportasi umum. Mobil dinas cukup di level presiden, wakil presiden, dan menteri," kata Trubus.

Lebih jauh, lanjutnya, inovasi yang dilakukan Prabowo dapat mengubah pola pikir penggunaan anggaran negara. Anggaran dapat lebih diefisienkan, mengingat selama ini ada kecenderungan penggelembungan dari pengajuan anggaran. Dengan demikian, celah korupsi bisa dikurangi sehingga anggaran dapat dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.