Ekonomi Belum Pulih, Keyakinan Masyarakat Terkikis

JAKARTA, KOMPAS — Meski berada di zona optimistis, indikator keyakinan konsumen turun secara tahunan dan terendah dalam tiga tahun terakhir. Ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2025 berjalan di tempat, seiring berlanjutnya pelemahan daya beli masyarakat.

Hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada Juni 2025 menemukan, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di zona optimistis atau di atas level 100, yakni 117,8.

Kendati lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, IKK Juni 2025 jauh lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 133,8. Bahkan, IKK itu terendah dalam tiga tahun terakhir sejak posisi September 2022 yang sebesar 117,2.

Dilihat dari tingkat pengeluarannya, optimisme paling rendah terdapat di kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 1 juta-Rp 2 juta, yakni sebesar 108,7. Tingkat keyakinan kelompok itu menurun secara bulanan ataupun tahunan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, data itu sejalan dengan indikator sektor riil lain terkait pendapatan dan belanja domestik yang stagnan secara agregat. Ini juga mencerminkan tajamnya pelemahan daya beli di kelas bawah-menengah.

”Kita belum bisa terlalu berharap ada pemulihan belanja domestik pada triwulan II-2025. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 juga diperkirakan masih stagnan. Di sisi lain, sebenarnya masih ada ’amunisi’ di segmen menengah-atas yang kini lebih banyak tersimpan di instrumen investasi,” katanya, Jumat (11/7/2025).

Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 4,87 persen secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2024 yang mencapai 5,11 persen. Sejalan dengan itu, konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan pun melambat, dari 4,91 persen pada triwulan I-2024 menjadi 4,89 persen pada triwulan I-2025.

Likuiditas di tangan masyarakat masih berpotensi melemah sehingga memengaruhi belanja.

David menjelaskan, kondisi itu juga tampak dari melemahnya sektor padat karya serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam dua tahun terakhir. Artinya, segmen masyarakat yang paling terdampak pendapatannya adalah buruh pabrik, pemilik tenan kecil, dan pedagang kecil lainnya.

Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, yakni tren ekonomi global yang melemah dan meningkatnya kompetisi di pasar domestik, baik antara produk dalam negeri maupun dengan produk impor. Lalu, perubahan struktural dari sisi preferensi belanja masyarakat yang cenderung defensif pun turut berpengaruh.

”Likuiditas di tangan masyarakat masih berpotensi melemah sehingga memengaruhi belanja dan tentunya berpengaruh pada sektor usaha yang berfokus di permintaan domestik. Tanpa percepatan belanja pemerintah atau penerimaan ekspor, pertumbuhan ekonomi bisa stagnan,” ujar David.

Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya memastikan belanja yang efektif dan efisien untuk memulihkan belanja domestik. Salah satunya dengan memastikan program yang memiliki efek berganda ke sektor-sektor prioritas, seperti sektor padat karya, agar dapat mendorong pertumbuhan upah di segmen bawah-menengah.

Selain IKK, indeks kondisi ekonomi saat ini pun turut terpukul. Salah satunya, indeks ketersediaan lapangan kerja justru terjebak di zona pesimistis selama dua bulan beruntun, yakni 95,7 pada Mei 2025 dan 94,1 pada Juni 2025.

Dilihat dari tingkat pengeluarannya, masyarakat dengan pengeluaran Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan tercatat paling pesimistis. Indeks kondisi ekonomi mereka tercatat 96,2 dan indeks ketersediaan lapangan kerja di level 87,3. Kondisi ini sudah terjadi sejak April 2025.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, indeks ketersediaan lapangan kerja yang selama dua bulan berturut-turut berada di bawah angka 100 menandakan kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sehat.

Tidak mengherankan jika di sejumlah daerah muncul cerita, mulai dari sarjana teknik sipil yang bekerja sebagai pengojek daring, lulusan ilmu komunikasi yang menjadi asisten rumah (ART), hingga magister ekonomi yang menjadi pramusaji.

Seperti diberitakan Kompas, ribuan warga mengantre di Balai Kota Jakarta demi kuota 1.023 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di 239 kelurahan. Setidaknya, terdapat 7 sarjana dari 127 pelamar PPSU di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, yang memperebutkan satu posisi petugas PPSU (Kompas.id, 9/7/2025).

”Ini bukan hanya cerita personal, melainkan menandakan labor misallocation akut, ketika tenaga kerja dengan kompetensi tinggi gagal mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilannya. Fenomena ini menurunkan produktivitas nasional,” kata Achmad.

Artinya, rakyat memakan tabungannya untuk bertahan hidup, ibarat petani yang memakan bibit di musim paceklik. Memuaskan lapar sesaat, tetapi membunuh harapan panen berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, dari 9,34 persen pada Februari 2023 menjadi 13,89 persen pada Februari 2024. Ini menunjukkan, lulusan perguruan tinggi yang menganggur bertambah.

Alhasil, perekonomian nasional bergerak seperti mobil mewah dengan ban kempis. Artinya, tetap berjalan, tetapi tidak optimal dan menghabiskan energi berlebih. Dalam jangka panjang, struktur ekonomi seperti ini akan menurunkan potensi pertumbuhan serta membuat RI terjebak dengan status negara berpendapatan menengah (middle-income trap) permanen.

Jika kondisi ketenagakerjaan tak kunjung membaik, pertumbuhan ekonomi akan terancam menurun dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Krisis lapangan kerja dan penghasilan yang sempit akan mengakibatkan konsumsi anjlok sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.

Ditambah lagi, kenaikan konsumsi masyarakat sejalan dengan penurunan rasio tabungan dan kenaikan rasio cicilan pinjaman. Konsumsi masyarakat meningkat dari 73,9 persen menjadi 75,1 persen, sedangkan rasio tabungan turun dari 16,5 persen menjadi 14,1 persen. Sementara itu, rasio cicilan pinjaman naik, dari 9,6 persen menjadi 10,8 persen.

”Artinya, rakyat memakan tabungannya untuk bertahan hidup, ibarat petani yang memakan bibit di musim paceklik. Memuaskan lapar sesaat, tetapi membunuh harapan panen berikutnya,” ujar Achmad.

Menurut dia, apabila lapangan pekerjaan kian menyempit dan penghasilan stagnan, konsumsi masyarakat akan anjlok dan pertumbuhan ekonomi pun melambat.

Selain itu, kondisi lapangan kerja formal yang kian menyempit mengakibatkan struktur ekonomi semakin bergeser ke sektor informal. Ini membuat rasio pajak turun sehingga negara kehilangan potensi pemasukan fiskal. Masyarakat pun berisiko kehilangan jaminan sosial dan perlindungan upah minimum.

Oleh sebab itu, Achmad mengatakan, pemerintah sebaiknya mengubah orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan angka menjadi pertumbuhan berkualitas berbasis lapangan kerja. Langkah ini juga perlu didukung dengan investasi di sektor padat karya berteknologi menengah.