Ekonomi Terpuruk, Iran Harap-harap Cemas Menanti Sanksi PBB

DUBAI, SABTU — Seolah belum cukup, ketika perekonomian Iran sedang terpuruk, situasi memburuk, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberlakukan snapback atau pemberlakuan kembali sanksi atas program nuklir Teheran. Langkah itu diambil seiring diplomasi terkait program nuklir Iran yang mandek.

Dewan Keamanan (DK) PBB menolak usulan Rusia dan China agar menunda snapback, Jumat (26/9/2025) waktu setempat. Kedua sekutu Iran itu sebelumnya meminta agar sanksi ditunda hingga April 2026. Namun, hanya empat suara terkumpul.

Kegagalan itu akan membuat DK PBB resmi memberlakukan snapback pada Sabtu (27/9/2025) pukul 20.00 waktu setempat atau Minggu pukul 07.00 WIB. Perancis, Jerman, dan Inggris (E3) mengusulkan mekanisme itu sejak bulan lalu.

”Keputusan itu tidak adil, tidak jujur, dan ilegal,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyusul keputusan terbaru DK PBB. Ia menyatakan kekecewaannya di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat.

Menurut negara-negara Barat, Iran tidak mematuhi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Teheran terkesan membatasi pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) setelah perang Iran-Israel yang didukung Amerika Serikat sempat meletus, Juni lalu. Negosiasi antara Iran-Amerika Serikat dan Iran-E3 juga buntu.

Snapback mengacu pada mekanisme untuk memberlakukan ulang sanksi internasional kepada Iran tanpa pemungutan suara baru di PBB. Sanksi kepada Iran sempat dicabut setelah JCPOA berlaku pada 2015. Pemberlakuan snapback mencakup antara lain larangan kerja sama dengan entitas yang terlibat pengembangan program nuklir Iran, pembekuan aset Iran di luar negeri, serta embargo senjata ke Iran.

Meski demikian, sanksi itu tidak serta-merta berlaku. Negara-negara anggota PBB mesti memperbarui undang-undang agar sesuai. Resolusi DK PBB bersifat mengikat, tetapi sering terabaikan. China dan Rusia kemungkinan besar tidak akan mematuhinya.

Namun, dengan berlakunya snapback, Uni Eropa dapat kembali mengenakan sanksi terpisah kepada Iran. Sejak mundur dari JCPOA pada 2018, AS telah memberlakukan sanksi sendiri, termasuk desakan agar negara lain tidak membeli minyak Iran.

”AS telah mengkhianati diplomasi, tetapi E3-lah yang menguburnya. Kekacauan ini tidak terjadi dalam semalam. Baik E3 maupun AS secara konsisten telah salah mengartikan program nuklir damai Iran,” tutur Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

IAEA, Jumat, menyatakan, telah melanjutkan inspeksi di Iran pada pekan ini. Mereka memeriksa situs nuklir kedua Iran. Sebelumnya, pengawas IAEA telah memeriksa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr selama 27-28 Agustus 2025.

Pezeshkian mengatakan, Iran tidak akan membalas sanksi tersebut dengan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, seperti Korea Utara. Akan tetapi, ia memperingatkan, ada kekuatan-kekuatan yang sedang mencari ”alasan dangkal untuk membakar kawasan tersebut”.

Pada Sabtu, Iran memanggil para duta besarnya yang berada di Perancis, Jerman, dan Inggris. Menurut kantor berita IRNA, Teheran ingin membahas situasi menjelang penerapan sanksi.

Kelsey Davenport, pakar nuklir di Asosiasi Pengendalian Senjata di Washington, berpendapat, Iran mesti tetap berhati-hati dalam melangkah. ”Dalam jangka pendek, langkah mengasingkan IAEA meningkatkan risiko salah perhitungan. AS atau Israel dapat menggunakan kurangnya inspeksi sebagai dalih untuk serangan lebih lanjut,” katanya.

Jumat lalu, saat berpidato dalam sesi debat umum, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak agar snapback tidak ditunda. Israel juga mengisyaratkan bersedia kembali menyerang situs nuklir Iran.

Menurut Davenport, AS tampaknya merasa unggul setelah perang Iran-Israel. Alhasil, Washington merasa bisa menunggu Iran untuk kembali ke meja perundingan. ”Mengingat pengetahuan yang dimiliki Iran, mengingat material yang masih ada di Iran, asumsi itu sangat berbahaya,” ujar Davenport.

Iran masih menyimpan cadangan uranium yang telah diperkaya hingga kemurnian 60 persen. Jika mencapai 90 persen, Teheran bisa membuat senjata nuklir.

Menurut International Crisis Group, Iran juga terlihat meremehkan snapback karena telah belajar mengatasi sanksi AS. Terlepas dari itu, kebijakan snapback tidak mudah dibatalkan karena memerlukan konsensus di Dewan Keamanan PBB.

”Hal ini kemungkinan akan memperparah kelesuan ekonomi Iran yang sudah tertaih-tatih melawan inflasi, mata uang, dan masalah infrastruktur yang semakin dalam,” bunyi laporan lembaga itu.

Snapback dapat semakin menekan ekonomi Iran karena membatasi akses Iran ke fasilitas perbankan dan keuangan. Saat ini, rakyat Iran kebingungan untuk bertahan hidup seusai perang pada Juni 2025. Inflasi melonjak, sedangkan nilai mata uang rial mencapai rekor terendah.

Pemerintah Iran mencatat inflasi tahunan mencapai 34,5 persen pada Juni lalu. Badan Pusat Statistik Iran melaporkan, harga bahan pangan pokok naik 50 persen dalam periode yang sama. Kenyataan di pasar lebih buruk. Harga beras, contohnya, naik rata-rata 80 persen.

”Setiap hari saya melihat harga keju, susu, dan mentega yang semakin tinggi. Saya tidak bisa mengabaikannya dari daftar belanja karena anak-anak saya masih terlalu kecil,” keluh Sima Taghavi di sebuah toko swalayan, Teheran, Sabtu.

Di sisi lain, warga juga trauma dan khawatir akibat perang Iran-Israel. Media lokal melaporkan, semakin banyak warga berobat ke psikolog seusai perang. Dr Sima Ferdowsi, psikolog klinis dan profesor di Universitas Shahid Beheshti, mengatakan, situasi ekonomi dan tekanan psikologis akibat perang membuat masyarakat kelelahan dan demotivasi.

”Jika situasi ekonomi ini terus berlanjut, akan ada konsekuensi sosial dan moral yang serius. Orang mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan dalam keadaan normal demi bertahan hidup,” ujar Ferdowsi.

Protes nasional bergelora di Iran beberapa tahun terakhir. Rakyat marah atas kondisi ekonomi, ketimpangan jender, dan pemerintahan teokrasi. Protes terbaru terjadi pada 2022. Waktu itu, warga marah karena Mahsa Amini, seorang perempuan muda, tewas setelah ditahan oleh polisi karena diduga tidak mengenakan jilbab sesuai ketentuan.

Dalam menanggapi protes-protes sekaligus perang pada Juni lalu, Pemerintah Iran mengeksekusi mati ribuan tahanan. Kecepatan eksekusi itu melampaui kecepatan eksekusi sejak tahun 1988, yakni ketika Iran menghukum mati ribuan orang pada akhir perang Iran-Irak.

Kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) dan Pusat Hak Asasi Manusia Abdorrahman Boroumand di Iran (The Center) memperkirakan, jumlah orang yang dieksekusi mencapai lebih dari 1.000 orang pada 2025. Jumlah bisa lebih tinggi karena laporan Iran tidak lengkap. (AP/AFP/REUTERS)