Perlu Enam Bulan Bersihkan Selat Hormuz dari Ranjau

WASHINGTON DC, KAMIS — Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan butuh waktu enam bulan untuk membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz. Kantor berita AFP, Kamis (23/4/2026), menyebutkan, informasi tersebut dilaporkan The Washington Post edisi Rabu, merujuk pada pertemuan tertutup Komite Angkatan Bersenjata di Kongres AS.

Presiden AS Donald Trump, Kamis, menyebutkan, penyapu ranjau AS sedang membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz saat ini dengan level ”tiga kali lipat”. Ia juga memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak kapal apa pun yang meletakkan ranjau di perairan Selat Hormuz.

Para anggota Kongres mendapat informasi dari Dephan AS (Pentagon), Iran diperkirakan memasang sekurangnya 20 ranjau laut di sekitar Selat Hormuz. Beberapa ditambatkan dan dikendalikan dengan teknologi sistem pemosisian global (GPS) sehingga sulit dideteksi.

”Penutupan Selat Hormuz selama enam bulan tidak bisa diterima oleh Departemen Perang,” kata juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam keterangan tertulis kepada Kongres.

Parnell mengatakan, pemberitaan The Washington Post didasari laporan rahasia dan tertutup. Sebagian besar informasi yang dipublikasikan disebut Parnell sebagai data yang salah.

Korps Garda Revolusi Iran sudah memperingatkan ada ”zona bahaya” seluas 1.400 kilometer persegi karena adanya ranjau laut. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan, Teheran tidak akan membuka Selat Hormuz selama AS masih menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhannya.

Iran memblokade perairan vital itu sejak perang pecah pada 28 Februari 2026. Iran sempat membuka sebentar Selat Hormuz saat gencatan senjata dua pekan, tetapi kemudian menutupnya kembali setelah AS tidak mencabut blokade.

Selat Hormuz menjadi salah satu titik panas dalam perundingan damai Iran-AS. Salah satu usulan perdamaian dari Iran dalam perundingan dengan AS yang memulai agresi adalah pengelolaan bersama Selat Hormuz oleh Iran dan Oman.

Risiko keamanan dan bahaya ranjau laut membuat perusahan jasa pengiriman dan asuransi menolak memberi jaminan bagi kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Juru bicara perusahaan kapal niaga Jerman, Hapag-Lloyd, pekan lalu meminta kepastian rute pelayaran aman di Selat Hormuz karena kekhawatiran bahaya ranjau laut.

Ketika Selat Hormuz sempat dibuka Iran untuk pelayaran umum saat awal gencatan senjata, tidak banyak kapal niaga yang melintas. Banyak kapal niaga khawatir terhadap bahaya ranjau laut.

Pada awal April, Angkatan Laut AS mengklaim kapal perang mereka melintasi Selat Hormuz dan memulai operasi pembersihan ranjau. Keterangan tersebut dibantah Korps Garda Revolusi Iran yang mengancam menenggelamkan kapal perang yang memaksa melintasi Selat Hormuz.

Adapun Inggris bersama Perancis mengadakan pertemuan perencana militer dari 30 negara sejak Rabu (22/4/2026) untuk membahas upaya pengamanan Selat Hormuz dan pembersihan ranjau laut. Inggris-Perancis menekankan, pengamanan Selat Hormuz yang mereka gagas sepenuhnya bersifat defensif dan hanya akan dikerahkan setelah perdamaian abadi di kawasan itu disepakati.

Misi multinasional ini independen dengan tujuan melindungi kapal dagang, meyakinkan operator pelayaran komersial, dan melakukan operasi pembersihan ranjau.

Laman Politico, Kamis, mengungkapkan, Angkatan Laut Inggris menyiapkan robot penjinak ranjau laut. Inggris sedang mempertimbangkan mengirim kapal perang penyapu ranjau (mine sweeper) atau kapal niaga membawa sistem pemburu ranjau laut.

Dalam laporan DW, Jumat (19/4/2026), disebutkan, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan siap membantu operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz. Jerman akan mengirim kapal penyapu ranjau dan juga sarana pengintai untuk mengamankan selat itu.

”Kami bisa menyediakan kapal penyapu ranjau. Kami memiliki pengalaman yang memadai soal itu. Diperlukan dasar hukum yang jelas bagi Angkatan Laut Jerman untuk dapat beroperasi di Selat Hormuz dengan konsultasi bersama mitra Eropa,” kata Merz.

Lembaga Kajian Strategis Strauss menyebutkan, ranjau laut menjadi ancaman utama di Selat Hormuz saat ini. Ranjau laut tersebut menjadi senjata murah berupa ranjau kontak yang meledak jika ada sentuhan. Harga paling rendah berkisar 1.500 dolar AS (Rp 25,9 juta).

Ada pula ranjau yang meledak karena perubahan tekanan air. Selain itu, ada ranjau yang bisa dikendalikan dan meledak sesuai sensor yang digunakan untuk mengaktifkan peledak.

Tercatat lebih dari 30 negara membuat ranjau laut dan lebih dari 20 negara mengekspor ranjau laut. Menurut Strauss, ranjau laut mengakibatkan 77 persen kerusakan kapal AS sejak tahun 1950.

Jenis ranjau yang digunakan memakai bahan peledak high explosives seberat 50 kilogram hingga 2 ton.

Tahapan pembersihan ranjau laut adalah memburu dan menyapu ranjau. Memburu ranjau adalah upaya menjejak keberadaan ranjau laut, sesudah itu ditetapkan langkah untuk melucuti ranjau laut atau meledakkannya secara terkendali di bawah laut.

DW melaporkan, Jerman menggunakan pendekatan baru dengan menggunakan drone untuk identifikasi ranjau. Selanjutnya drone menghancurkan ranjau tersebut. Hal itu sudah dilakukan dalam Perang Rusia-Ukraina untuk membersihkan ranjau laut yang dipasang Rusia di Laut Hitam.

Kapten Andreas dari Skuadron 3 Penyapu Ranjau AL Jerman, yang dikutip DW hanya dengan mencantumkan nama depan dengan alasan keamanan, menuturkan, mereka menggunakan drone otonom untuk memburu ranjau. ”Dulu kapal dilengkapi sonar untuk memburu ranjau. Kini dengan drone otonom, risiko bagi 40 pelaut di kapal penyapu ranjau dapat diminimalkan,” ujarnya.

Meski demikian, untuk operasi di Selat Hormuz, diperkirakan ada keterbatasan dalam penggunaan drone otonom. Terbatasnya daya baterai membatasi kemampuan drone antiranjau dioperasikan dalam misi membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz.

Beberapa perusahaan Jerman sedang menguji coba drone penyapu ranjau. Salah satunya Euroatlas dari Bremen yang mengoperasikan Greyshark. Drone ini dapat beroperasi dengan kecepatan 10 knot (18,5 kilometer per jam) selama enam jam. Markus Bee, eksekutif Euroatlas, menjelaskan, Greyshark bisa dioperasikan di Selat Hormuz tanpa memicu eskalasi di kawasan. (REUTERS)