Eskalasi Penyelidikan Darurat Militer, Polisi Gerebek Kantor Presiden Korsel

SEOUL, RABU — Aparat Kepolisian Korea Selatan menggerebek kantor Presiden Yoon Sook Yeol di Seoul, Korsel, Rabu (11/12/2024). Mereka juga menangkap Kepala Kepolisian Nasional Korsel Komisaris Jenderal Cho Ji Ho dan Kepala Kepolisian Metropolitan Seoul Kim Bong-sik pada Rabu dini hari. 

Penggerebekan kantor kepresidenan dan penangkapan beberapa pejabat Korsel itu merupakan bagian dari penyelidikan kasus pemberlakuan darurat militer yang ditetapkan Yoon di negara tersebut pada 3 Desember 2024. Status darurat militer itu dicabut, enam jam kemudian, tetapi telah membawa negara kekuatan ekonomi terbesar keempat Asia itu ke jurang krisis konstitusional.

Selain menggerebek kantor Presiden Yoon, Tim Investigasi Khusus juga menggeledah kantor Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional Korea Selatan. 

Sebelumnya, Yoon dicekal ke luar negeri dalam proses penyelidikan tersebut. Ia dan lingkaran dalamnya diselidiki aparat dengan tuduhan pemberontakan karena deklarasi tersebut.

Mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun, yang diduga menyarankan darurat militer itu, sudah resmi ditangkap pada Selasa malam. Ia dituduh terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan, menyalahgunakan wewenang, dan menghalangi pemenuhan hak sipil.

Pada Rabu, Kementerian Kehakiman Korea Selatan melaporkan bahwa Kim mencoba bunuh diri di tahanan. Ia dinyatakan selamat dari percobaan bunuh diri itu.

Kim ditahan pada Minggu. Ia telah dijatuhi larangan bepergian bersama bekas menteri dalam negeri dan jenderal yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer itu.

Seorang juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan, Kim ditangkap karena dikhawatirkan merusak atau memusnahkan barang bukti. Melalui pengacaranya, Kim mengatakan bahwa semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya.

Adapun bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka. Operasi militer itu melibatkan pengiriman pasukan dan helikopter ke parlemen. Militer berusaha menerobos gedung parlemen, tetapi gagal karena dihalangi perlawanan sengit dari pekerja parlemen.

Yoon mengatakan, deklarasi darurat militer dimaksudkan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara. Deklarasi juga ditujukan untuk melenyapkan elemen antinegara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat.

Yoon telah meminta maaf atas pemberlakuan darurat militer dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meski demikian, ia tidak berniat untuk mundur, seperti yang diminta beberapa politisi partai pendukungnya.

Saat bersaksi di parlemen, Komandan Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan Kwak Jong-geun mengatakan, Yoon telah memerintahkan untuk mengirim pasukan ke parlemen pada 3 Desember 2024, mendobrak pintu, dan menyeret keluar anggota parlemen. Menurut laporan perwira militer, bekas Menteri Pertahanan Kim juga mengeluarkan perintah yang sama.

Untuk pertama kalinya, Rabu, media Pemerintah Korea Utara menerbitkan komentar soal kejadian di Korsel. Mereka menyebutnya sebagai kekacauan. ”Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, yang tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer,” demikian pernyataan itu.

”Yoon tanpa ragu-ragu menggunakan senjata dan pisau kediktatoran fasisnya telah menimbulkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” lanjut pernyataan tersebut.

Hubungan antara Korut dan Korsel telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara telah meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB. Korut dan Korsel juga saling mengirim balon udara yang berisi sampah dan pamflet.

Anggota parlemen oposisi Korsel menuduh mantan Menteri Pertahanan Kim telah menyerukan serangan ke lokasi tempat Korea Utara meluncurkan balon pembawa sampah itu. Namun, perintah itu dilaporkan ditolak oleh bawahannya.

Kim juga diduga memerintahkan pengiriman pesawat nirawak ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, untuk memprovokasi konflik. Hal ini dimaksudkan sebagai dalih untuk mendeklarasikan darurat militer.

Pada Sabtu (7/12/2024), Yoon selamat dari mosi pemakzulan di parlemen. Padahal, puluhan ribu warga Korea Selatan berunjuk rasa untuk menuntut Presiden Yoon mundur.

Sejak saat itu, protes dalam skala kecil terus berlanjut setiap malam. Jajak pendapat menunjukkan dukungan publik untuk Yoon terus menurun.

Pada Selasa, satuan tugas khusus dalam Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon mengusulkan rencana agar presiden mengundurkan diri pada bulan Februari atau Maret 2025.

Kereta pemakzulan sudah berjalan. Tidak akan ada cara untuk menghentikannya. (Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat Korsel Lee Jae-myung)

Saat rencana itu berjalan, pemilihan umum baru akan berlangsung pada bulan April atau Mei 2024. Hal ini dimaksudkan untuk membatalkan rencana pemakzulan Yoon.

Namun, peluang pemakzulan itu masih terus dikejar. Parlemen dijadwalkan menggelar sidang pada Rabu untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan Yoon berikutnya.

Sidang pemungutan suara untuk pemakzulan telah dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/12/2024) pukul 17.00 waktu setempat.

Diperlukan mayoritas dua pertiga suara anggota Majelis Nasional, yang saat ini dikuasai oposisi, untuk meloloskan RUU pemakzulan Yoon. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Korsel akan membahas perkara tersebut untuk memutuskan apakah akan memberhentikan presiden dari jabatannya.

”Kereta pemakzulan sudah berjalan. Tidak akan ada cara untuk menghentikannya,” kata pemimpin partai oposisi Partai Demokrat (DP) Korsel, Lee Jae-myung, di awal pertemuan partai.

Setelah tampil di televisi langsung pada hari Sabtu untuk meminta maaf, Yoon tidak terlihat di depan umum. Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara, sementara partai mencari cara yang tertib bagi presiden untuk mengundurkan diri.

Partai oposisi dan pengamat hukum mempertanyakan legitimasi konstitusional atas kebijakan. Kantor Yoon mengatakan, mereka tidak memiliki posisi resmi menjawab siapa yang menjalankan negara. (AFP/AP/REUTERS)