Fase Kritis di Tikungan Sejarah Suriah

Pemerintahan transisi di Suriah punya waktu hingga 1 Maret 2025. Hingga hari itu, Suriah ada di fase kritis. Jika salah kelola, Suriah bisa terjerumus ke perang saudara lagi.

Sekitar sepekan terakhir ini, Suriah berada di bawah kendali pemerintahan transisi pimpinan penjabat Perdana Menteri Mohammad al-Bashir. Ia merupakan pemimpin ”Pemerintahan Penyelamatan Suriah” yang dikelola kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Idlib, Suriah barat laut, sejak 2017.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Bashir mengungkapkan, para menteri dalam ”pemerintahan di Idlib” (11 menteri) akan menjalankan fungsi portofolio kementerian dalam pemerintahan transisi Suriah. Melalui pemerintahan transisi ini, diharapkan negara tetap berfungsi, antara lain memastikan adanya layanan dasar seperti listrik, saluran pembuangan air, internet, dan lain-lain, bagi warga Suriah.

Namun, bukan itu saja peran yang diharapkan dari pemerintahan transisi. Ada tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat. Seperti diulas rubrik ”Sorotan Manca”, harapan pada pemerintahan transisi HTS adalah konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan di Suriah dan membuka jalan bagi pemerintah bersatu lewat pemilu (Kompas, 16/12/2024).

Jelas, itu bukan tugas mudah. Bahkan, di negeri yang lebih dari satu dekade dilanda perang saudara dengan level destruksi ekstrem seperti Suriah, tugas tersebut sangatlah berat.

Musim semi Arab, yang telah menumbangkan sejumlah rezim despotik, memberi pelajaran penting. Tak sedikit negara-negara itu bernasib mengenaskan: perang saudara tak berkesudahan, krisis politik tanpa akhir, hingga jatuh menjadi negara gagal.

Musim semi Arab, yang telah menumbangkan sejumlah rezim despotik, memberi pelajaran penting. Tak sedikit negara-negara itu bernasib mengenaskan: perang saudara tak berkesudahan, krisis politik tanpa akhir, hingga jatuh menjadi negara gagal.

Pekerjaan membangun kembali Suriah menjadi jauh lebih berat karena kekuatan-kekuatan asing masih terus bermain untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Di wilayah utara, kelompok-kelompok proksi Turki bertempur melawan milisi Kurdi yang memimpikan kekuasaan otonomi.

Dari wilayah barat daya, Israel berupaya memperluas pendudukan atas Dataran Tinggi Golan, menggerus lebih banyak wilayah kedaulatan Suriah. Seolah tak puas meluluhlantakkan Gaza dan Lebanon, mereka terus-menerus menggempur berbagai wilayah Suriah dengan dalih menghancurkan gudang senjata dan senjata kimia. Di Suriah tengah, Amerika Serikat mengebom kamp-kamp Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Dalam situasi seperti itulah, pemerintahan transisi Suriah bekerja. Seperti telah ditetapkan, mereka akan bekerja hingga 1 Maret 2025. Artinya, waktu mereka kurang dari tiga bulan.

Kemampuan pemerintahan transisi yang dikomandani HTS untuk berbagi peran dan tanggung jawab mengelola Suriah dengan faksi-faksi oposisi lain sangat krusial.

Begitu pula kesungguhan HTS mewujudkan tekad dan janji mereka untuk inklusif, toleran pada kelompok-kelompok minoritas, dan menghormati keberagaman di Suriah. Tanpa semua itu, pemerintahan transisi akan kehilangan kredibilitas.

Masa pemerintahan transisi di Suriah saat ini adalah fase kritis di tikungan sejarah dari cengkeraman pemerintahan otoriter lebih setengah abad di bawah rezim Assad menjadi pemerintahan madani yang didambakan rakyat Suriah.