Fenomena Bali dan Alasan Prabowo Sebut Indonesia Aman jika Terjadi Perang Dunia III

Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas. Prabowo bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman atau berada di kasta ”papan atas” jika terjadi Perang Dunia III.

Optimisme Presiden Prabowo ini bukan tanpa dasar. Ia menunjuk fenomena sosial yang terjadi di Bali sebagai bukti empiris betapa dunia memandang Indonesia sebagai tempat berlindung yang aman. Hal itu tecermin dari banyaknya warga Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali ketika terjadi perang di negara mereka.

”Kalau terjadi Perang Dunia III, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas, lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” ujar Presiden dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pernyataan Presiden tersebut selaras dengan tren kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga dari dua negara yang sedang berkonflik, Rusia dan Ukraina, justru menunjukkan tren peningkatan kunjungan dan durasi tinggal mereka di Indonesia.

Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah mau ke mana? Negara mana yang tidak perang sekarang, kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati.

Pada tahun 2023, tercatat 144.104 warga Rusia masuk ke Bali. Angka itu terus merangkak naik menjadi sekitar 160.000 orang pada 2024 dan menembus 175.000 orang pada 2025. Hingga April 2026, akumulasi kunjungan warga Rusia mencapai 55.000 orang. Sementara itu, warga Ukraina mencatatkan angka stabil dengan rata-rata 30.000 kunjungan per tahun sepanjang 2024-2025 dan telah mencapai 11.500 kunjungan hingga April tahun ini.

Data BPS dan Direktorat Jenderal Imigrasi juga menunjukkan anomali positif pada durasi tinggal (length of stay) wisatawan dari kedua negara ini. Jika wisman secara umum hanya menghabiskan waktu 7-9 hari di Bali, wisatawan asal Rusia mencatatkan durasi tinggal 30-45 hari. Bahkan, wisatawan asal Ukraina mencatatkan durasi lebih lama, yakni 45-60 hari. 

Melihat fenomena tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan langkah strategis pemerintah untuk mengonversi stabilitas keamanan menjadi kekuatan ekonomi melalui pembangunan kawasan keuangan khusus (special financial zone/SFZ) di Bali. Proyek ini dirancang sebagai magnet bagi modal global, terutama dari Timur Tengah dan Eropa Timur, yang kini tengah mencari lokasi investasi yang aman dari guncangan perang.

Gagasan ini bertujuan menjadikan Bali sebagai pusat keuangan baru dunia dengan menawarkan insentif pajak kompetitif dan deregulasi lebih fleksibel bagi mereka yang ingin menghindari ketidakpastian geopolitik di negara asalnya. ”Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah mau ke mana? Negara mana yang tidak perang sekarang, kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati,” kata Presiden.

Selain daya tarik investasi, posisi ”papan atas” Indonesia juga ditopang oleh kontrol atas jalur nadi perdagangan dunia. Presiden mengingatkan jajarannya bahwa 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur yang meliputi China, Jepang, dan Korea bergantung sepenuhnya pada keamanan laut Indonesia, mulai dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Selat Makassar.

Posisi tawar yang besar ini, menurut Prabowo, harus diikuti dengan kemandirian domestik. Ia pun memerintahkan percepatan konversi energi dari sumber daya lokal, seperti batubara dan komoditas nabati (singkong dan jagung), agar ekonomi nasional tetap berdenyut meski rantai pasok global terputus akibat perang.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus segera beralih ke energi terbarukan yang bersumber dari kekayaan alam sendiri. Ia meyakini, komoditas seperti batubara, singkong, hingga jagung dapat diolah menjadi solar dan bensin guna menjamin kedaulatan energi. Penguasaan teknologi swadaya menjadi solusi agar Indonesia berhenti bergantung pada teknologi asing yang berbiaya tinggi.

”Kita punya teknologi sendiri untuk membersihkan sampah, untuk mengolah air, tidak usah beli mahal dari luar. Saya kumpulkan orang-orang pintar untuk bantu saya,” ujar Presiden.

Bagi Kepala Negara, kemandirian energi hanyalah satu dari tiga pilar kedaulatan yang harus dipenuhi, berdampingan dengan kedaulatan air dan pangan. Di sektor pangan, Prabowo menaruh perhatian besar pada pemenuhan protein nasional melalui target pembangunan 1.000 desa nelayan. Ia pun meminta semua pihak mengawal janji tersebut dan membuktikannya secara matematis pada Desember 2026.

”Dua tahun lagi, tiga tahun lagi, you catat, ya. Apa Prabowo Subianto omdo (omong doang)? Tidak, semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematika,” ucapnya.

Presiden juga memberikan instruksi kepada Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan untuk menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah dalam waktu satu minggu. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari pembersihan internal dan pembuktian bahwa pemerintah hanya membela kepentingan nasional di atas segala kepentingan kelompok atau sektoral.

”Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan. Tidak boleh ada satu kementerian memikirkan institusinya sendiri. Enggak ada itu bagi saya Indonesia gelap, enggak ada. Indonesia cerah,” kata Presiden.

Pengajar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Media Wahyudi Askar, melihat bahwa upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan dari negara lain masih jauh dari harapan. Terkait dengan energi, misalnya, sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo belum membuat kebijakan yang bersifat transformasi struktural. Kebijakan yang ada masih bersifat tambal sulam. 

Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari masih tingginya impor dan ketergantungan pada elpiji. Selain itu, alih-alih berfokus pada transisi energi, Presiden Prabowo justru mendorong perluasan biofuel yang seluruhnya tetap berbasis pada komoditas dan bersifat ekstraktif. Upaya untuk beralih ke energi baru terbarukan dalam realisasinya juga masih jauh dari harapan.

”Jadi, bukan hanya belum mandiri, melainkan juga memang sejak Pak Prabowo dilantik, arah kebijakannya belum cukup sukses untuk menghentikan ketergantungan kita (pada negara lain),” kata Media.

Menurut dia, persoalan utama dari ketergantungan energi Indonesia adalah karena kebutuhan nasional masih ditopang impor. Namun, dalam setahun terakhir belum terlihat peta jalan untuk mengurangi ketergantungan itu dalam beberapa aspek. 

Pertama, terkait penyediaan transportasi publik yang belum jadi prioritas. Sejak 2024, tidak ada insentif signifikan untuk sektor ini. Investasinya juga tidak tumbuh signifikan. Padahal, tanpa pembangunan transportasi publik, sulit bagi negara untuk mengurangi konsumsi BBM.

Media memandang, pemerintah semestinya bisa mengurangi pengeluaran untuk beberapa program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, untuk dialihkan pada investasi infrastruktur transportasi publik. Jika dikalkulasikan secara ekonomi, itu akan lebih efektif. Sebab, jika anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti KRL, MRT, LRT, dan angkutan kota, maka konsumsi BBM akan turun.

Selama ini, masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menggunakan transportasi publik sehingga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil. Dengan begitu, sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh kelas menengah atas yang menggunakan mobil.

Selanjutnya, soal rantai pasok, saat ini Indonesia tidak hanya mengimpor minyak mentah, tetapi juga BBM jadi, karena kapasitas kilang domestik terbatas. Oleh karena itu, rantai pasok energi masih panjang dan kompleks sehingga Indonesia masih membeli energi dengan harga yang lebih mahal.

Begitu juga dengan kemandirian pangan. Dalam setahun terakhir, produksi beras secara nasional memang meningkat. Akan tetapi, harganya masih tinggi dan cenderung tidak stabil, bahkan pernah menembus Rp 15.000 per kilogram.

Menurut Media, hal itu menunjukkan bahwa swasembada yang dikejar pemerintah baru sebatas angka, tetapi belum berhasil memastikan keterjangkauan harga. Padahal, bagi masyarakat, indikator terpenting adalah harga yang terjangkau.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyampaikan, pernyataan Presiden soal Indonesia merupakan negara paling aman jika terjadi Perang Dunia III sebagai klaim yang tak sesuai dengan kondisi lapangan.

Ia menilai, bermukimnya warga Rusia dan Ukraina di Bali menunjukkan asumsi yang terlampau sempit. Menurut dia, contoh itu lebih mencerminkan tren pariwisata daripada migrasi individual sehingga tidak bisa dijadikan indikator obyektif soal keamanan negara dalam risiko perang global. 

”Realitasnya, Indonesia menghadapi banyak kerentanan, seperti dari konflik Laut China Selatan, ketergantungan ekonomi pada negara besar, hingga lemahnya sistem pertahanan. Jadi, klaim paling aman lebih terdengar retoris daripada berbasis fakta,” papar Virdika. 

Virdika juga mengkritisi wacana pemerintah membangun kawasan keuangan khusus untuk warga negara lain yang terjebak perang. Baginya, langkah itu cukup problematik. Pasalnya, pemerintah seakan tidak memiliki orientasi kebijakan.

Alih-alih memperkuat ketahanan nasional, pemerintah sibuk mencari investasi asing. Soal insentif pajak beregulasi ringan bagi warga yang terjebak di Indonesia gegara perang di negaranya juga disebut akan menimbulkan masalah lain berupa potensi tindak pencucian uang.

Kritik lain ditujukan soal klaim Presiden tentang tingkat keamanan Indonesia yang mengundang investor Timur Tengah untuk berinvestasi. Baginya, klaim itu menampilkan logika yang terlalu disederhanakan. Apalagi, investor dari kawasan itu juga menekankan pentingnya stabilitas regulasi, kepastian hukum, dan kredibilitas politik.

”Kalau pemerintah serius, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat ASEAN, memperjelas sikap terhadap konflik global, dan membangun ketahanan nasional yang nyata. Tanpa itu, klaim ’paling aman’ hanya akan menjadi retorika kosong yang menutupi kelemahan struktural Indonesia,” tuturnya.