FOLU Net Sink 2030, antara Ambisi Lingkungan dan Pembagian Kue Kekuasaan?

Belum lama ini, perhatian publik tertuju pada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini disebabkan beredarnya dokumen yang mengungkap struktur kepengurusan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini menjadi salah satu usaha penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan, tetapi kini menghadapi sorotan tajam.

Yang menarik adalah keterlibatan beberapa politisi PSI pada posisi kunci dalam struktur ini. Nama-nama seperti Kokok Dirgantoro, Andy Budiman, Sigit Widodo, Furqan Amini Chaniago, dan Suci Mayang Sari muncul di berbagai divisi penting, mulai dari penegakan hukum hingga konservasi. Mereka menerima honor bulanan yang bervariasi, dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta, dengan klaim bahwa dana tersebut berasal dari donor luar, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di balik angka-angka mencolok tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah ini sekadar praktik bagi-bagi kekuasaan yang mengancam tujuan mulia pengendalian perubahan iklim? Atau merupakan langkah strategis untuk menanggulangi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dan dunia? Nasib FOLU Net Sink 2030 kini menjadi taruhan—apakah langkah ambisius ini bisa membawa dampak positif bagi lingkungan atau justru berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.

FOLU Net Sink 2030 adalah program Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, dengan target mengurangi 140 juta ton CO2eq pada tahun 2030. Program ini fokus pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem, dan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan mengurangi penebangan hutan dan membangun hutan baru, diharapkan program ini dapat meningkatkan penyerapan karbon dan mendukung komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional untuk menghadapi perubahan iklim.

Namun, bagaimana mungkin tujuan ambisius ini dapat tercapai jika masyarakat meragukan kompetensi politisi yang terlibat? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami tren kenaikan suhu rata-rata dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terus meningkat, terutama dari sektor energi, pertanian, dan kehutanan. Emisi GRK nasional pada tahun 2022 mencapai 1.228,72 juta ton CO2e dan kontribusi terbesar berasal dari sektor energi.

Kita kesampingkan sejenak tujuan mulia dari FOLU Net Sink 2030 dan fokus pada isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu dugaan bagi-bagi kue kekuasaan di kalangan politisi. Bagaimana mungkin tujuan ambisius ini dapat tercapai jika masyarakat meragukan kompetensi dan keahlian para politisi dalam menangani isu lingkungan?

Keterlibatan politisi dalam posisi strategis di program ini dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi atau sekadar kepentingan politik semata. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mereka, efektivitas dan keberlanjutan dari inisiatif FOLU Net Sink 2030 pun akan dipertanyakan, yang pada akhirnya bisa menghambat pencapaian tujuan pengurangan emisi yang diharapkan.

Bagaimana mungkin tujuan ambisius ini dapat tercapai jika masyarakat meragukan kompetensi politisi yang terlibat?

Pertama-tama, keterlibatan politisi dalam struktur FOLU Net Sink 2030 harus dilihat dari sudut pandang kompetensi dan kapasitas mereka dalam menangani isu lingkungan. Politisi seperti Kokok Dirgantoro, Andy Budiman, dan lainnya mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi apakah mereka memiliki keahlian yang relevan dalam bidang kehutanan dan perubahan iklim? Kompetensi menjadi kunci dalam menentukan efektivitas program yang bersifat teknis seperti FOLU Net Sink.

Jika para anggota ini lebih dikenal sebagai politisi ketimbang sebagai ahli di bidang kehutanan dan lingkungan, ada risiko besar bahwa keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada analisis ilmiah yang solid. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, keterlibatan individu yang tidak memiliki latar belakang yang memadai dapat berakibat fatal terhadap keberhasilan inisiatif ini.

Sumber pendanaan yang diklaim berasal dari donor atau negara mitra, dan bukan dari APBN, seharusnya tidak lepas dari pengawasan publik. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi beban keuangan negara, pertanyaan yang muncul adalah seberapa transparan penggunaan dana tersebut?

Jika dana tersebut digunakan untuk membayar honor bulanan politisi, ini bisa dianggap sebagai pemborosan yang tidak efisien, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak untuk penelitian dan pengembangan solusi nyata dalam sektor kehutanan.

Dari segi efisiensi anggaran, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada pengalokasian dana untuk program-program yang langsung berkontribusi pada pengurangan emisi, seperti pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, pelatihan bagi masyarakat lokal, dan program reforestasi. Honor bagi politisi, yang seharusnya lebih berfokus pada kebijakan publik dan pengawasan, bisa dianggap sekadar bagi-bagi kue kekuasaan yang tidak produktif. Hal ini sangat menyakitkan bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui hasil kerja politisi tersebut.

Dampak dari keputusan ini terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi sangat signifikan. Apabila para politisi ini tidak dapat menjalankan peran mereka dengan efektif, target FOLU Net Sink 2030 yang ambisius berpotensi gagal.

Dalam konteks global, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis yang sangat vital untuk keseimbangan ekosistem dunia. Kegagalan dalam menjaga keberlanjutan hutan akan memperburuk krisis iklim yang telah menjadi tantangan global saat ini.

Lebih jauh lagi, jika masyarakat tidak melihat keberhasilan dari inisiatif ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait dapat berkurang. Ini akan menciptakan siklus negatif karena masyarakat menjadi apatis terhadap program-program lingkungan, padahal partisipasi masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan inisiatif semacam ini.

Politik dan lingkungan sering kali berada dalam ketegangan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan situasi ini tidak terkecuali dalam konteks FOLU Net Sink 2030. Apakah keputusan ini diambil demi kepentingan jangka panjang lingkungan ataukah sekadar untuk kepentingan politik jangka pendek? Hal ini harus menjadi fokus utama dalam evaluasi struktur kepengurusan ini.

Untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara politik dan lingkungan, diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pengawasan independen dari masyarakat sipil dan lembaga lingkungan hidup harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan politik semata.

Keterlibatan politisi dalam struktur kepengurusan FOLU Net Sink 2030 membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Dari segi kompetensi, efisiensi anggaran, dan dampak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim, terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jika tujuan dari FOLU Net Sink 2030 adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat memiliki keahlian yang relevan dan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efisien dan transparan.

Kritik ini bukan hanya untuk mengecam, melainkan juga untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Harapan kita adalah agar pemerintah dapat belajar dari pengalaman ini dan mengedepankan kepentingan lingkungan di atas kepentingan politik demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai penutup, perjalanan menuju keberhasilan FOLU Net Sink 2030 adalah tantangan yang memerlukan komitmen dan integritas dari semua pihak yang terlibat. Keterlibatan politisi dalam struktur program ini harus diimbangi dengan kompetensi dan transparansi yang tinggi untuk memastikan bahwa tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca dapat tercapai.

Masyarakat juga memiliki peran vital dalam mengawasi dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada lingkungan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Saatnya kita bersatu, bergerak, dan bertindak demi bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang. Ubah menjadi bahasa yang sederhana.

Supianto Haseng, Penyuluh Antikorupsi dan Analis Utama di Asah Kebijakan Indonesia