Gagal dengan Rudal, AS Ancam Hancurkan Ekonomi Iran

WASHINGTON DC, SELASA — Setelah dalam enam bulan terakhir gagal menaklukkan Iran dengan serangan senjata, Presiden AS Donald Trump mengganti strategi. Kali ini yang menjadi sasaran utama adalah menghancurkan ekonomi Iran. AS ingin memotong semua sumber aliran pendapatan Iran.

Merujuk laporan Kantor Berita AFP, Selasa (25/8/2026), atau Senin waktu AS, Washington memperluas ancaman sanksi ekonomi atas Iran. Sektor-sektor yang diincar adalah aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. AS menilai kelima aset tersebut selama ini menjadi penopang ekonomi Iran.

”Tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim tirani ini hingga Teheran terisolasi,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah konferensi pers di Washington. ”Kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak. Ini adalah langkah untuk mencekik ekonomi rezim tersebut.”

Untuk mengoptimalkan tekanan itu, Presiden Donald Trump menghubungi para pemimpin dunia untuk menghentikan interaksi dengan Iran. Sebelumnya, Bessent menyebut langkah itu sebagai D-Day ekonomi.

Sebutan D-Day ekonomi yang digunakannya merujuk pada serangan terbesar Sekutu dengan invasi di Normandia pada Juni 1944. Bessent mengatakan, AS akan menyasar negara yang secara tidak langsung membantu ekonomi Iran. Pertama kali, Bessent menyampaikan ancaman perang ekonomi itu dalam kolom Opini di harian The Financial Times, Minggu (23/8/2026).

Bessent sesumbar sudah menyiapkan skenario ”D-Day” ekonomi itu salah satunya dengan menghajar negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran. ”Presiden Trump sudah mengondisikan langkah untuk tindakan ekonomi yang belum pernah dilakukan,” kata Bessent.

Namun, sejumlah pihak meragukan kemampuan AS melakukan rencana itu. Sebagaimana diketahui, salah satu mitra dagang terbesar Iran adalah China. Ancaman AS tersebut tentu menimbulkan risiko perlawanan China. Para analis menilai ancaman AS itu hanyalah gertak sambal belaka.

Dalam jumpa pers harian yang digelar Senin (24/8/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta agar para pihak terkait untuk bertindak rasional. Menurut China, tekanan dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

Sementara itu, Iran menegaskan, akan merespons keras perluasan sanksi AS. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, Iran siap membalas negara yang mendukung kebijakan AS itu. Teheran akan menganggap dukungan negara-negara itu pada langkah AS sebagai ”tindakan perang”.

Sabtu lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Moshen Reazei memperingatkan bahwa negara yang terlibat dalam sanksi AS akan dianggap sebagai musuh. Ia menegaskan, tidak akan ada setetes minyak pun akan meninggalkan Teluk Persia jika negara tetangga Iran bergabung dalam rencana AS.

Bret Erickson, pakar sanksi dan Konsultan Risiko Obsidian mengatakan, langkah Trump ”menarik” China ke dalam pertarungan AS-Iran memberi sinyal AS ingin memperpanjang perang dengan perang ekonomi. Merujuk data perdagangan terakhir, neraca perdagangan bilateral China-Iran pada tahun 2025 mencapai 9,96 miliar dolar AS.

Menurut Komisi Keamanan dan Ekonomi AS-China, angka tersebut di luar 31,2 miliar dolar AS untuk minyak yang diimpor dari Iran. Impor minyak Iran oleh China menjadi napas ekonomi Iran. China adalah pembeli 90 persen minyak Iran.

Sejauh ini, sanksi Trump terhadap Iran hanya berdampak pada segelintir entitas bisnis China. Pada April 2026, Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada kilang Hengli Petrochemical di Dalian, China. Hengli adalah salah satu kilang swasta terbesar China yang dituduh membeli minyak Iran.

Pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap empat perusahaan di Hong Kong pada Mei 2026. Sanksi berlanjut terhadap enam perusahaan ekspedisi melalui kapal laut China dan Hong Kong.

”Memutus hubungan ekonomi dengan China adalah kunci untuk menekan Iran. Namun, AS sepertinya tidak bertindak sejauh itu,” kata Jennifer Kavanagh, analis senior pertahanan di Defense Priorities di Washington, AS, kepada Al Jazeera. ”Jika Trump nekat, China akan membalas dan memiliki posisi tawar untuk menjatuhkan sanksi tarif terhadap aneka produk AS,” kata Kavanagh.

Adapun China menolak sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Iran. China berpendirian, sanksi tidak akan menyelesaikan agresi AS terhadap Iran.

Wang Wen, Dekan Institut Keuangan Chongyang Institut di Universitas Renmin, Beijing, mengatakan, Pemerintah China tentu akan mengambil langkah balasan jika AS menjatuhkan sanksi dan dampaknya akan buruk. ”China selalu berupaya menghindari konflik. Akan tetapi, ada batasnya,” kata Wang.

Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Kajian China dan Globalisasi (CCG) Wang Zichen mengatakan, AS dan China sebenarnya ingin menghindari persoalan Iran mengganggu rencana pertemuan Xi Jinping-Trump. Menurut rencana, pertemuan itu akan digelar pada 24 September mendatang di Washington.

”Kecuali tindakan AS betul-betul meluas dan menyasar kepentingan China, kedua pihak sebetulnya menghindari konflik demi kepentingan bersama yang lebih besar. Kalau China menahan diri jangan diartikan mengalah,” ujar Wang.

Tentu akan berisiko bila langkah Trump memicu balasan dari China. Kalau pun AS tetap menyasar entitas bisnis China dalam perang ekonomi terhadap Iran, Erickson dari Obsidian Risk Advisor menilai, China tetap dapat menjalankan bisnis dengan Iran.

”Kecil kemungkinan Xi berdiam diri saat Trump pamer kekuatan. Xi akan membalas dengan memunculkan kekuatan dan kemampuan ekonomi China jika ditekan,” kata Erickson sembari menambahkan bahwa Iran tidak akan kalah hanya karena serangan ekonomi besar-besaran AS. (AP/AFP/Reuters)