Gaji Seujung Kuku, Dosen  Tak Bisa Beli Buku (2)

Gaji rendah membuat para pendidik dicekik kebutuhan ekonomi. Dosen tak bisa beli buku demi popok dan susu anak. Adapun guru harus berangkat sekolah dengan uang saku yang lebih kecil dari murid-muridnya. 

Sudah lebih dari satu bulan, lampu sepeda motor bebek milik Anggun Gunawan (40) mati. Meski begitu, motor tua itu tetap dipakai siang dan malam karena itu satu-satunya kendaraan yang dipunya dosen Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta, tersebut. 

”Itu motor keluaran tahun 1997, saya beli waktu masih kuliah di Universitas Gadjah Mada (di Yogyakarta) tahun 2006. Sampai sekarang masih saya pakai karena belum mampu beli yang lain,” kata Anggun, Senin (17/2/2025). 

Anggun menjadi dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif sejak Januari 2021. Kemudian pada Juni 2024, ia diangkat menjadi dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dengan status itu, ia memperoleh gaji pokok Rp 4,4 juta dan uang makan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. 

Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhan Anggun sebagai ayah dua anak. Di awal bulan, ia sudah harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Tak ada anggaran sama sekali untuk membeli buku yang amat penting bagi seorang dosen. 

”Pilihannya sangat berat. Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa, maka enggak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” kata Anggun.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Anggun memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kuliah S-2 di Oxford Brookes University, Inggris, pada 2019. Saat itu, ia mendapat anggaran Rp 10 juta per tahun khusus untuk membeli buku. 

”Sekarang, setiap tanggal 15, gaji sudah habis. Saya harus ngutang ke teman, lalu dibayar waktu gajian bulan depan. Itu makanya lampu motor saya belum dibetulkan karena enggak ada uangnya,” ucapnya. 

Untuk mencari penghasilan tambahan, Anggun mengajar di sekolah vokasi Universitas Indonesia dan Universitas Terbuka. Dari situ, ia mendapat tambahan penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun, itu tak rutin karena tergantung dengan masa kuliah mahasiswa. 

Tak berhenti di situ, Anggun berusaha mendapat surat tugas menjadi panitia acara kampus atau jabatan lain di kampus. Dari situ, Anggun mendapat kesempatan menghadiri rapat/seminar di luar kota dan mendapat uang kerja Rp 150.000 per hari dan uang perjalanan dinas harian Rp 450.000. Jika ditotal, dalam satu bulan ia bisa mendapat penghasilan tambahan lagi sekitar Rp 1 juta. 

Anggun menyadari, upaya mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan bakal membuat dia kelelahan. Dampaknya, dia tak bisa mengajar mahasiswa secara ideal seperti yang dia inginkan. Namun, apa boleh buat, kebutuhan hidup keluarga lebih mendesak dipenuhi.  

Hidup serba irit yang dijalani Anggun terasa semakin mencekik. Beberapa minggu lalu, hard disk laptopnya juga rusak. Ia belum mampu membayar biaya perbaikan sehingga harus menerima kenyataan banyak bahan ajarnya hilang. 

Namun, titik terendah dan hal yang paling menyedihkan bagi Anggun adalah ketika ia tidak bisa membantu orangtua. ”Pernah mereka minta dikirimi uang, tapi saya sebagai anak tak mampu memberi. Saya menangis,” ucapnya. 

Bekerja mengabdi pada negara dijalani tulus ikhlas oleh Fina (36). Dosen Kemendikbudristek di Universitas Musamus, Merauke, Papua Selatan, itu juga harus bertahan dengan gaji yang amat kecil. Padahal, biaya hidup di wilayah ujung timur Indonesia itu amat tinggi.

Sebagai perbandingan, harga satu galon air minum yang di Jawa Rp 20.000, di Merauke mencapai Rp 50.000. Setiap bulan, Fina menghabiskan 5-8 galon. Ini harus dilakukan karena kualitas air di kosnya buruk, tidak bisa dikonsumsi. ”Di sini minum itu harus beli. Karena daerah rawa, airnya payau,” kata Fina, Rabu (19/2/2025).  

Selama di Merauke, Fina tinggal di rumah kos. Sementara dua anak dan suaminya tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Ia sekamar dengan rekannya agar biaya kos sebesar Rp 1,3 juta per bulan dapat dibagi dua.

Dengan gaji pokok Rp 3,6 juta per bulan ditambah uang makan Rp 600.000, semua terasa sangat terbatas bagi Fina. Padahal, tiap bulan ia juga harus mengirim Rp 2 juta kepada keluarga di Brebes untuk memenuhi kebutuhan dua anaknya. 

Jika akan pulang kampung ke Brebes, Fina membutuhkan uang sekitar Rp 8 juta untuk tiket pesawat pergi-pulang Merauke-Semarang. Demi mendapatkan uang untuk pulang kampung, Fina harus menggadaikan sepeda motor.

”Motor itu harta saya yang paling mahal. Itu pun (harus) disekolahkan waktu cuti pulang kampung. Kalau enggak pulang saya kangen, kalau pulang mahal sekali tiketnya,” tutur Fina.

Meski berat, Fina sadar bahwa kehadiran para pendidik sangat dibutuhkan di Papua. Di tengah segala keterbatasan, semua tetap dia jalani karena tanggung jawab tugas yang harus dilaksanakan.  

”Kami berharap pemerintah lebih peduli nasib kami, terutama yang di daerah perbatasan. Kami (pendidik) di perbatasan harus bekerja ekstra dibanding di daerah lain,” ujarnya.  

Mengirit habis-habisan juga dilakukan Yohanes Edwin (31), guru sebuah SD swasta di Grogol, Jakarta Barat. Penghasilannya Rp 3,3 juta per bulan, terdiri dari gaji pokok Rp 2,5 juta dan tunjangan transpor Rp 800.000. Dia sudah hampir lima tahun mengajar di sekolah itu, tetapi belum pernah mendapat kenaikan upah.

”Itulah penderitaan guru, tuntutannya banyak, tapi gaji sangat sedikit. Bayangkan, dengan uang segitu harus hidup di Jakarta, gimana caranya coba,” kata Edwin. 

Ia menuturkan, pada awal bulan, gaji yang dia terima langsung diberikan kepada istri Rp 2,8 juta untuk biaya hidup mereka. Mereka memiliki seorang anak yang baru berusia 10 bulan. Sisanya, Rp 500.000, untuk makan siang dan ongkos bensin motor dari rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, ke sekolah di Grogol. 

Dengan begitu, ia hanya punya pegangan Rp 25.000 untuk satu hari. Uang itu ia gunakan untuk membeli bensin Rp 15.000 dan membeli lauk untuk makan siang Rp 10.000. Dari rumah, ia sudah memasak nasi demi menghemat pengeluaran. 

”Sering enggak cukup beli lauk, cuma sayur saja. Uang makan Rp 10.000 itu lebih kecil daripada uang saku murid-murid yang biasanya antara Rp 15.000 sampai Rp 20.000,” ujar Edwin.

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam grup Whatsapp Pembaca Kompas ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan link ini.

Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini: