Gempa, Momentum untuk Demokrasi

Sejak berita gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar dan Thailand, Jumat pekan lalu, banyak negara bersiaga membantu.

Tidak mengherankan, ketika junta militer meminta dukungan komunitas internasional, bantuan segera mengalir. China dan Rusia segera menerbangkan tim berikut sejumlah bantuan. Di tengah isu efisiensi dan pemangkasan bantuan luar negeri, Washington pun bersiap mengucurkan dana untuk membantu Myanmar. Hanya berselang dua hari, Indonesia pun menerbangkan puluhan personel berikut sejumlah peralatan dan bahan makanan ke Myanmar.

Kesigapan dunia internasional membantu Myanmar layak diapresiasi. Tanpa memandang sikap junta militer yang selama ini cenderung menutup diri dan mengabaikan ”perhatian” dunia atas situasi kemanusiaan dan demokrasi di Myanmar, komunitas internasional serentak mengulurkan tangan.

Di sisi lain, yang perlu dicermati adalah keputusan pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, yang segera meminta dukungan internasional. Selain menyadari bahwa otoritas Myanmar saat ini tidak mampu menangani bencana dengan skala masif itu, mereka pun paham bahwa tidak setiap jengkal wilayah Myanmar ada di bawah kontrol junta.

Sejak perang saudara berkecamuk pascakudeta militer pada 2021, kini banyak wilayah telah jatuh ke tangan milisi etnis dan pasukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Hlaing sepertinya tidak ingin mengulang kesalahan Than Shwe, pemimpin junta Myanmar saat badai Nargis menerjang negeri itu pada 2 Mei 2008. Kala itu, junta menolak tawaran bantuan internasional. Mereka ngotot, hanya mau menerima uang dan donasi, tidak dengan tim penyelamat dari negara asing. Sikap itu dikecam keras. Junta dinilai abai pada krisis kemanusiaan dan lambat menanggulangi dampak bencana yang menyebabkan sekitar 140.000 warga Myanmar tewas.

Lewat beragam pendekatan, terutama dimotori ASEAN, perlahan-lahan junta militer mau membuka diri meskipun tetap memberi batasan ketat. Di sisi lain, sikap keras junta justru memicu badai politik di Myanmar yang berujung tumbangnya junta pada pemilu 2015.

Khawatir hal itu terulang, Hlaing mengambil langkah baru. Ia segera ”membuka” Myanmar. Sebagai catatan, sebelum gempa mengguncang Myanmar, junta militer sempat mengatakan akan menggelar pemilu pada Desember mendatang. Tentu saja, junta tidak ingin kehilangan dukungan.

Di sisi lain, peristiwa ini adalah peluang untuk menghentikan perang saudara di Myanmar. Adapun bagi ASEAN, perhimpunan bisa mendorong lagi implementasi konsensus lima poin.

Sembari mengirim bantuan kemanusiaan, ASEAN dapat mendorong lagi penghentian kekerasan dan pentingnya menggelar dialog inklusif di Myanmar. ASEAN dapat memanfaatkan mitigasi bencana ini sebagai momentum untuk membangun kepercayaan semua pihak bertikai di Myanmar, terutama junta, dan melahirkan lagi demokrasi di negeri itu.