Gen Z, Agen Perubahan Sosial dari Jagat Digital Sampai ke Jalanan

Tahun 2025 sudah hampir berakhir, tetapi gerakan-gerakan yang dimotori generasi Z masih tidak terbendung. Para anak muda ini menjadi agen perubahan radikal di beberapa negara dengan aneka persoalan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan politik. Gerakan mereka bahkan sampai menumbangkan rezim.

Setelah Indonesia, Nepal, Filipina, dan Timor Leste, gen Z memimpin unjuk rasa di Maroko, Peru, dan Madagaskar selama September-Oktober lalu. Amarah mereka tertuju pada kinerja pemerintah, sama seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Di Maroko, protes pecah di belasan kota selama dua pekan terakhir. Berawal dari ketidakpuasan yang tertumpah di jagad digital, mereka turun ke jalan untuk menentang korupsi, mengatur ulang prioritas anggaran pemerintah, serta menyerukan reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di Peru, protes besar-besaran berawal dari seruan menuntut mekanisme pensiun dan gaji yang lebih baik bagi kalangan muda. Protes meluas menjadi luapan kemarahan warga akibat kejahatan, korupsi, dan kekecewaan terhadap pemerintah.

Gen Z di Madagaskar pun gerah karena pemadaman listrik dan air yang rutin sekaligus kemiskinan yang meluas. Tuntutan mereka menjadi lebih drastis: agar presiden dan menteri mundur. Alhasil, Presiden Madagaskar Andry Rajoelina kabur. Militer memimpin pemerintahan transisi.

Apa yang terjadi di Madagaskar mirip dengan apa yang terjadi di Nepal, September lalu. Gen Z Nepal membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur. Gen Z, melalui jajak pendapat secara daring, terlibat bersama Presiden Nepal dan Panglima Angkatan Bersenjata negara itu memilih PM sementara

Idi Subandy Ibrahim, peneliti budaya, media, dan komunikasi di Universitas Pasundan dan Universitas Brawijaya, mengatakan, unjuk rasa dengan generasi Z sebagai penggerak di beberapa negara berakar dari akumulasi kekecewaan. Kekecewaan itu dipicu berbagai faktor, termasuk kesenjangan ekonomi seiring lemahnya pengelolaan negara.

”Walau mereka berbeda latar belakang dan minat, pada satu titik mereka sebetulnya berbicara hal yang sama, yaitu kemanusiaan, kebijaksanaan, kerakyatan, dan keadilan,” kata Idi, Jumat (17/10/2025).

Akar kekecewaan yang bersifat individu atau lokal itu menjadi tersebar karena kemajuan teknologi digital, khususnya media sosial. ”Hal itu membangkitkan afeksi, lalu menyebar menjadi kesadaran sehingga membentuk solidaritas nasional, bahkan global terkait kenyataan yang mereka hadapi,” tutur Idi.

Idi menjelaskan, teknologi digital memiliki elemen penting sehingga memudahkan terjadinya gerakan anak muda, yakni visibilitas, kecepatan, dan mobilisasi. Visibilitas atau transparansi membuat anak muda tahu ada persoalan ketidakadilan yang jarang dipertontonkan, misalnya kemewahan hidup golongan tertentu.

Kecepatan membuat apa yang dirasakan pada level individu berakumulasi sehingga menjadi level kelompok yang lebih luas. Pada akhirnya anak muda jadi lebih mudah mengonsolidasikan dan memobilisasi gerakan.

Menurut Idi, agen-agen mikropolitik itu lalu berkumpul untuk menyalurkan partisipasi politik, baik melalui aktivisme digital maupun unjuk rasa di dunia nyata. Di beberapa negara, gerakan-gerakan tersebut bisa merupakan kekuatan yang terorganisasi (pemimpin) atau tidak terorganisasi (tanpa pemimpin).

”Biasanya, aksi-aksi itu juga muncul bisa karena ada keretakan elite, oposisi tidak efektif, atau tiada saluran resmi politik yang berjalan. Pemerintah harus serius menanggapi karena gerakan-gerakan itu adalah pengingat agar negara tidak menjadi otoritarianisme atau oligarki. Jangan main-main dengan kekecewaan,” kata Idi.

Idi menilai, unjuk rasa di beberapa negara memperlihatkan, lebih baik mengajak gen Z berdialog ketimbang mencoba merepresi suara mereka. Represi hanya akan membuat gerakan-gerakan lain muncul. ”Gen Z, yang terkenal hanya nongkrong di layar, telah membuktikan mereka sebagai agen perubahan radikal yang mampu bergerak efektif,” ujarnya.

Bagi anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, gerakan-gerakan gen Z memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang berkaitan erat dengan konteks geopolitik. ”Kita perlu memandangnya dengan helicopter view, tidak hanya dari satu sisi,” katanya, Kamis (16/10/2025).

Dalam pandangannya, gerakan gen Z saat ini berada di tengah tiga mazhab besar yang membentuk lanskap politik global. Di satu sisi, ada kelompok kapitalis radikal yang menguasai jejaring ekonomi dan digital. Di sisi lain, ada kelompok fasis dan chauvinis yang menonjolkan identitas sempit dan kekuasaan yang menindas.

Di antara keduanya, tumbuh arus ketiga, yaitu gerakan politik internasional yang berusaha menghidupkan kembali spirit dekolonialisme. Menurut Rieke, spirit dekolonialisme ini merupakan semangat solidaritas antarbangsa, seperti yang digagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Gerakan gen Z juga mengingatkannya pada semangat KAA.

”Saya sangat memimpikan ada gerakan anak muda yang spiritnya seperti itu. Gerakan untuk melawan ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi, yang dimulai dari memperjuangkan nasib bangsanya sendiri,” tuturnya.

Namun, Rieke mengingatkan ada kemungkinan kelompok kapitalis radikal yang ingin menunggangi gerakan gen Z demi mencengkeram kekuasaan suatu negara. Kelompok itu menguasai jejaring digital yang menjadi medium gerakan gen Z akhir-akhir ini.

”Ini saatnya bagi gen Z membuktikan apakah benar gerakan ini murni sebagai jejaring dekolonialisme, yaitu gerakan untuk melawan penjajahan model baru, baik politik maupun ekonomi. Atau seolah-olah bersih, tetapi ada invisible hand di baliknya,” kata Rieke.

Menurut Rieke, pemerintah-pemerintah di dunia perlu merespons kebangkitan anak muda dengan bijak, bukan kekerasan. Pemerintah bisa melakukan pendekatan persuasif dan inklusif, termasuk pelibatan serta penguatan kapasitas gen Z dalam pengambilan keputusan. Hal ini agar gen Z paham tentang politik dan imbasnya bagi publik.

Rieke berharap gerakan anak muda fokus pada hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti harga bahan pokok, iuran BPJS, bahkan isu sosial lintas negara, misalnya online scam dan perdagangan manusia. ”Saya bersyukur ada gerakan gen Z. Tapi saya juga bilang, tambahkan tuntutan yang konkret,” katanya.

Gen Z memang menjadi pemantik gerakan sosial melalui unjuk rasa atau demonstrasi di sejumlah negara akhir-akhir ini. Namun, perubahan yang terjadi dari gerakan mereka belum signifikan.

Menurut Virtuous Setyaka, pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas, Kamis, gen Z dikenal sebagai generasi dengan inisiatif-inisiatif personal yang cukup tinggi. Mengetahui ketimpangan sosial, masalah korupsi, dan kesulitan hidup, mereka mau melibatkan diri dalam berbagai gelombang unjuk rasa guna menuntut perubahan.

Dari tuntutan itu, sejumlah perubahan sudah terjadi. Di Nepal, sudah terjadi pergantian pemimpin. Namun, pemimpin baru justru mantan ketua Mahkamah Agung yang berasal dari generasi lebih tua. Di Madagaskar, panglima militer naik menggantikan presiden yang dimakzulkan. Belum ada sosok dari generasi muda.

Menurut Virtuous, hal itu menunjukkan gerakan gen Z masih spontan dan belum terorganisasi dengan baik. Hal ini kembali lagi kepada karakter gen Z yang memiliki inisiatif personal untuk berbuat sesuatu dan terlibat. Di sisi lain, mereka tidak menyukai keterikatan dalam satu kelompok tertentu atau satu organisasi tertentu.

Padahal, sebuah proses perubahan sosial sampai hari ini secara teoretik tetap membutuhkan pengorganisasian dan pembangunan jejaring yang kuat. Pada akhirnya, melihat perubahan mulai dari Indonesia hingga Madagaskar, gerakan gen Z lebih mirip sebagai spontanitas.

”Semua berawal dari ketidakpuasan akan situasi sulit. Namun, gerakan protes dari gen Z punya kelemahan dengan tidak adanya pengorganisasian dan pembangunan jejaring yang kuat sebagai sebuah gerakan aktivis tidak terjadi. Alhasil, tidak ada dampak signifikan dari perubahan yang diinginkan,” jelas Virtuous.

Kelemahan gen Z lainnya adalah mereka belum siap memimpin sebuah negara, suatu bangsa. Di antara gen Z belum ada sosok atau figur yang diharapkan. Hasil akhirnya seperti yang terlihat di Nepal ataupun Madagaskar.

Ini berbeda dengan, misalnya, gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Gerakan itu berdampak signifikan karena gerakan yang dimotori para mahasiswa terorganisasi dan ada pembangunan jejaring aktivis yang kuat.

”Jadi, secara teori, sebuah gerakan kalau memang diniatkan untuk perubahan sosial harus terorganisasi dan berjejaring dengan kuat, bahkan lintas negara atau transnasional. Isu-isunya juga kuat mendasar struktural dan para gen Z harus terbiasa dengan kepemimpinan. Bila tidak terbiasa, lahirnya pemimpin baru pun bukan bagian dari generasi mereka,” ujar Virtuous.