Pejabat Tidak Bisa Serampangan Bertindak

Kemarahan rakyat terhadap pejabat publik yang arogan terjadi merata di seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, China, hingga Afrika. Beragam persoalan yang muncul bukan pertama-tama disebabkan mereka tidak pintar, melainkan mereka tidak bijak. Ada persoalan terkait karakter. Selanjutnya, karakter menentukan cara pejabat berkomunikasi dengan masyarakat. Dari sana, masyarakat menilai apakah pejabat itu bisa dipercaya atau tidak.

Masyarakat AS, misalnya, kecewa berat lantaran Wakil Presiden JD Vance yang baru tujuh bulan dilantik sudah delapan kali pergi berlibur. Yang kian memantik keprihatian adalah beberapa liburan itu menggunakan uang negara.

Bahkan, dalam salah satu liburannya, satu kompi tentara diterjunkan untuk ”melawan alam”. Guardian edisi 7 Agustus 2025 melaporkan, pasukan itu dikerahkan untuk mengubah aliran sungai di Negara Bagian Ohio. Tujuannya supaya air di Danau Ohio memadai untuk Vance mendayung kayak.

Vance, anak kampung miskin yang menulis pengalamannya di dalam buku Hillbilly Elegy, dianggap masyarakat tidak konsisten. Selama berkampanye, ia menekankan bahwa ia paham dengan kerasnya hidup karena bagian dari rakyat kecil. Namun, begitu duduk di tampuk kekuasaan, perilakunya berubah. Ini cara berkomunikasi yang buruk.

Di China, kelakuan sejumlah pejabat juga sama. Bukannya menjaga kepercayaan masyarakat, mereka dan keluarga malah pamer harta. Kelakuan ini pun ditiru sejumlah pesohor dan orang kaya.

Sampai-sampai, pada 2023, Pemerintah China mengeluarkan peraturan. Isinya melarang siapa pun pamer kekayaan di media sosial, alasannya tidak peka dan memicu persoalan kesenjangan sosial.

Setali tiga uang, di negeri kaya minyak dan gas di Afrika, yakni Guinea Ekuatorial, presiden dan wakil presidennya yang ayah dan anak, Teodore Obiang Nguema dan Teodoro Obiang Mangue, hidup mewah. Di negeri di mana angka kematian ibu melahirkan tinggi dan banyak anak balita yang tidak divaksin, sebagian besar kekayaan yang didapat dari minyak hanya memberi manfaat bagi elite penguasa.

Laman BBC pada 13 Februari 2023 melaporkan, Afrika Selatan menyita super-yacht dan dua vila megah bak istana di Cape Town milik Teodore Obiang Mangue atas gugatan pengusaha Afrika Selatan, Janse van Rensburg. Terbaru, pada 26 Agustus lalu, pengadilan di Guinea Ekuatorial menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Ruslan Obiang Nsue, putra Obiang Nguema, karena menjual pesawat milik maskapai nasional secara ilegal.

Corak pejabat yang arogan, gila kekuasaan, tidak peka, sombong, serta serakah menyakiti hati rakyat. Memang, untuk menjawab isu kesenjangan sosial diperlukan upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat yang sistematis. Di sisi lain, kualitas pribadi dan karakter pemimpin tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat.

Di Indonesia, situasi rentan itu, antara lain, ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja serta adanya kebijakan kontradiktif. Di satu sisi efisiensi anggaran, di sisi lain terjadi penggemukan pada badan atau lembaga. Senyampang itu, muncul pejabat-pejabat publik dengan sikap arogan, sombong, bahkan suka pamer. Mereka tidak peka dengan situasi.

Padahal, di tengah situasi serba sulit, para pejabat justru dituntut mampu menjaga cara berkomunikasi dengan publik. Selain dituntut untuk peka, mereka juga harus mampu membangun keberpihakan kepada aspirasi dan kegelisahan rakyat. Ada tuntutan untuk lebih interaktif.

Menurut sosiolog Imam B Prasodjo, sikap-sikap arogan itu memperparah situasi sosial yang rentan. Sikap arogan pejabat publik menurut Imam terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena status ekonomi, dan kedua karena status sosial. Mereka menganggap diri lebih tinggi dari yang lainnya.

Jika strata sosial itu bergabung dengan strata ekonomi sehingga menjadi kaya raya dan kaya rayanya mendadak, orang itu bisa mengalami fenomena orang kaya baru. Ia tanpa ragu memamerkan statusnya dan tidak peduli pada sekitarnya.

”Itu tanda dia pamer prestasi, prestasi ekonomi,” ujar Imam. Sikap itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang butuh pejabat yang mampu memberikan ketenangan.

Dihubungi terpisah, dosen Komunikasi Publik Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Amin Shabana, menjelaskan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan khalayak. Hal ini berlaku bagi pejabat, pengusaha, pesohor, ataupun tokoh masyarakat.

Tiga hal itu ialah logika, etika, dan empati. Apa pun persoalan yang dikomunikasikan kepada publik, termasuk pamer capaian hidup atau flexing, tetap harus memperhatikan hal-hal itu.

”Ada flexing yang wajar ketika individu itu disorot kesuksesannya berkat kerja keras dan kedisiplinan. Akan tetapi, tetap ada batasan logika, etika, dan empati,” kata Amin.

Logika ialah ketika masyarakat melihat barang-barang yang dipamerkan nilainya melebihi kapasitas finansial orang tersebut. Publik bertanya-tanya bagaimana ia bisa memperoleh barang sedemikian mewah jika level pendapatannya tidak sebanyak itu.

Kedua, kalaupun memang orang tersebut sangat kaya, cara ia mengekspresikan kesuksesannya bisa saja dianggap tidak etis oleh publik. ”Pada dasarnya, kebebasan berekspresi di media sosial bagi kalangan elite sekalipun tidak bisa bebas dari nilai dan norma sosial,” kata Amin.

Publik akan menilai dari flexing tersebut jika orang itu sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat. Misalnya, jika orang tersebut begitu kaya, kenapa ia tidak bisa menggaji pekerjanya dengan layak? Bisa juga, apabila ia sedemikian berkelebihan, kenapa tidak membayar pajak pendapatan sesuai kemampuannya?

”Mau tidak mau, pamer kekayaan yang sejatinya bersifat pribadi ini masuk ke dalam pembahasan sosial yang lebih substantif dan berhubungan dengan kehidupan orang banyak,” papar Amin.

Aspek ketiga, lanjut Amin, ialah persoalan empati. Di sini, kapan konten pamer harta diunggah di media sosial juga bisa menjadi persoalan. Ketika ditayangkan saat perekonomian masyarakat tertekan akibat gejolak geoekonomi, konten itu tentu membuat masyarakat semakin kesal.

Meskipun pamer adalah hak pribadi, apabila dilakukan tanpa menggubris persoalan sosial, Amin menilai orang itu tidak peka atau sengaja menghina.

Oleh karena itu, jika seseorang terpilih menjadi pejabat pemerintah, semestinya ia sudah memahami ketiga aspek komunikasi publik itu. Pejabat harus memahami bahwa ketika duduk di kursi pemerintahan, mereka tidak lagi hanya mewakili dirinya sendiri atau golongan atau kelompoknya. Ia mewakili seluruh rakyat. Terkait itu, komunikasi mereka pun harus jelas, terbuka, dan rendah hati.

Butuh kemampuan untuk menyadari bahwa ucapan saja tidak bisa menjadi pegangan. Kini, berkat media sosial, publik bisa merekam hasil kinerja mereka dan langsung membandingkan pernyataan dengan kenyataan di lapangan.

Situasi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat ataupun politisi semakin tergerus. Tentu hal ini menjadi tantangan, terutama dalam membangun kesesuaian antara kata dan fakta.

Mencapai titik itu, menurut pakar pendidikan Itje Chodidjah, tidak mudah. Kompetensi itu menurut dia adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, moralitas, dan perilaku atau adab. Proses pembentukan kompetensi tersebut, menurut Itje, harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan dan pembelajaran.

Masalahnya, sampai sekarang proses pembelajaran di banyak sekolah di Indonesia masih membombardir siswa dengan pengetahuan saja, tidak mengarah pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

”Sejauh ini lebih berfokus pada pengetahuan saja. Yang akan terjadi, siswa hanya akan menghafalkan pengetahuan dan tidak sampai bisa mendalami hingga membangun karakter yang baik,” tutur Itje.

Ia mencontohkan, pelajaran Bahasa Indonesia seharusnya tidak diajarkan sebagai pengetahuan saja, tetapi sampai pada membangun kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan beradab. Alih-alih melatihkan itu secara utuh, guru hanya melatih pengetahuannya karena lebih gampang untuk mengajar dan mengujinya saat ujian.

Walhasil, ketika proses pembelajaran, guru bisa meninggalkan kelas dengan memberikan siswa tugas. Padahal, meninggalkan kelas itu dampak moralitasnya tinggi. Siswa bisa berpikir mengerjakan sesuatu itu boleh seenaknya.

”Bayangkan, berapa degradasi moral tertanam lewat proses itu,” kata Itje, yang sejak tahun 2014 menjadi anggota tim penguatan karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama berpuluh-puluh tahun, pendidikan Indonesia dijajah model pembelajaran seperti itu sehingga terbentuk pemikiran yang penting nilai di sekolah bagus. Padahal, utamanya pendidikan adalah membangun kompetensi. Kalau mau menambahkan pelajaran karakter ke pembelajaran di sekolah, tidak akan jadi apa-apa jika diajarkan sebagai pengetahuan dan tidak diberikan pengalaman dan dicontohkan. Itu prinsip penguatan karakter.

Terkait hal itu, menurut Itje, Indonesia bisa belajar dari Vietnam. Kunci mereka ada di konsistensi pada kebijakan pendidikan dan penguatan guru.

Dengan demikian, sekolah menjadi arena tumbuh kembang pengetahuan sekaligus menjadi sentra pembentukan pribadi unggul. Ruang mempertajam akal pikir, mengasah kepekaan budi dan pekerti. (AP/AFP/REUTERS)