Gencarkan Sekolah Rakyat, Jumlah Guru Ditambah 2.000 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Setelah membangun 100 Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025-2026 yang beroperasi pada Juli dan Agustus 2025, pemerintah akan menambah 59 sekolah yang direncanakan akan mulai berjalan pada September 2025. Dengan begitu, diperkirakan akan ada 15.000 siswa Sekolah Rakyat sehingga jumlah guru pun akan ditambah hingga secara keseluruhan mencapai lebih dari 2.000 orang.

Perkembangan pembangunan dan operasionalisasi Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025 dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Rapat yang berlangsung lebih dari dua jam itu dihadiri antara lain oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widyantini serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti juga turut mengikuti rapat.

Dari 100 sekolah tersebut, sudah ada 97.000 siswa yang bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Seusai rapat, Selasa malam, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya telah melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan di 100 Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025. Sebanyak 63 sekolah di antaranya sudah mulai berkegiatan pada 14 Juli lalu, sedangkan 37 sekolah lainnya akan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Dari 100 sekolah tersebut, sudah ada 97.000 siswa yang bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan 1.500 guru dan lebih dari 2.000 tenaga kependidikan.

Kendati sudah ada 100 sekolah, kata Saifullah, pemerintah juga akan menambah 59 Sekolah Rakyat tahun ini. Menurut rencana, sekolah-sekolah itu akan berkegiatan mulai September 2025. Seiring dengan penambahan jumlah sekolah, jumlah murid serta kebutuhan guru pun akan bertambah.

”Jadi dari 160 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025 itu bisa menampung sekitar 15.000 siswa Sekolah Rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan 4.000 lebih tenaga kependidikan lainnya, seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya,” ujar Saifullah.

Ia menjelaskan, guru yang mengajar di Sekolah Rakyat diseleksi oleh Satuan Tugas Seleksi Guru yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 1.500 guru yang lolos seleksi dan ditempatkan di berbagai sekolah. Mereka yang lolos seleksi dan mengajar di Sekolah Rakyat dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 

Saifullah mengakui, dari total guru yang sudah diseleksi itu ada 140 orang yang mengundurkan dirii. Sebagian besar beralasan wilayah tugas terlalu jauh dari domisili mereka.

Namun, itu diklaim tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sebab, ada alternatif tenaga pengajar dari 50.000 guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru tetapi belum mendapatkan penempatan tugas.

Dari 63 sekolah yang sudah beroperasi sejak 14 Juli lalu, kata Saifullah, semua masih melaksanakan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Tidak hanya murid, para guru pun mengikuti MPLS untuk saling mengenai satu sama lain. 

Kendati masih berada pada masa pengenalan, seluruh kurikulum dan perangkat pembelajaran di Sekolah Rakyat sudah disiapkan. ”Pembelajaran secara formal akan dimulai setelah masa matrikulasi selesai. Jadi, setelah MPLS, nanti kemudian ada masa sosialisasi dan adaptasi pembelajaran, yang insya Allah nanti didukung oleh pembelajaran digital,” ujar Saifullah.

Secara akademis, pelaksanaan Sekolah Rakyat sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, secara akademis pelaksanaan Sekolah Rakyat sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan. Begitu juga modul-modul pembelajaran yang digunakan. 

”Untuk pelaksanaannya juga kami terus bersinergi sehingga pada masa ini, MPLS di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Adapun Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan menggunakan gedung-gedung sentra terpadu milik Kementerian Sosial, bangunan aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta perguruan tinggi yang dialihfungsikan. Sejumlah bangunan tersebut direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyediakan antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, musala, lapangan, rumah dinas guru, ruang makan, dan unit Kesehatan sekolah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1 yang terdiri dari 63 sekolah sudah tuntas. Sementara untuk tahap 1b yang terdiri atas 37 sekolah masih dalam proses.

Sebanyak 37 sekolah dimaksud berada di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Khusus untuk tahap 1b, renovasi sekolah dilakukan dengan nilai kontrak sebesar Rp 206,17 miliar.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan renovasi tahap 1c di 49 lokasi dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 235 miliar. Sejumlah lokasi itu diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan memiliki lahan yang siap digunakan.

”Selanjutnya juga tengah disiapkan pembangunan secara permanen Sekolah Rakyat tahap II dengan lahan yang disiapkan pemerintah daerah seluas 5-10 hektar. Direncanakan Sekolah Rakyat tahap II selesai untuk tahun ajaran 2026/2027 dan nantinya siswa yang telah masuk pada tahap I akan dipindahkan ke lokasi tahap II,” kata Dody.