Sekolah Rakyat Butuh Sekitar 2.000 Guru

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Sejumlah skema rekrutmen guru dan sistem sekolah ramah anak disiapkan sebelum memulai proses pembelajaran yang direncanakan pada tahun ajaran 2025/2026.

Sejumlah menteri berkoordinasi membahas rencana ini di kantor Kementerian Sosial pada Kamis (15/5/2025). Mereka yang hadir di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, dan pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Saifullah mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 9.000 calon siswa Sekolah Rakyat. Mereka berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik).

Kelompok desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat ke-11-20 persen terendah.

Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan jika ingin menggunakan kesempatan mengikuti sistem penerimaan siswa baru (SPMB) untuk masuk ke sekolah reguler. Semua pilihan anak tersebut akan melalui persetujuan orangtua.

”Boleh (daftar SPMB), enggak ada mengunci (masuk sekolah rakyat). Namun, mereka ini akan dikunjungi (di asrama sekolah rakyat). Kemudian, orangtuanya juga bersedia menyekolahkan di sekolah rakyat. Kami enggak boleh menghalang-halangi begitu,” kata Saifullah.

Calon guru sekolah rakyat harus memiliki sertifikasi pendidik alias sudah lulus pendidikan profesi guru.

Selain itu, Saifullah mengungkapkan bahwa 65 lokasi di seluruh Indonesia sudah siap digunakan sebagai calon sekolah rakyat. Lokasi itu kebanyakan mengoptimalkan sejumlah aset milik pemerintah, seperti Sentra Kemensos dan aset milik Kemendikdasmen.

Terkait rekrutmen guru, kata Saifullah, jika sekolah rakyat sudah banyak berdiri, kemungkinan membutuhkan sekitar 2.000 guru. Sejauh ini sudah ada 153 calon kepala sekolah rakyat yang masih dalam proses seleksi.

”Ya kebutuhan gurunya itu 1.600-2.000 orang. Namun, ini kita masih simulasi terus, ya. Saya terus terang belum berani memastikan angkanya. Namun, kalau di titik (yang sudah ada) itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya. Di luar kepala sekolah, ya,” ungkap Saifullah.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, sudah ada sejumlah skema yang akan dilakukan, salah satunya menempatkan guru aparatur sipil negara (ASN) yang belum mendapatkan penempatan kerja untuk bekerja penuh di Sekolah Rakyat.

”Ada beberapa skemanya, ya. Ada redistribusi, ada skema seleksi khusus, tetapi belum (pasti) ya, nanti mau dilaporkan ke Presiden dulu. Intinya ASN,” kata Nunuk.

Secara kualifikasi, calon guru Sekolah Rakyat harus memiliki sertifikasi pendidik alias sudah lulus pendidikan profesi guru. Namun, mereka yang diterima nantinya akan mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

Selain itu, kepala Sekolah Rakyat bisa jadi mengemban jabatan di lebih dari beberapa Sekolah Rakyat. Ini bergantung kebutuhan dan jumlah murid di Sekolah Rakyat tersebut. Dengan begitu, bisa jadi di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang mengurusi tiga jenjang dari SD, SMP, dan SMA.

Kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat mengacu pada kemampuan akademik setiap calon murid. Oleh karena itu, guru-guru baru ini akan melakukan penilaian pada setiap calon murid sebelum memetakan model pengajaran yang pas dengan tiap-tiap murid tersebut.

Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurut dia, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.

”Kami sudah mempunyai lebih kurang 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Kalau misalnya sudah ditetapkan, lebih kurang maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan,” ungkap Haryomo.

Sementara itu, Menpan dan RB Rini Widyantini menyampaikan, pihaknya telah menentukan kelembagaan Sekolah Rakyat di bawah Kemensos dan penyediaan tenaga pendidik Sekolah Rakyat di bawah Kemendikdasmen. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

”Mudah-mudahan nanti dengan skema-skema penyediaan guru ini bisa membantu percepatan pelaksanaan sekolah guru,” ujar Rini.

Selain kualitas pendidikan, perlindungan anak dalam lingkungan sekolah berasrama ini menjadi perhatian utama. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa aspek perlindungan akan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

”Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan, dan semua hak anak bisa terpenuhi,” kata Arifatul.

Pemerintah merancang sekolah rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah ini dapat dimulai dalam waktu dekat dengan sinergi berbagai kementerian/lembaga demi memastikan kualitas dan keberlanjutannya.