Gencatan Senjata Gaza Kembali Terancam Sabotase Netanyahu

GAZA, JUMAT — Sejak gencatan senjata Gaza diumumkan, serangan Israel menewaskan hampir 100 warga Palestina di jalur itu. Tekanan ultrakanan menjadi salah satu alasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menunda gencatan senjata.

Gencatan senjata diumumkan pada Rabu (15/1/2025) dan dinyatakan akan berlaku mulai Minggu (19/1/2025) siang. Sampai Kamis (16/1/2025) malam waktu Gaza atau Jumat dini hari WIB, Israel terus menyerang berbagai wilayah Gaza.

Dampaknya, paling tidak 90 orang tewas dan banyak juga yang cedera. Jumlah korban dikhawatirkan terus meningkat.

Media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan, Netanyahu dan kabinetnya tidak kunjung rapat untuk mengesahkan gencatan senjata. Rapat paling cepat digelar pada Sabtu malam waktu Tel Aviv.

Kantor PM Israel telah mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. Kelompok perjuangan Gaza ingin hak sama dengan Israel: menentukan siapa yang dibebaskan dalam pertukaran tawanan di tahap pertama gencatan senjata.

Israel tidak mau memberi hak itu. Israel mau menentukan sendiri siapa yang dibebaskan dari berbagai penjara Israel. Hamas dan kelompok perjuangan Palestina tinggal menerima saja pilihan itu.

Penolakan di detik-detik akhir sudah sering dilakukan Netanyahu sejak Israel menyerbu Gaza pada Oktober 2023. Berulang kali, Israel secara sepihak meminta berbagai hal setelah kesepakatan dibuat.

Dalam setiap penundaan itu, Netanyahu selalu menyalahkan para pejuang kemerdekaan Palestina. Kali ini juga ia melakukan itu.

Kantor PM Israel menolak permintaan pasukan Israel ditarik dari Koridor Philadephia. Koridor itu membentang di perbatasan Gaza dengan Mesir. Israel mau pasukannya tetap menduduki koridor yang berada di dalam Gaza tersebut.

Hamas membantah telah menghambat perjanjian. Pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishq, menegaskan, pihaknya berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata yang sudah diumumkan oleh para mediator.

Sementara di Israel, penolakan atas gencatan senjata terus menggema. Politisi ultrakanan yang juga Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, salah satu penolak gencatan senjata.

Ia menyatakan akan mengundurkan diri dari pemerintahan Netanyahu jika Israel meratifikasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ben-Gvir yang mengaku tidak akan berusaha menjatuhkan pemerintah itu menilai kesepakatan tersebut gegabah dan akan menghapus pencapaian perang.

”Jika kesepakatan yang tidak bertanggung jawab ini disetujui dan dilaksanakan, kami sebagai anggota Jewish Power akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada perdana menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Ben-Gvir mengajak Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bergabung dengannya. Ben-Gvir memandang kesepakatan itu sebagai penyerahan diri yang berbahaya kepada Hamas. Smotrich juga menilai kesepakatan itu bencana bagi Israel.

Partai Zionisme Religius pimpinan Smotrich mengulangi penentangannya. Partai itu mengancam akan menarik dukungan dari pemerintahan Netanyahu kalau tidak meneruskan serangan ke Gaza.

Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tetap yakin penerapan gencatan senjata akan dimulai, Minggu. Dia dan sejumlah pejabat lain di pemerintahan Presiden AS Joe Biden tetap berusaha mencoba menyelesaikan persoalan sebelum Biden akan berpamitan dari Gedung Putih, Senin mendatang. ”Wajar jika dalam proses negosiasi ada jalan buntu. Kami sedang menyelesaikannya,” ujarnya.

Adapun Kemenlu Mesir menegaskan, penerapan gencatan senjata di Gaza harus dimulai tanpa penundaan. Sesuai kesepakatan, pelaksanaan gencatan senjata itu akan dimulai dengan pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

Sebanyak 33 sandera akan dibebaskan pada tahap pertama sebelum negosiasi dimulai untuk menyetujui pembebasan 65 sandera lainnya dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Setelah itu, persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan dirampungkan. Menlu Mesir Badr Abdelatty menyatakan, semua pihak harus mematuhi ketentuan dan melaksanakan tahapan-tahapannya pada tanggal yang sudah ditentukan.

Pemimpin Houthi Yaman Abdul Malik al-Houthi akan memantau pelaksanaan gencatan senjata. Houthi berjanji akan menghentikan operasi-operasinya jika konflik di Gaza berakhir.

Sejak November 2023, milisi Houthi menyerang kapal-kapal di perairan dekat pantai Yaman dengan rudal balistik dan pesawat nirawak sebagai bentuk solidaritas mereka dengan Palestina. Dua kapal tenggelam, satu kapal disita, dan empat pelaut tewas. ”Jika pembantaian Israel terus berlanjut, kami juga akan terus lanjut,” ujarnya.

Apa pun yang terjadi, mitra koalisi sayap kanan Netanyahu tak setuju. Padahal, Netanyahu sangat membutuhkan dukungan mereka agar bisa tetap berkuasa. Netanyahu juga menghadapi tekanan domestik yang besar untuk bisa membawa pulang para sandera.

Keluarga para sandera sudah memohon Netanyahu agar memprioritaskan pembebasan para sandera dan mengesampingkan urusan politik. Jika Ben-Gvir betul-betul mundur dari kabinet, itu akan mengurangi jumlah kursi koalisi yang berkuasa di parlemen dari 68 menjadi 62. Artinya, pemerintahan Netanyahu hanya unggul tipis.

Ben-Gvir mengatakan, partainya akan kembali ke koalisi jika Israel melanjutkan perangnya. Pengunduran diri Ben-Gvir tidak akan menjatuhkan pemerintah atau menggagalkan kesepakatan gencatan senjata.

Namun, akan mengganggu stabilitas Pemerintah Israel di saat yang genting dan dapat menyebabkan keruntuhan pemerintah. Apalagi jika Ben-Gvir bergabung dengan sekutu utama Netanyahu lainnya.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mendukung Israel mencapai gencatan senjata. PM akan ”mendapatkan semua jaring pengaman yang dibutuhkan untuk membuat kesepakatan penyanderaan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anggota parlemen oposisi akan mendukung pemerintah untuk memastikan pengembalian para sandera.

Pertanyaan jangka panjang tentang Gaza pascaperang tetap ada. Hal itu termasuk siapa yang akan memerintah wilayah tersebut atau mengawasi tugas rekonstruksi yang berat.

Israel telah mendapatkan kecaman internasional yang keras, termasuk dari sekutu terdekatnya, AS, atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Israel juga menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil, menuduhnya menggunakan sekolah, rumah sakit, dan daerah permukiman untuk tujuan militer.

Hamas juga mendapat tekanan yang luar biasa dari invasi Israel ke kota-kota terbesar di Gaza dan perebutan perbatasan antara Gaza dan Mesir. Para pemimpin utamanya, termasuk Yahya Sinwar, yang diyakini telah membantu mendalangi serangan tahun 2023, telah tewas.

Namun, para pejuangnya telah berkumpul kembali di beberapa daerah yang paling parah terkena dampak setelah penarikan pasukan Israel. Ini meningkatkan kemungkinan pemberontakan yang berkepanjangan jika perang berlanjut. (REUTERS/AFP/AP)