Pemerintah Geser Prioritas Perumahan 2026 dari Bangun ke Renovasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengutamakan program renovasi rumah pada 2026 alih-alih menggenjot pembangunan rumah subsidi. Sejumlah pengembang dan pakar menyayangkan kebijakan ini karena tingkat urgensi dan efek pengganda lebih besar pada pembangunan rumah subsidi ketimbang renovasi rumah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana memprioritaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Dari total anggaran yang diajukan untuk 2026 senilai Rp 49,85 triliun, 91,37 persen di antaranya digunakan untuk BSPS. Pada 2026, program tersebut ditargetkan menyentuh 2 juta unit rumah.

BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program itu dilakukan untuk membantu masyarakat membangun atau meningkatkan kualitas rumah, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Setelahnya, pemerintah fokus pada pembiayaan rumah MBR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit.

Rencana ini ditanggapi berbeda oleh pengembang. Realestat Indonesia (REI), misalnya, berharap pemerintah fokus pada realisasi pembangunan dan penyerapan FLPP. Sebab, program tersebut dinilai lebih memberikan efek pengganda atau multiplier effect bagi pembangunan ekonomi.

”Kami fokus bagaimana penyerapan kenaikan FLPP tahun ini sehingga itu menjadi acuan, pijakan bagaimana perencanaan itu bisa dieksekusi dengan baik. Ketika tercapai, hal itu bisa menjadi acuan untuk rencana tahun depan,” kata Ketua Umum REI Joko Suranto saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Pada I-2025, Joko melanjutkan, penyerapan FLPP masih rendah. Ada risiko penyerapan tidak tercapai optimal pada 2025. Program 3 juta rumah juga didorong sebagai motor pertumbuhan ekonomi guna menekan angka kemiskinan. Rekomendasi Satuan Tugas Perumahan dapat dilakukan.

”Skema (solusi) melalui kredit pemilikan rumah (KPR), kalau dilakukan dengan BSPS, renovasi rumah, saya melihatnya akan kurang accountable. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nanti hitungnya seperti apa?” ujar Joko.

Dengan pembangunan rumah, skema dengan KPR akan lebih efektif karena memiliki akuntabilitas. Dampak ekonomi juga akan terukur, termasuk pertumbuhan ekonomi melalui perdesaan.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah meyakini, program BSPS dan FLPP memiliki efek pengganda masing-masing terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya melalui belanja produksi dan tenaga kerja.

”Artinya, BSPS mungkin lebih fokus pada rumah sosial, masyarakat tidak mampu, dan murni diberikan ke masyarakat. Untuk FLPP akan berfokus pada MBR, ada beban yang diberikan ke masyarakat dan disubsidi pemerintah,” tutur Junaidi.

Menurut Junaidi, sesuatu hal yang wajar jika pemerintah menitikberatkan menggarap BSPS pada 2026. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa dalam penyusunan kebijakan butuh koordinasi guna mematangkan langkah-langkah pada 2026.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), penyaluran dana FLPP baru 120.976 unit rumah hingga akhir semester I-2025. Nilai yang tersalurkan senilai Rp 14,99 triliun. Padahal, pemerintah telah meningkatkan kuotanya, dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada 2025. Artinya, baru 35,6 persen rumah FLPP yang diserap masyarakat.

Provinsi dengan penyaluran tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 28.548 unit atau 23,59 persen dari seluruh penyaluran FLPP hingga akhir semester I-2025.

Dana FLPP hingga pertengahan 2025 paling banyak disalurkan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank tersebut menyalurkan untuk 64.429 unit rumah senilai Rp 7,99 triliun. Sementara kontributor terbesar dengan pembangun terbanyak adalah REI yang telah membangun 50.795 unit senilai Rp 6,28 triliun.

Provinsi dengan penyaluran tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 28.548 unit atau 23,59 persen dari seluruh penyaluran FLPP hingga akhir semester I-2025. Posisinya disusul Jawa Tengah (8,86 persen), Sulawesi Selatan (7,76 persen), Banten (6,99 persen), dan Jawa Timur (6,23 persen).

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (10/7/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait mengajukan anggaran 2026 senilai Rp 49,85 triliun. Dari pagu indikatif yang ditetapkan senilai Rp 1,82 triliun, pihaknya membutuhkan Rp 48,03 triliun tambahan anggaran.

Anggaran tersebut baru diajukan Kementerian PKP, belum termasuk mitra-mitra Komisi V DPR lainnya. Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang membutuhkan total anggaran Rp 139,74 triliun untuk 2026. Pagu indikatif yang ditetapkan senilai Rp 70,86 triliun sehingga masih ada selisih kekurangan Rp 68,66 triliun (Kompas.id, 11/7/2025).

Ketika ditanya soal tambahan anggaran yang diajukan pemerintah, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan mendukung upaya pemerintah. Dalam hal ini, dukungan tersebut akan membantu untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

”Sebagai politisi, saya juga masih belajar. Alur pikir pemerintah ini, masih belajar saya, ya, tetapi kami coba memahami, kami dukunglah. Namun, ingat, kami sebagai wakil rakyat mengingatkan, kita ini sedang berkejaran dengan waktu,” katanya.

Kelemahan pada bidang infrastruktur, ia melanjutkan, akan menurunkan daya saing Indonesia. Infrastruktur yang buruk berimbas pada biaya produksi tinggi sehingga dapat melemahkan daya saing dan kompetisi dalam skala global. Indonesia, misalnya, justru makin dibanjiri produk-produk asing ketimbang produk dalam negeri.

Ketika ditanya berapa perkiraan anggaran infrastruktur yang akan diumumkan dalam nota keuangan pada Agustus 2025, Lasarus mengatakan, Komisi V DPR belum memutuskan. Namun, ia menekankan bahwa negara yang maju dan modern selalu diikuti dengan infrastruktur yang mumpuni karena pembangunan merupakan hal mendasar.

”Infrastruktur ini fondasi dari semuanya, termasuk konektivitas dan murahnya biaya produksi. Penduduk Indonesia ini besar, lho,” kata Lasarus.

Dalam catatan Kementerian PKP, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyebut angka ketimpangan kepemilikan atau backlog rumah mencapai 15 juta unit pada 2025. Data ini diklaim bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlahnya naik 51,5 persen dari data BPS sebelumnya sebanyak 9,9 juta unit per 2023.

Maruarar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni sekitar 26 juta unit. BSPS dinilainya memiliki efek pengganda ekonomi yang besar.

Rencana baru pemerintah menggeser fokusnya pada BSPS disayangkan Head of Research CBRE—firma investasi dan layanan real estat—Wilayah Indonesia Anton Sitorus. Ia mempertanyakan berubahnya fokus pemerintah.

”Kenapa jadi sekarang mengurusi renovasi? Kan, target utamanya adalah mengurangi backlog. Backlog ini kebutuhan rumah buat orang yang belum punya rumah. Renovasi adalah orang-orang yang sudah punya rumah. Mengejar backlog orang yang enggak punya rumah itu susahnya minta ampun,” tutur Antonius.

Urusan renovasi rumah semestinya dapat dilakukan instansi lain, seperti Kementerian Sosial. Fokus utama pada renovasi rumah semestinya bukan ranah Kementerian PKP.

Alih-alih menggeser fokus, Antonius merekomendasikan agar program FLPP yang sudah berjalan dilihat dan dievaluasi kembali. Ragam perbaikan masih perlu dilakukan sehingga semestinya pemerintah fokus memperbaiki program yang selama ini digarap dan sudah di depan mata.