Ganjar, Anies, Raffi, atau Gibran Dulu, Duh Apa Pula Ini...

Belakangan ini, ada kata-kata baru yang beredar cepat di ruang percakapan kaum urban, di dunia nyata maupun maya. Nama-nama tokoh elite politik secara kreatif dan masif diubah menjadi kata kerja atau kata sifat dan aktif digunakan dalam obrolan keseharian. Fenomena eponim ini berkembang liar tanpa bisa dikontrol otoritas mana pun.

Mereka yang rutin lari, teman-temannya sontak melabelinya si pehobi ”ganjar”. ”Di mana-mana, kamu ’anies’ ya,” komentar bagi mereka yang gemar baca, termasuk saat berdiri berdesakan di dalam angkutan umum. Kreativitas linguistik warga dan warganet ini pun merambah cepat pada kritik perilaku yang jauh lebih menohok.

Seseorang yang mendadak menghilang saat sedang sangat dibutuhkan atau menjawab keluhan genting dengan rentetan kata yang tidak relevan, kini lazim dilabeli ”gibran”. Ada juga lelucon menggunakan istilah ”purbaya” untuk mendeskripsikan orang yang menyusahkan karena suka berargumen menggunakan semata angka statistik, tetapi nirempati terhadap masyarakat yang tengah terimpit beban hidup.

”Kalau di depan kita, santai saja, tidak perlu jokowi,” penyebutan lain bagi yang dinilai pura-pura saja hidup sederhana apa adanya. Tidak ketinggalan muncul kalimat ”Dia memang raffi apa teddy sih?” merujuk yang supersibuk sampai hanya bisa tidur tiga jam sehari atau yang protektif tak wajar lagi suka tampak sibuk ke sana-kemari tanpa kejelasan manfaatnya.

Bahkan, muncul diksi ”prabowo” untuk menggambarkan momen saat seseorang menutupi tensi emosional atau ledakan amarah dengan joget-joget atau lemparan kata-kata di luar dugaan.

Jika direnungkan, logis eponim ini merupakan buah dari daya kritis tinggi kelas menengah berpendidikan di perkotaan yang memiliki modal sosial kultural dan literasi politik cukup luas. Orang-orang cerdas yang bisa meracik nama tokoh nasional menjadi lelucon satire dan langsung dipahami audiens tanpa perlu penjelasan tambahan. Praktik ini diyakini wujud nyata dari krisis kepercayaan publik yang sudah melebihi batas kesabaran, sundul ke ubun-ubun.

Bagaimana warga tak terpantik beralih pada sinisme ekstrem jika urusan struktural negara yang esensial selalu dibiarkan terbengkalai jauh dari akal sehat?

Publik selalu disuruh menunggu seperti tanpa tenggat terkait program yang butuh pembenahan segera seperti Makan Bergizi Gratis sampai pengesahan undang-undang substansial yang berdampak besar kepada publik seperti RUU Reforma Agraria, Sisdiknas, sampai Perampasan Aset. Namun, untuk urusan administratif yang berdampak langsung pada rakyat, seperti berantakannya penentuan desil untuk pengelompokan kesejahteraan, pemerintah justru bekerja sangat cepat tanpa patokan jelas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menganalisis fenomena eponim di Indonesia mungkin cocok menggunakan kerangka teoretis insurgent citizenship (kewarganegaraan insurgen/pemberontak) yang dirumuskan oleh antropolog James Holston. Melalui kajiannya tentang disjungsi antara demokrasi dan modernitas, Holston memperkenalkan gagasan tentang kewarganegaraan insurgen pada 2008.

Teori Holston itu lahir dari penelitiannya terhadap warga terpinggirkan di wilayah urban Brasil yang ternyata secara aktif menuntut hak-hak sipil serta ruang hidup mereka. Perlawanan terjadi di tengah negara yang bentuk pemerintahannya demokrasi, tetapi senyatanya terus melegalkan ketimpangan sosial dan segregasi. Kewarganegaraan insurgen bisa dikatakan sebagai gerakan rakyat untuk menuntut hak hidup yang layak di kota mereka, di negara mereka. Mereka menggunakan apa pun yang masih bisa mereka akses untuk menyalurkan perlawanan walaupun itu tak berarti ujung hasil yang dimaui dapat segera terlihat.

Negara modern sering kali membuat warganya terjebak dalam kontradiksi. Di satu sisi, klaim atas keanggotaan warga negara bersifat inklusif secara universal, tetapi di sisi lain, distribusi hak berjalan sangat tak setara. Kelas menengah paling terdampak. Mereka dituntut menanggung beban pajak progresif dengan tetap menjadi motor penggerak ekonomi kota tanpa henti. Di sisi lain, fasilitas bantuan atau perlindungan negara sering kali luput akibat melencengnya klasifikasi kesejahteraan.

Menembus buntunya saluran birokrasi pemerintahan dan unjuk rasa fisik di jalanan yang tidak bisa selalu diikuti karena berbagai alasan, warga urban berpendidikan memanfaatkan akses tak terbatas di ruang digital sebagai arena perlawanan tanpa batas waktu maupun wilayah administrasi. Dari beragam curahan di media sosial, penciptaan eponim bisa dikategorikan sebagai manifestasi dari kewarganegaraan insurgen pada era digital ini.

Melalui perombakan tata bahasa keseharian, kaum urban menolak menyerah pada kepatuhan yang dituntut oleh negara secara otoriter. Eponim menjadi senjata tak kasat mata yang melucuti wibawa penguasa. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, setiap represi penguasa pada satu atau beberapa akun yang bersuara kritis, akun-akun pengusung unggahan eponim menjamur sampai ke luar negeri.

Teknologi digital yang makin menepis sekat administrasi membuat penolakan terhadap kelaliman juga dengan mudah meraih perhatian dan simpati global. Gejala ini terefleksikan dengan sangat terang-benderang dalam penguatan entitas ”SEAblings”, sebuah identitas komunal digital revolusioner yang merangkul sesama generasi muda di seantero kawasan Asia Tenggara.

Pada saat pergolakan terjadi, banyak pemengaruh dan warga dunia maya dari negara tetangga yang maju pasang badan. Mereka yang rata-rata berusia muda, tanpa ragu menghujat elite Pemerintah Indonesia dan di saat yang sama mengakui warga ”Merah Putih” jauh lebih waras serta logis ketimbang segelintir penguasanya.

Laporan riset termutakhir dari ISEAS menegaskan bahwa kemahiran digital pemuda Asia Tenggara memungkinkan mereka menyalurkan donasi logistik, seperti makanan dan perlengkapan pokok lain, melalui aplikasi pesan-antar lokal untuk menyokong demonstran di jalanan Indonesia. Ini adalah terekam dalam catatan sejarah di mana warga biasa antarnegara saling menghidupi perlawanan tanpa perlu beranjak dari tempat duduk mereka. Taktik ini telah diasah melalui jejaring solidaritas untuk protes prodemokrasi di Thailand pada 2020 serta revolusi Myanmar pada 2021.

Meskipun dari beberapa laporan lain menunjukkan gerakan ini tidak steril dari para penunggang gelap yang ingin membelokkan perjuangan murni rakyat, hasil survei ISEAS tetap membuktikan masifnya pergeseran kesadaran politik kaum muda kita. Mayoritas pemuda di kawasan Asia Tenggara sepakat bahwa interaksi daring sukses memperluas empati mereka melewati batasan problem lokal semata. Saat ini, walaupun para oligark hitam mungkin belum bisa dicongkel dari kekuasaan, tetapi mereka tidak bisa lagi menutupi fakta busuk tentang perilaku dan sepak terjangnya.

Bagi pekerja kelas menengah yang kembang kempis menghadapi kehidupan kota, kepungan tagihan, ditambah kebijakan desil buta empati, sokongan dari luar ini adalah dukungan psikologis yang luar biasa berdampak positif. Pengakuan SEAblings atas kondisi di dalam negeri membuktikan bahwa realitas penderitaan mereka valid.

Lewat kecerdasan eponim dan gerakan SEAblings, publik internasional disadarkan bahwa kekacauan yang terjadi murni karena ketamakan elite penguasa. Sementara warganya sendiri terus gigih berjuang menjaga kewarasan sembari mempertahankan hidup dengan pengharapan negaranya ini kelak kembali dapat menjadi tempat layak huni.

Perjuangan sepertinya masih akan panjang. Libur di ujung minggu ini mending gibran, anies, atau ganjar dulu, mengisi baterai semangat dan kewarasan sampai penuh lagi. Nanti kita lanjutkan usaha memurnikan demokrasi yang berarti kekuasaan di tangan rakyat, bukan terserah lu aja deh!