Pasar Modal Indonesia Goyang, Investor Ritel Ungkapkan Rasa Kecewa

Pengunduran diri lima pimpinan otoritas keuangan Indonesia yang dipicu oleh anjloksnya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama dua hari berturut-turut membuat kecewa investor ritel. Gejolak saat ini memperkuat urgensi pembenahan tata kelola pasar modal secara menyeluruh untuk melindungi investor ritel.

Yanto, salah satu investor ritel yang sudah biasa berinvestasi saham lebih dari satu dekade, berpendapat, praktik saham digoreng bukan hal baru.

Modusnya sudah berulang sejak lama, terlihat dari sejumlah emiten, termasuk di sektor telekomunikasi dan grup konglomerasi,  yang harganya tiba-tiba melonjak tanpa fundamental kuat. Investor berpengalaman umumnya bisa mengenali pola ini.  

Namun, dia menyadari, tidak semua investor ritel memahami isu teknis tingkat tinggi, seperti apa itu MSCI (Morgan Stanley Capital International). Sementara, di lapangan, praktik ”pompa harga saham” justru marak terjadi melalui grup-grup informal, termasuk media sosial.

”Kekecewaan investor ritel seperti saya bertambah karena penanganan persoalan lama ini (saham digoreng) terkesan lamban. Padahal, investor asing sudah menarik diri. Kalau dibiarkan bisa menambah keraguan investor ritel terhadap integritas pasar modal,” ucap Yanto, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Depok, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). 

Dia memandang, pembenahan pasar modal seharusnya tidak hanya dibebankan pada BEI, tetapi dilakukan menyeluruh. Misalnya, kantor akuntan publik, penilai (appraisal), hingga proses pencatatan saham perdana atau IPO.

Investor ritel lain, Roben, mengatakan, ia masuk ke pasar modal untuk memperoleh keuntungan yang wajar, baik dari dividen maupun capital gain. Oleh karena itu, pasar modal semestinya dikelola secara transparan, kredibel, dan dapat dipercaya.

Namun, dalam praktiknya, Roben yang sudah lama jadi investor ritel juga mengamati banyak kejanggalan. Tahun 2025, dia menyaksikan lonjakan harga saham sejumlah emiten hingga ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu singkat, tanpa didukung fundamental yang jelas.

Fenomena ini membingungkan dan memicu keraguan dia: apakah kondisi tersebut wajar atau justru mencerminkan persoalan tata kelola. 

”Yang kerap dilupakan (pemerintah), dana investor ritel itu sering kali datang dari sebagian besar, bahkan seluruh tabungan, yang mereka miliki. Nilainya mungkin kecil secara nominal, tetapi sangat besar secara personal,” ujarnya.

Menurut Roben, investor ritel seperti dirinya perlu dihargai dan dilindungi. Pasar modal hanya akan bertahan jika dikelola secara transparan, akuntabel, dan adil, bukan sekadar menjadi tempat exit liquidity yang mengorbankan kepercayaan investor publik. 

Investor ritel asal Tangerang Selatan, Santi, juga memiliki pandangan senada. Dia berpendapat, beberapa kebijakan BEI agak kurang tepat, seperti terkait full call auction (FCA), kriteria suspensi saham, dan kualitas emiten yang tidak jelas. 

Santi mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah terhadap pasar modal yang cenderung reaktif. Sebagai contoh, pemerintah menaikkan porsi investasi saham untuk dana pensiun dan asuransi yang sepertinya terburu-buru dan tidak dipertimbangkan dengan matang.

Sebagai investor ritel, dia berharap mundurnya pimpinan otoritas keuangan Indonesia membuat pasar modal lebih baik, efisien, dan transparan. Dengan demikian, investor ritel juga mendapat perlindungan. 

Ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyebutkan, ada dua rekomendasi utama MSCI yang patut mendapat perhatian serius pemerintah. Pertama, soal transparansi, khususnya terkait likuiditas di pasar dan pembentukan harga saham.

Ini mencakup kejelasan hubungan antara pemilik perusahaan dan emiten, serta sejauh mana data dan informasi tersebut dapat diakses secara terbuka oleh publik. Transparansi ini menjadi pekerjaan rumah penting agar kepercayaan investor tetap terjaga. 

Kedua, terkait free float atau porsi saham yang dimiliki publik. Saat ini, angka 7,5 persen dinilai masih terlalu rendah karena praktik terbaik internasional menetapkan minimal 10 persen. Meski sebelumnya OJK sudah mengumumkan akan meningkatkan porsi saham kepemilikan publik hingga 15 persen per Maret 2026, implementasi kebijakan itu bakal menjadi tantangan tersendiri. 

Menurut Tauhid, jika dalam waktu sekitar tiga bulan tidak ada kemajuan perbaikan seperti yang direkomendasikan MSCI, investor besar berpotensi menarik dananya. Bahkan, jika hingga Mei 2026 sesuai tenggat tidak ada perubahan, minat investor terhadap bursa Indonesia akan semakin menurun.

”Situasi itu membuat kita tertinggal dibanding negara lain,” ujar Tauhid saat menjadi salah satu pembicara di diskusi ”Tantangan Prabowonomics Setelah Davos: Gonjang-ganjing Pasar dan Intervensi Asing”, di Jakarta, Sabtu.

Dampak dari peristiwa pengunduran diri pimpinan otoritas keuangan bisa jadi tidak langsung terasa pada sektor riil. Namun, itu akan sangat memengaruhi minat perusahaan baru untuk melantai di bursa melalui IPO. Padahal, dana hasil IPO umumnya digunakan sebagai modal kerja yang penting bagi pertumbuhan sektor riil, terutama bagi emiten baru.

”Saya membaca peristiwa ini (rentetan pengunduran diri lima pimpinan otoritas keuangan Indonesia) sebagai perubahan yang cukup besar. Siapapun penggantinya, harus menjalankan rekomendasi MSCI dengan tanggung jawab besar yaitu menegakkan transparansi dan menaikkan porsi free float dari 7,5 menjadi 15 persen,” papar Tauhid.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, yang turut hadir di acara diskusi yang sama, mengatakan, isu-isu yang diangkat MSCI selalu konsisten, yaitu menyangkut transparansi, keterbukaan informasi, dan kejelasan mengenai ultimate beneficial owner atau pihak yang sesungguhnya mengendalikan kepemilikan saham.

Aspek-aspek tersebut krusial karena MSCI dan para investornya pada dasarnya menilai itu sebagai risiko masuk ke suatu pasar. Investor ingin berinvestasi di pasar yang risikonya dapat dikelola, di mana harga saham terbentuk secara kompetitif dan transparan, tanpa dominasi pemilik manfaat yang dapat memengaruhi harga. 

Maka, rekomendasi MSCI terhadap pasar modal Indonesia akan berkaitan erat dengan sektor riil dan perekonomian Indonesia. Kalau ada pihak yang beranggapan tidak ada kaitan, menurut Mari, itu kurang tepat.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pasar modal berperan sebagai sumber kapital, terutama bagi perusahaan yang melakukan IPO sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola perusahaan. 

Sejak awal pasar modal berkembang di Indonesia, salah satu tujuannya adalah mendorong akuntabilitas perusahaan terbuka. Ketika sebuah perusahaan menjadi emiten publik, kinerjanya diawasi oleh banyak pemegang saham, bukan hanya oleh para pemilik.

Tidak hanya itu, pasar modal juga berperan dalam pendalaman sektor keuangan, baik dari sisi perusahaan maupun masyarakat.

”Perusahaan memiliki alternatif pendanaan selain perbankan, sementara masyarakat tidak hanya bergantung pada deposito, tetapi juga dapat berpartisipasi dan memperoleh imbal hasil dari investasi saham,” kata Mari.

Per Juni 2025, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai hampir 17 juta. Sekitar 16,9 juta di antaranya merupakan investor ritel domestik.

Dalam situasi saat ini, Mari menambahkan, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengelola risiko agar tidak terjadi arus keluar investor. Ia berharap dalam satu- dua hari ke depan ketegasan sikap pemerintah serta otoritas terkait bisa lebih jelas.