Gratis Naik Angkutan Umum bagi 15 Golongan, Sampai Mana Perluasannya?

JAKARTA, KOMPAS - Janji memperluas program gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan masih menunggu payung hukum dalam bentuk peraturan gubernur. Jika terwujud maka MRT Jakarta dan LRT Jakarta akan menyusul Transjakarta sebagai pionir layanan tersebut.

Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan program tersebut selama kampanye Pilkada Jakarta 2024. Setelah terpilih dan dilantik, keduanya memasukan perluasan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, harus dipahami bahwa perluasan layanan ini perlu aspek legal. Untuk itu, tengah digodok peraturan gubernur terkait, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.

"Peraturan gubernur ini harus masuk dalam program pembentukan peraturan dan tentu butuh waktu untuk harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi yang pasti program ini masuk dalam target 100 hari pertama dan terus kami kebut ke depan," kata Syafrin pada Kamis (13/3/2025).

Layanan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan ini terlebih dulu diterapkan oleh Transjakarta. Mekanismenya dengan mendapatkan TJ Card dari PT Transjakarta dan Jakcard Combo milik Bank DKI.

TJ Card diperuntukan bagi golongan warga lansia, penyandang disabilitas, anggota veteran Republik Indonesia, penerima raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera), warga ber-KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga PAUD, jumantik, dan TNI/Polri. Warga dapat mengaksesnya melalui laman klg.transjakarta.co.id/klg.

Sementara itu, Jakcard Combo khusus golongan PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), karyawan swasta tertentu (dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi melalui Bank DKI), penghuni rusunawa, dan tim penggerak PKK. Penerima mendaftar dengan menghubungi Bank DKI.

Menurut Syafrin, pihaknya masih membahas mekanisme gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan di MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Jika sudah matang maka akan diumumkan kepada masyarakat.

"Sementara ini masih dibahas. Tunggu saja pada saat diumumkan nanti mana mekanisme yang akan digunakan," ujar Syafrin.

Dewan Transportasi Kota Jakarta telah mengkaji perluasan layanan gratis naik angkutan umum ini. Program tersebut bermanfaat, tetapi harus terintegrasi dengan baik.

Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta Adrianus Satrio Adi Nugroho menuturkan, telah dilakukan kajian pendukung, yaitu penerapan tarif konsesi untuk pengguna disabilitas pada layanan MRT Jakarta (2024) dan penerapan tarif konsesi pada layanan LRT Jakarta (2024). Penerapan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan pada layanan tersebut juga perlu dasar hukum pelaksanaan ke depannya.

Selain itu, ada dua skenario yang telah dikalkulasi jika layanan MRT Jakarta dan LRT Jakarta gratis bagi 15 golongan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh MRT Jakarta, terdapat 29,2 persen (12.256.700 penumpang) pengguna yang termasuk dalam 15 golongan tersebut dengan asumsi perhitungan estimasi total penumpang tahun 2025 mencapai 41.975.000 orang (115.000 penumpang setiap hari).

LRT Jakarta juga melakukan studi serupa. Hasilnya ada 32 persen (385.440 penumpang) pengguna yang termasuk ke dalam 15 golongan dengan asumsi perhitungan estimasi total penumpang tahun 2025 sebanyak 1.204.500 penumpang (3.300 penumpang per hari).

"Perlu ada evaluasi bagi penerima kartu gratis untuk 15 golongan dan mempertimbangkan penambahan golongan yang dirasa perlu, contohnya pendamping disabilitas," kata Adrianus secara terpisah.

Masyarakat diberikan pilihan untuk mendaftar dan mudah

Tak hanya itu, pendaftaran harus terintegrasi dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Jakarta Smart City. Kemudian, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Jaklingko sebagai entitas yang mengurusi integrasi tarif.

"Pendaftaran harus dipermudah baik luring maupun daring. Masyarakat diberikan pilihan untuk mendaftar dan mudah. Kartunya juga diharapkan bisa terintegrasi dengan sistem aplikasi Jaklingko maupun Jakarta Smart City," ucap Adrianus.