Guyon Jokowi di HUT Gerindra: Saking Kuatnya Prabowo, yang Dikritik Jokowi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-17 Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Dalam pidatonya, ia sempat berkelakar bagaimana kritik masyarakat kerap kali tak ditujukan kepada Presiden, yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, tetapi kritik malah ditujukan kepadanya. Padahal, ia tak lagi di pemerintahan.

Dalam acara perayaan HUT Gerindra, Jokowi diberi kesempatan memberikan kata sambutan di hadapan ribuan kader Gerindra yang hadir. Saat memulai sambutan, Jokowi mengisahkan bagaimana akhirnya ia menyetujui memberikan kata sambutan di acara puncak perayaan HUT Gerindra.

Jokowi mengaku sudah berupaya bernegosiasi dengan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat (14/2/2025) malam agar tidak berpidato di acara ini. Namun, mereka tetap bersikukuh dan menyampaikan bahwa ini permintaan Prabowo.

”Kalau panglima tertinggi yang meminta, saya tidak bisa menolak,” kata Jokowi sambil mempraktikkan sikap hormat militer dengan tangan kanannya yang lantas dibalas tepuk tangan dari para kader.

Jokowi lantas mengapresiasi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang baru berjalan selama 100 hari tetapi sudah mencapai 80,9 persen.

Hal itu kontras dengan tingkat kepuasan publik terhadap periode pertama pemerintahannya yang mencapai 60 persen lalu turun menjadi 50 persen karena menaikkan harga bahan bakar minyak.

Lebih dari itu, Prabowo juga mendapatkan dukungan politik lebih dari 80 persen partai politik pemilik kursi di DPR. Dengan demikian, Prabowo disebut sebagai presiden dengan dukungan terkuat, baik yang berasal dari rakyat maupun dukungan politik dari parlemen.

”Saking kuatnya Pak Prabowo, tidak ada yang berani mengkritik. Yang dikritik (masyarakat) adalah Jokowi. Sedikit-sedikit yang disalahkan, Jokowi,” ujarnya sambil tertawa.

Terlepas dari itu, kata Jokowi, kuatnya dukungan publik dan politik itu merupakan modal penting untuk merealisasikan seluruh program pemerintah. Di bawah kepemimpinan Prabowo, dia juga meyakini bahwa Gerindra akan menjadi partai yang lebih besar. Apalagi, cara kerja partai pemilik kursi terbanyak ketiga di parlemen itu disebut mirip dengan mesin gerinda.

”(Seperti gerinda) yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, diajak terus, dirangkul,” kata Jokowi.

Selain Jokowi dan Prabowo, perayaan HUT Ke-17 Gerindra itu dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo. Di luar itu, hadir pula elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan. PDI-P diwakili Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo berkembang menjadi salah satu partai terbesar pasca-Reformasi 1998. Memasuki usianya yang ke-16 tahun pada 2024, Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo menjadi presiden terpilih. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasangan calon dalam satu putaran.

Kemenangan itu diraih setelah berulang kali gagal. Prabowo dua kali kalah dari Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang juga ayah Gibran, pada Pilpres 2014 dan 2019. Sebelumnya, pada Pilpres 2009, Prabowo pun pernah maju sebagai cawapres pendamping Ketua Umum PDI-P dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Tak hanya mengantarkan Prabowo menjadi Presiden, dari periode ke periode perolehan suara dan kursi Gerindra di DPR juga terus naik.

Pada Pemilu 2009 ketika pertama kali mengikuti pemilu, Gerindra mendapatkan 26 kursi, kemudian melesat menjadi 73 kursi pada Pemilu 2014, hingga merebut 78 kursi pada Pemilu 2019. Bertepatan dengan kemenangan di pilpres, raihan kursi Gerindra pada Pemilu 2024 pun bertambah lagi menjadi 86 kursi.

Meski tren perolehan suara dan kursinya terus naik, Gerindra belum pernah menjadi partai pemenang pemilu. Raihan terakhir menempatkan Gerindra pada urutan ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang merupakan peraih suara dan kursi terbanyak pertama dan kedua pada Pemilu 2024.

Namun, reputasi Gerindra tetap menanjak. Mengacu hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-28 Januari 2025, tingkat elektabilitas Gerindra mencapai 38,1 persen atau paling tinggi di antara parpol peserta Pemilu 2024 lainnya. Jarak keterpilihan Gerindra dengan PDI-P dan Golkar pun terentang jauh. Golkar berada di posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 10,2 persen, disusul PDI-P di peringkat ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 9,3 persen.

Peneliti Pascadoktoral di The Atma Jaya Institute for Advance Research, Unika Atma Jaya, Yoes C Kenawas, mengatakan, pencapaian Gerindra selama 17 tahun terakhir perlu diapresiasi. Sebab, tidak semua parpol yang berdiri pasca-reformasi bisa konsisten menempatkan diri di papan atas partai yang lolos ke parlemen, termasuk mengantarkan kadernya menjadi Presiden.

Beberapa parpol justru stagnan di papan tengah bawah dan bawah. Bahkan, ada juga partai yang sudah ada dari era Orde Baru yang sekarang tersingkir dari DPR.

Pencapaian itu, kata Yoes, tidak terlepas dari proses pelembagaan partai dan kaderisasi yang semakin kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Gerindra aktif merekrut kader muda dan menempatkan mereka dalam peran yang signifikan, baik di partai maupun DPR. Kini, seiring dengan terbentuknya pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah kader Gerindra juga menjadi menteri dan wakil menteri.

”Tetapi yang tidak bisa dimungkiri adalah patronase Prabowo yang juga kuat di Gerindra. Karena, orang-orang (kader muda Gerindra) yang sekarang berperan adalah orang-orang terdekat Prabowo. Jadi, sistem merit yang diberlakukan sebenarnya masih tipis, faktor patronasenya justru masih kuat,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Yoes, pelembagaan serta kaderisasi yang dilakukan Gerindra belum teruji untuk bisa melepaskan partai dari patronase Prabowo.