Harga Gabah Mayoritas Provinsi Masih di Bawah HPP, Pemerintah Percepat Penyerapan

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul perkiraan surplus stok beras nasional pada April 2025, pemerintah menyiapkan strategi untuk memastikan penyerapan gabah hasil panen petani. Apalagi, dari seluruh provinsi di Indonesia, harga gabah di 70 persen provinsi masih di bawah harga pembelian pemerintah.

Pembahasan strategi penyerapan gabah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sembari makan siang bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ditemui seusai makan siang, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, sesuai dengan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada triwulan pertama 2025 akan mengalami lonjakan signifikan. Diperkirakan, dari Januari hingga Maret mendatang, produksi beras mencapai 8 juta ton. Bahkan, stok beras diprediksi mencapai 13 juta-14 juta ton pada April 2025 sehingga akan terjadi surplus sekitar 4 juta ton.

Di tengah surplus stok beras itu, kata Amran, Presiden meminta ada langkah untuk mempercepat penyerapan gabah oleh Bulog. Hal itu penting untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Sebab, harga gabah di 70 persen provinsi berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sementara harga gabah di atas HPP ada di 30 persen provinsi lainnya.

Untuk itu, kata Amran, Presiden meminta agar penyerapan gabah bisa dipercepat. Hal itu salah satunya dengan memastikan kesiapan dana, infrastruktur, dan kebijakan yang diperlukan oleh Bulog. ”Karena kondisi modal Bulog kurang, beliau (Presiden Prabowo) mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu Rp 16,6 triliun untuk Bulog. Sekarang sudah diproses,” katanya.

Dengan antisipasi itu, Amran pun berjanji tidak ada kenaikan harga beras. Kendati masih ada gabah yang harganya tidak sama dengan HPP, harga beras dipastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). ”Di masyarakat, kita patok tetap, HET-nya tetap. Jadi, dari petani, pemerintah menginginkan petani untung, kemudian konsumen tersenyum, juga pengusahanya bahagia,” kata Amran.

Selain membahas soal penyerapan gabah, Presiden dengan para menteri juga mendiskusikan strategi untuk menjaga pasokan bahan pangan jelang Ramadhan yang akan jatuh pada Maret mendatang. Dengan kondisi saat ini, terutama dengan perkiraan surplus stok beras, pemerintah pun meyakini stok bahan pangan akan stabil sepanjang Ramadhan.

Dalam pertemuan itu, ungkap Amran, Presiden juga meminta masukan dari Jusuf Kalla mengenai pengalamannya mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu. Kalla pun disebut berbagi pandangan soal penyerapan gabah, revolusi hijau yang pernah dilakukan, serta langkah-langkah memberikan bimbingan kepada masyarakat.

Pertemuan Prabowo dengan sejumlah menteri dan Kalla juga terjadi di tengah polemik penjualan elpiji 3 kilogram di masyarakat. Kebijakan untuk meningkatkan status pengecer elpiji 3 kilogram menjadi subpangkalan berdampak pada kelangkaan gas serta antrean panjang di berbagai tempat. Adapun Kalla merupakan penggagas elpiji 3 kilogram sebagai produk yang digunakan untuk mengonversi penggunaan minyak tanah oleh warga.

Bahlil Lahadalia setelah pertemuan tidak menyebutkan secara spesifik hal yang dibahas bersama Kalla ihwal polemik elpiji 3 kilogram. Namun, ia menegaskan, pemerintah tengah menata distribusi elpiji 3 kilogram yang bersubsidi. Sebab, selama ini distribusinya dinilai tak tepat sasaran.

Dari Pertamina hingga pangkalan, kata Bahlil, penyaluran dan harga bisa dipantau. Namun, setelah dari pangkalan ke pengecer, tak ada instrumen pengendali harga ataupun pemantau siapa saja yang membeli. Akibatnya, harga jual elpiji dalam tabung gas melon ini bisa melonjak menjadi Rp 25.000 sampai Rp 30.000, padahal dari Pertamina harganya Rp 12.000. Lebih parah lagi, ada yang dioplos dan dijual sebagai gas industri.

Untuk itu, penataan dilakukan dan penjualan dilakukan melalui pangkalan. Namun, antrean panjang di berbagai pangkalan dan kelangkaan elpiji 3 kilogram ini memicu protes masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/2/2025) malam, meminta supaya semua pengecer dibolehkan kembali menjual elpiji 3 kilogram sembari didaftarkan sebagai subpangkalan.

Dalam proses pendaftaran ini, Bahlil menjelaskan, ada verifikasi pada subpangkalan tersebut. Selain itu, akan diberikan fasilitas TI yang sama seperti di pangkalan. Dengan demikian, ke depan penjualan elpiji 3 kilogram tetap terpantau.

”Jadi, kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi, niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo pun meminta supaya proses subsidi dipastikan tepat sasaran. Tata kelolanya juga harus baik. Arahan Presiden lainnya adalah rakyat dipastikan segera menerima kebutuhan elpijinya.

”Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu (dilarang menjual) dan (harus) belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.